Usulan Dinas PU Barut Program APBN-P dan Dana Stimulus ‘Ditolak’ Pusat

• Beberapa rekanan di isukan resah, sebab telah keluar dana kepengurusan namun batal dapat proyek

Langganan Rusak - Jalan menuju Desa Lampeong Kecamatan Gunung Purei ini hingga sekarnag
tak pernah baik secara permanen. Artinya hanya mulus bila musim kemarau sedangkan musim
penghujan kembali berlumpur hingga kedalaman mencapai pinggang orang dewasa. Dana bantuan
pusat, baik program APBN-P maupun Dana Stimulus itulah diharapakan bisa mengatasi kurangnya dana
untuk perbaikan jalan menghubungkan Muara Teweh, ibukota Kabupaten Barito Utara (Kalteng) ke
beberapa desa di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat, Kaltim.  
(Photo : SUARAPUBLIC)

SUARAPUBLIC.co.co, MUARA TEWEH – Dinas PU Barito Utara (Barut), Kalteng, akhirnya ‘gigit jari’. Dipastikan tahun ini, instansi paling besar menyedot dana APBD Barut itu tak bisa menambah belanja pembangunan lewat dana pusat. Sebab usulan bantuan dana lewat program APBN-P dan dana Stimulus telah ditolak Menteri Keuangan RI.

Kepastian ditolak seperti tertuang dalam Permenkeu, program APBN-P Nomor : 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasaranan Daerah dan Dana Stimulus Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah.

Dalam Permenkeu tertanggal 14 Juni 2010 itu memuat keputusan daerah-daerah yang berhak menerima dana bantuan pusat tersebut. Total anggaran dialokasikan, untuk program Dana Stimulus berjumlah 7,1 triliun, sedangkan program APBN-P ditersedia dana sebesar 5,5 triliun.

Tercatat 20 provinsi disetujui atas dana program APBN-P itu, termasuk Kalimantan Tengah. Dari 182 Pemkot dan Pemkab penerima dana itu, enam daerah dari Kalteng. Di antaranya Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Lamandau, Katingan dan Seruyan.

Untuk program dana Stimulus ada 274 daerah penerima se Indonesia, termasuk tujuh daerah wilayah Kalteng. Di antaranya Kapuas besar kucuran bantuan dana sebesar Rp32,052 milyar, Pangkalanbun (Kobar) Rp34,384 milyar, PalangkarayaRp 34,517 milyar, Pulang Pisau Rp14,793 milyar, Gunung Mas Rp34,517 milyar, Sukamara Rp19,724 milyar dan Seruyan Rp34,517 milyar.

Namun tak dijelaskan detail dalam Peraturan Menteri Keuangan itu alasan mendasar atau sebab hingga proposal atau surat permohonan yang juga diusulakan kabupaten atau Pemkot lain ditolak. Hanya sedikit diberikan gambaran, criteria-kriteria daerah penerima program pusat itu, termasuk sejumlah data base diperlukan untuk bahan pertimbangan.

Tak masuknya Muara Teweh (Barut) sebagai salah satu daerah penerima bantuan dana pusat tersebut praktis mencengangkan banyak pihak. Terlebih pejabat teknis yang sangat butuh sekali bantuan dana untuk menambal kekuarangan anggaran pada beberapa kegiatan, mengingat terjadi pemangkasan anggaran cukup signifikan jumlahnya pada APBD Barut 2010 ini.

Menariknya lagi, pasca diketahuinya informasi penolakan usulan dana APBN-P dan dana Stimulus tersebut, beredar isu yang menyebutkan terjadi keresahan di antara kalangan rekanan yang biasa mengerjakan proyek pemerintah di lingkungan Dinas PU Barut.

Masih informasi sumber, rekanan yang belakangan cukup resah dengan penolakan itu adalah mereka yang sejak awal diisukan turut membantu kepengurusan usulan dana itu, dengan cara membantu sejumlah dana untuk pihak-pihak yang berangkat ke Jakarta, guna meloby dana tersebut.

Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, diketahui besar dana disulkan Dinas PU Barut untuk program ABPN-P Rp64 milyar. Proposal disampaikan melalui Departemen Pekerjaan Umum Pusat di Jakarta, dengan harapan paling sedikit Rp50 milyar dana dikabulkan.

Diketahui pula bila program APBN-P termasuk harapan terakhir Dinas PU Barut untuk dapat tambahan dana pembangunan, karena sebelumnya usulan bantuan dana dari program Stimulus telah lebih dulu ditolak Menkeu. ( Sempat Emosi Menjawab Wartawan Soal Dana Stimulus )