Supomo Dinilai Simbol Birokrat Sederhana

MAKASSAR -- Kuatnya dukungan terhadap Supomo Guntur- Kadir Halid (Suka) dalam sejumlah lembaga survey, karena figur Supomo dianggap sebagai simbol birokrat sederhana, tampil apa adanya,  lebih banyak bekerja dan tidak banyak bicara.
"Pak Supomo itu aslinya birokrat sederhana, tidak banyak neko-neko. Coba lihat, cara berpakaiannya. Sangat jauh dari kehidupan mall dan pusat perbelanjaan. Lebih suka nginap di mess saat ada tugas di Jakarta ataupun kota kota lain," kata Arman, dari komunitas A2, Manggala.
Menurutnya, tipe seperti Supomo Guntur sudah jadi birokrat langka saat ini. "Makanya, walaupun kalangan elit sering memojokkan pak Supomo, tapi rakyat punya penilaian lain," kata Arman lagi.
Hal yang sama disampaikan Yubarningsi, fungsionaris Golkar Makassar. "Pak Supomo itu tak banyak bicara, tapi lebih banyak di lapangan. Ia malah kadang sudah dipojokkan, tapi tetap diam. Itu yang membuat masyarakat sangat simpati," katanya.

Kubu Raja Tolak Tanda Tangani Hasil Rapat Pleno Pilkada Barut

LIMA pasangan calon bupati/wakil bupati Pilkada Barito Utara menolak tanda tangan pengesahan KPUD dalam rapat pleno di Balai Antang, kemarin. Satu paslon di antaranya adalah kubu Raja (Relawati-Purman Jaya) yang notabene istri Bupati Barut Ahmad Yuliansyah.

Rapat pleno KPUD Barut sendiri mengesahkan kemenangan kubu Paslon Nadalsyah-Ompie Herby dengan perolehan suara tak berbeda jauh dengan hitungan cepat yakni mencapai 38 persen. Karena peroelhan suara melebihi 30+1 persen sehingga paslon ini memenangkan Pilkada Barut dalam satu putaran.

Peserta Pemilu Kada Barut sebanyak tujuh pasang calon. Adapun yang menendatangani berita acara pengesahan rapat pleno KPUD praktis hanya Paslon pemenang dan paslon Sapto Nugroho-Jamaludin (Salud).

Penolakan tersebut mendapat kritikan dari sejumlah kelompok masyarakat. Apalagi di antara Paslon ada kubu incumbent. Pelaksanaan Pilkada Barut merupakan pekerjaan Pemkab Barut dan KPUD. Sehingga apabila dinyatakan gagal, termasuk di dalamnya Bupati Barut.

"Penolakan kubu Raja sama halnya menyatakan Pilkada Barut tahun ini gagal. Apabila sudah demikian, artinya Bupati gagal menyelenggarakan pesta demokrasi. Apalagi prosesi dari awal praktis dalam pengawasan kepala daerah. Termasuk verifikasi berkas Paslon," ungkap Adnan, pengamat politik di Barut, kemarin.

Sebelumnya melalui hasil hitungan cepat dilakukan Media Survei Center Indonesia (MSCI), pasangan Nadalsyah (koyem)-Herby memperoleh 25.912 suara atau 38,57 persen. 

Demikian nomor dua urutan perolehan suara tetap dipegang pasangan Mulyar-Yusia (Mulia) dengan pencapai mencapai 18.011 suara atau sekitar 26,81 persen. Disusul Paslon Relawali-Purman Jaya (Raja) 8.671 suara atau sekitar 12,91 persen. 

Urut empat perolehan suara Paslon Salahuddin-Nurul Aini (Sahriny) sebanyak 7.339 suara atau sekitar 10,92 persen, disusul Paslon Sapto-Jamaludin 4.530 suara atau 6,74 persen, Paslon Jhamhuji-Jonio 1.681 suara atau 2,50 persen dan terakhir paslon Mahmud-Lukius 1.035 suara atau 1,54 persen. 

Jumlah suara sah mencapai 67.179 pemilih atau sekitar 42 persen dari total pemilih 111.000 orang.

 

Menyedihkan Golput Pilkada Bupati Barito Utara 42 Persen

MUARATEWEH - SEBANYAK 46.971 jiwa atau 42 persen dari daftar pemilih tetap 111.623 orang masyarakat di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah tidak menggunakan hal pilihnya alias golpu pada pilkada bupati dan wakil bupati setempat pada 5 Juni 2013.

"Partisipasi masyarakat dalam pilkada ini sangat rendah sehingga banyak yang tidak memilih atau golput dan hanya 64.652 orang atau 58 persen yang mencoblos," kata Ketua Tim Koordinator Pilkada Barito Utara, Bambang Edhy Prayitno di Muara Teweh, Kamis.

Menurut Bambang,pemilih Kecamatan Teweh Tengah dari DPT 41.544 orang, hanya 19.306 warga yang ikut menjeblos sedangkan 22.238 orang memilih untuk golput, sedangkan Kecamatan Lahei dari 9.722 DPT, hanya 6.569 yang ikut memilih sedangkan 3.153 tidak memilih.

Kemudian Kecamatan Teweh Timur, jumlah pemilih 4.439 orang yang ikut berpartisipasi sebanyak 3.193 dan 1.246 orang memilih Golput, kemudian Kecamatan Gunung Timang DPT 8.998 jumlah pencoblos sebanyak 5.886 dan memilih tidak ikut sebanyak 3.112.

Kecamatan Montallat sebanyak 9.099 DPT, yang menggunakan hak pilihnya hanya 6.656 suara, sedangkan tidak memilih 2.443 suara, Kecamatan Gunung Purei dari DPT 2.173, yang memilih 1.587, golput 586, Kecamatan Teweh Baru, DPT 15.423 memilih 9.129, golput 6.294, Kecamatan Teweh Selatan DPT 12.939, memilih 7.875 dan 5.064 golput sedangkan Kecamatan Lahei Barat DPT 7.286 memilih 4.451, golput 2.835 suara.

"Hasil ini bisa dikatakan sudah final karena sudah hampir semua suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah terkumpul dan walaupun ada tambahan diperkirakan tidak akan banyak merubah perhitungan sementara yang masuk ke posko Tim Koordinasi Pemilukada,' kata Bambang didampingi Sekretarisnya, Tenggara.

Bambang mengatakan banyaknya masyarakat yang melakukan golput disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor politik, ekonomi dan faktor sosial budaya.

Pada faktor politik, minimnya tingkat pengetahuan mereka dalam berpolitik membuat banyak masyarakat untuk memilih diam atau tidak berpatisipasi dalam menentukan pemimpin untuk lima tahun kedepan.

"Sedangkan faktor ekonomi kebanyakan masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya dari pada harus meluangkan waktunya dalam menggunakan hak suara dan juga jarak tempuh yang jauh dengan TPS terutama di pelosok desa membuat mereka kurang peduli dengan pesta demokrasi ini," jelas dia.

Pada faktor sosial budaya, masyarakat umum terutama masyarakat pedesaan kebanyakan beranggapan bahwa siapapun pemimpin yang akan tidak akan merubah kehidupan mereka.

Untuk itu perlu langkah-langkah kongkrit dan terobosan agar kedepan masyarakat Barito Utara terutama penganut golput ini bisa mengerti dan paham bahwa menggunakan hak suaranya pada pemilukada akan bisa merubah roda pembangunan kearah yang lebih maju.

"Perlu sosialisasi lebih banyak dari beberapa tim terkait kepada masyarakat tentang tata cara berpolitik," kata Bambang.

Sementara itu, berdasarkan hitungan cepat Media Survei Center Indonesia (MSCI), Pasangan Nadalsyah-Ompie unggul dengan perolehan suara sebanyak 25.912 pemilih atau 38,57 persen. 
Hingga pukul 10.08 wib, jumlah suara masuk sudah mencapai 92,81 persen, dengan suara sah mencapai 67.179 pemilih. Sehingga suara sisa yang belum masuk dipastikan tidak bakal merubah secara signifikan perolehan suara tujuh pasangan calon peserta pemilu kada Barut. 
Demikian nomor dua urutan perolehan suara tetap dipegang pasangan Mulyar-Yusia (Mulia) dengan pencapai mencapai 18.011 suara atau sekitar 26,81 persen. Disusul Paslon Relawali-Purman Jaya (Raja) 8.671 suara atau sekitar 12,91 persen. 
Urut empat perolehan suara Paslon Salahuddin-Nurul Aini (Sahriny) sebanyak 7.339 suara atau sekitar 10,92 persen, disusul Paslon Sapto-Jamaludin 4.530 suara atau 6,74 persen, Paslon Jhamhuji-Jonio 1.681 suara atau 2,50 persen dan terakhir paslon Mahmud-Lukius 1.035 suara atau 1,54 persen.

Sumber: antaranews.com

Tak Terima dengan Kekalahan, Salah Satu Kubu Paslon Siapkan Gugatan

MUARATEWEH-HITUNGAN cepat telah menempatkan Paslon Nadalsyah-Ompie Herbie unggul perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara periode 2013-2018.
 
Paslon diusung Parpol Demokrat, PAN, dan sejumlah Parpol Gurem itu menurut hitungan cepat berhasil meraih sekurangnya 27.231 suara atau mencapai 38,69 persen.
 
Meski perhitungan perolehan suara secara resmi belum dilakukan pihak KPUD Barut, namun belakangan ini nada kecewa atas keunggulan Nadalsyah (Koyem)-Herbie dalam hitungan cepat tersebut sudah mulai menunjukan riaknya.
 
Bahkan salah satu kubu Paslon kabarnya sudah mulai ancang-ancang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila nanti KPUD sudah secara resmi menetapkan kemenangan Koyem-Herbie.
 
Menurut sumber sahih, kabarnya salah satu calon bupati sudah mulai melakukan komunikasi politik dengan peserta Pemilu Kada Barut lainnya, agar berkorporasi melayangkan gugatan terhadap kemenangan Koyem-Herby.
 
"Ada dua paslon sudah dihubungi. Entah seperti apa jawabannya, yang pasti paslon bersangkutan sudah menyampaikan niatnya untuk melayangkan gugatan," ungkap sumber BBkMT.
 
Namun sejauh ini masih belum sahih materi gugatan yang nantinya bakal dilayangkan salah satu kubu Paslon tersebut. Yang pasti, rencana gugatan itu setidaknya sebagai bukti bahwa paslon lain, saat ini sudah mengakui keunggulan perolehan suara Koyem-Herbie.
 
"Malah kubu Paslon itu sudah mulai menggalang komunikasi politik dengan kubu incumbent, melalui pengurus Parpol ternama di Provinsi Kalteng. Kebetulan juga pengurus Parpol di Palangkaraya itu masih ada hubungan famili dengan kubu incumbent," tambah sumber.
 
Sayangnya sejumlah pihak terkait, memilih enggan berkomentar terkait isu tersebut. Terlepas dari benar tidaknya kabar itu, sejumlah pihak menyayangkan hal itu.
 
Apalagi tahapan penghitungan perolehan suara masih belum dilakukan pihak KPUD. Manuver tersebut dikawatirkan bakal mengganggu independensi pihak KPUD dalam melakukan penghitungan surat suara dalam rapat pleno pertengahan Juni mendatang.
 
"Bisa juga isu itu membuat daerah tidak kondusif. Padahal selain berharap jalannya pesta demokrasi lancar dan aman, masyarkat jelas tidak menginginkan pilkada kali ini berujung anarkis,"
 
Sebaiknya hargai tahapan, apalagi mereka peserta pilkada. Seharusnya memberi contoh yang baik kepada pemilih (masyarakat). Tidak lebih hanya agar mereka lebih dewasa menyikapi dinamika perpolitikan, pasca pencoblosan 5 Juni kemarin.

Baca juga: Koyem-Herbie Menangi Perolehan Suara
  

Paslon Koyeh-Herby Diminta Segera Bersinergi Membangun Barut

MUARA TEWEH - Euforia kemenangan pasangan calon no. 5 Koyem Herby dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Barito Utara tahun 2013 menyisakan harapan yang luar biasa di mata masyarakat pemilih.

Berbagai suara positif terbentang agar pasangan calon terpilih ini mampu bekerja sama secara komprehensif untuk membangun carut marutnya barito utara akibat kesalahan manajeman pengelolaan dimasa lalu.

Koyem Herby juga diminta untuk memberi tempat secara proporsional kepada pasangan calon yang belum beruntung pada pilkada 2013 dengan mengacu kepada asas profesionalitas dan melupakan persaingan yang memuncak di beberapa waktu sebelumnya.

Dengan bersinergi, kekuatan menuju arah perubahan yang lebih baik pasti akan cepat akselerasinya, dengan perubahan cepat masyarakat akan cepat melupakan stagnasi yang selama ini membelenggu proses pembangunan.

Maulana, salah seorang warga jalan Imam Bonjol berharap agar pemimpin terpilih kedepan dapat segera membuktikan fakta kerja membangun daerah.

“Problem sosial ekonomi harus segera tertangani dengan baik, hindari polemik yang justeru akan memundurkan kembali daerah ini menjadi daerah tertinggal padahal kita mempunyai modal kuat untuk mengarah kepada perubahan baik”, ungkap Lana pangggilan akrab pemilik percetakan ini.

Kondisi barito utara pasca pemilihan kepala daerah tanggal 5 juni kemaren terlihat kondisif. Pantauan SB dibeberapa sudut kota Muara Teweh masyarakat tampak menjalankan aktifitas seperti biasa dengan tenang, diharapkan suasana seperti ini terus terbangun sampai pelantikan dan berjalannya pemerintahan 5 tahun kedepan.

Baca juga: Koyem-Herbie Menangi Perolehan Suara

Manuver Kubu H Mulyar Untungkan Posisi Dukungan Paslon Koyem-Herby

MUARA TEWEH - Kemenangan pasangan calon no. 5 Koyem Herby sedikit banyaknya disumbang olek pasangan calon no. 3 H.Mulyar-Yusia. Pada detik-detik terakhir manuver ini membuat perubahan peta suara sangat berubah signifikan. 

Pasangan calon yang pada awalnya tidak diperhitungkan akan mampu meraih suara dalam pilkada barito utara tahun 2013 diluar dugaan meraih posisi urutan 2 setelah pasangan calon Koyem Herby dengan perolehan suara 18.011 atau 26.5 persen. 

Rival terberat pasangan ini yaitu pasangan calon no. 7 Relawaty-Purman Jaya yang diprediksi bakal mendominasi perolehan suara harus menelan pil pahit kekalahan dan ternyata tersungkur jatuh di posisi 3. 

Informasi selama ini yang menyebutkan bahwa pasangan calon no 3 akan mendatangkan tim pemantau dari Kalimantan Selatan ternyata bukan isapan jempol. Langkah ini ternyata membuat pasangan calon no. 7 mengendurkan gerakannya dan menahan seluruh aktifitas untuk mengambil hati masyarakat. 

Melemahnya gerakan pasangan calon no.7 menguntungkan posisi pasangan calon no.5 yang sudah melakukan seluruh aktifitas menarik simpati masyarakat jauh hari sebelum proses pilkada dilaksanakan. 

“Fenomena banteng menyeruduk bundaran ini sungguh diluar dugaan banyak pihak”, ungkap Ketua Cabang Nasdem Teweh Tengah, Adnan Zada. 

Menurut Adnan, justru gerakan pasangan calon no. 3 ini memberi peluang besar atas kemenangan pasangan calon Koyem Herby untuk melaluinya hanya dengan satu putaran. 

Independen Keos
Yang menarik, dugaan banyak pihak selama ini dan terbukti benar adalah raihan suara dari pasangan calon independen yang hanya mengumpulkan suara dikisaran 1000 an. 

Berarti persyaratan pengumpulan dukungan KTP yang 13.000 an itu hanyalah manipulasi politik yang hanya membohongi realitas publik.

Baca juga: Koyem-Herbie Menangi Perolehan Suara

Koyem-Herbie Menangi Pilkada Barut 2013

 

PASANGAN Nadalsyah-Ompie Herbi dipastikan memenangi pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Barito Utara periode 2013-2018, 5 Juni. 

Berdasarkan hitungan cepat dilakukan Media Survei Center Indonesia (MSCI), perolehan suara kandidat nomor urut 5 ini tak terkejar dengan mengantongi 25.912 suara atau 38,57 persen. 

Hingga pukul 10.08 wib, jumlah suara masuk sudah mencapai 92,81 persen, dengan suara sah mencapai 67.179 pemilih. Sehingga suara sisa yang belum masuk dipastikan tidak bakal merubah secara signifikan perolehan suara tujuh pasangan calon peserta pemilu kada Barut. 

Demikian nomor dua urutan perolehan suara tetap dipegang pasangan Mulyar-Yusia (Mulia) dengan pencapai mencapai 18.011 suara atau sekitar 26,81 persen. Disusul Paslon Relawali-Purman Jaya (Raja) 8.671 suara atau sekitar 12,91 persen. 

Urut empat perolehan suara Paslon Salahuddin-Nurul Aini (Sahriny) sebanyak 7.339 suara atau sekitar 10,92 persen, disusul Paslon Sapto-Jamaludin 4.530 suara atau 6,74 persen, Paslon Jhamhuji-Jonio 1.681 suara atau 2,50 persen dan terakhir paslon Mahmud-Lukius 1.035 suara atau 1,54 persen. 

Sementara itu, ditempat terpisah kubu Koyem sudah melakukan syukuran atas kemenangann kandidat mereka. Kubu ini yakin paslon mereka keluar sebagai pemenang Pemilu Kada Barut periode 2013-2018 ini.

Koyem-Herbie Unggul dalam Hitungan Cepat Pemilu Kada Barut

MUARATEWEH--PENCOBLOSAN dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Barito Utara 5 Juni 2013 telah dilaksanakan dengan lancar, hari ini. Dalam hitungan cepat, pasangan urut 5 Nadalsyah-Ompie Herbie tercatat unggul sementara. 

Berdasarkan hitungan cepat dari berbagai sumber, pasangan diusung PAN, Demokrat, dan paspol gurem ini memperoleh sekurangnya 10.335 suara atau sekitar 42,71 persen. 

Yang mengejutkan, justru persaingan di urut dua dimenangkan oleh pasangan Mulyar-Yusia (Mulia). Dengan perolehan suara mencapai 5.653 atau sekitar 23,89 persen. 

Urut tiga perolehan suara sementara ditempati paslon Salahuddin-Nurul Aini (Sahriny) dengan 2.127 suara atau sekitar 11,62 persen. 

Adapun paslon kubu incumbent Relawati-Purman Jaya (Raja) yang sebelumnya digandang-gandang sebagai pesaing kuat hanya mampu memperoleh 2.102 suara atau sekitar 10 persen. 

Sedangkan tiga pasang paslon lainnya, Mulus, 2J dan Salud, memperoleh suara tidak lebih dari 5 persen, pada sore sekitar pukul 18.00 wib, Rabu 5 Juni 2013 tadi. 

Dikonfirmasi di media center, Calon Bupati Nadalsyah (Koyem) mengaku yakin pilkada hanya dilakukan dalam satu putaran dengan kememangan pihaknya melebihi 40 persen. 

"Suara masuk tinggal 35 persen, sehingga kami yakin menang dalam pesta demokrasi Pilkada Barut 2013 ini. Kepada semua masyarakat yang telah rela hati mendukung kami ucapkan terima kasih. Kemenangan ini milik seluruh masyarakat Barut," ungkap Koyem disela penghitungan cepat di posko pemenangan, tadi sore.

Debat Kandidat Pemilu Kada Barut 2013

MUARA TEWEH - KPUD Barito Utara menetapkan pasangan Nadalsyah-Ompie Herbi sebagai Bupati Barut periode 2013-2018. Pasangan diusung PAN, Demokrat, dan paspol gurem ini memperoleh sekurangnya 10.335 suara atau sekitar 42,71 persen. Berikut visual sesi debat kandidat Pemilukada Barut 2013 di gedung pertemuan umum Balai Antang Muara Teweh, 3 Juni 2013.

Dukungan Elit GOLKAR Merapat ke Paslon KOYEM–HERBY

MUARATEWEH-Setelah gagal menuju pertarungan dalam kontestasi pilkada barito utara 2013, dan dilanjutkan dengan dipatahkannya gugatan oleh PTUN Palangkaraya, tidak membuat melemahnya semangat paslon dari Partai Golkar.

Dikutip dari laman media jejaring sosial milik paslon Apri-Hakim dukungan mereka secara resmi akan di arahkan menuju paslon Koyem-Herby. Sayangnya menurut info yang dihimpun, paslon ini mengalami pecah kongsi dukungan karena cawabupnya justru menjatuhkan pilihan menuju paslon Sapto-Jamaluddin.

Dedi Adithya Rakhman, salah satu wakil ketua Nasdem Cabang Teweh Tengah mengatakan, akar rumput tidak akan terpengaruh dengan kesepakatan elit, karena pemilih tetap berpatokan kepada personal paslon.

“Apapun arahan dari elit tingkat atas tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peta dukungan suara, karena background dan nilai jual paslon yang sudah kalah juga sangat rendah”, ungkap Dedi.

Dalam skema urutan posisi elektabilitas, pasangan calon Apri-Hakim pasca putusan PTUN mengalami penurunan posisi yang cukup drastis. Blunder negosiasi menuju paslon Koyem-Herby kemungkinan besar justru mengindikasikan adanya aroma tidak sedap hanya menguntungkan elit golkar tingkat atas.

Banyaknya perubahan cepat dalam beberapa hari terakhir menuju 5 juni 2013 tampaknya tidak berperngaruh besar dalam mengubah arah dukungan masyarakat, karena apapun outputnya cukup hanya di rasakan kalangan- kalangan yang mempunyai kepentingan tertentu akan hasil pilkada itu sendiri.

Masyarakat tingkat bawah yang notabene pemilik suara mutlak tidak merasa bahwa kesepakatan tersebut harus di ikuti. “Justru blunder atas nota kesepakatan dukungan elit ini kemungkinan akan mengurangi elektabilitas partai golkar dalam pertarungan perebutan kursi legislasi di pemilu 2014”, pungkas Dedi.

PENULIS: Munawar Khalil

Rakernis Pendidikan Disusupi Misi Politik Incumbent

MUARATEWEH--RAPAT Kerja teknis (Rakernis) pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, di Gedung Pertemuan Umum Balai Antang, tidak misi murni dunia pendidikan.

Pasalnya, acara tersebut ternyata bermuatan misi politik salah satu pasangan calon kepala daerah yang bakal bertarung di Pemilu Kada Barut 5 Juni mendatang. Hal itu diakui sendiri oleh sebagian peserta.

"Rakernis pendidikan se Barut akhirnya jadi tidak murni rasa keprihatinan dunia pendidikan. Karena pada proses kegiatan berlangsung, ada seruan agar para guru se Barut mendukung salah satu paslon," ungkap Suhardi, seorang pemerhati pendidikan di Barut, kemarin.

Bahkan selain seruan, proses pembagian Kartu Tanda Anggota PGRI justru diambil alih oleh salah satu calon bupati. Oleh paslon bersangkutan biaya pembuatan KTA PGRI bagi seluruh peserta ditanggung mereka. Padahal secara struktural kegiatan tidak ada hubungannya dengan program PKK.

"Seharusnya gerakan semacam itu dihindarkan apabila benar-benar ingin mendapatkan simpatik masyarakat. Karena dengan cara seperti itu pula yang bisa menjatuhkan  paslon dimata pemilihnya. Apalagi dengan cara paksaan," tegas Suhardi.

Di sisi lain, beberapa guru mengaku tidak heran dengan strategi politik semacam itu. Dan mereka tidak ambil pusing, karena hadir juga atas undangan kadisdik. Sedangkan bicara arah dukungan mereka sudah memiliki pilihan masing-masing.

"Soal penggantian biaya pembuatan KTA hal kecil. Kalau rekan-rekan mau sadar, atas kebijakan siapa sehingga di tahun terakhir jatah lauk pauk untuk para guru justru ditiadakan. Ini yang lebih mengena terhadap kepentingan para guru," kata sumber.

Sekadar diketahui, kegiatan tersebut diprakarsai oleh disdik, yang dihadiri oleh Bupati Barut Akhmad Yuliansyah, beserta istrinya Relawati yang juga calon bupati, dalam Pemilu Kada Barut 5 Juni mendatang.

Kemanakah Pengikut Pasbalon Apri-Hakim Berlabuh?

MUARATEWEH--Upaya hukum Pasangan Bakal Calon Aprian Noor-Abdul Hakim masih belum tamat meski gugatan mereka terhadap SK KPUD Barito Utara ditolak PTUN. Sebab mereka masih bisa melakukan upaya banding ke tahapan peradilan lebih tinggi.

Meski begitu, gagalnya gugatan pasbalon dari kubu Golkar Barut ini terlanjur sudah merubah cara pandang masyarakat terhadap kalkulasi politik di Barut jelang Pemilu Kada 5 Juni mendatang.

Lain pihak menyebutkan hal itu menguntungkan Pasangan Calon Relawaty-Purman Jaya, yang 'berebut perahu' dengan Pasbalon Apri-Hakim. Namun tidak sedikit pula yang berpedapat justru merugikan posisi politik kubu incumbent dimata pemilih.

Perediksi Sekretaris DPD Muahammadiyah Barut, Munawar Khalil, tidak masuknya pasbalon Apri-Hakim sebagai kontestasi Pemilu Kada Barut 05 juni 2013, secara faktual justru menjadi blunder bagi posisi politik paslon Relawati-Purman Jaya.

Suara grassroot Golkar yang tadinya float, justru sekarang malah menjadi solid ke salah satu paslon yang pada awalnya dinilai scramble di lower level.

"Jadi kegagalan Apri-Hakim belum tentu pemilih kader Golkar Barut juga ikut berbalik arah ke paslon Relawati-Purman Jaya. Justru ada paslon yang paling diuntungkan dalam sengketa kasus ini," ungkap alumnus universitas Malang itu.
Ditegaskan, pasbalon Apri-Hakim memilki massa terdiri dari berbagai etnis. Terutama pemilih dari warga transmigrasi. Sehingga paslon yang satu etnis dengan warga trans akan diuntungkan atas gagalnya pasbalon Apri-Hakim dalam kacah gempita pesta demokrasi Pemilu Kada Barut tahun ini.

Pengacara Apri-Hakim Gugat Penggunaan Atribut Golkar dalam Pilkada Barut

MUARATEWEH--Penasihat hukum pasangan bakal calon Aprian Noor-Abdul Hakim telah menyatakan banding atas penolakan gugatan ke PTUN, dalam sengketa Pemilu Kada Barito Utara periode 2013-2018.

Karena itu, diminta tidak ada penggunaan atribut partai Golkar selama kasus itu dalam proses upaya hukum. Bagi pihak yang tetap menggunakan atribut Golkar akan digugat.

Menurut, penasihat hukum Golkar, Bambang Sakti, saat ini arah politik Golkar Barut 'status go'. Karena sejauh ini belum ada putusan hukum kuat yang menetapkan pihak yang berhak atas pengusungan dari Golkar.

"Selain mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalteng, kami juga sudah menyiapkan langkah upaya hukum lainnya. Yakni gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh atas penggunaan atribut parpol oleh paslon lain," ungkap Bambang.

"Karena kami banding jadi kasus ini dalam proses. Sehingga tidak memiliki ketetapan hukum. Untuk itu kami menggugat Achmad Yuliansyah, Pramono, Relawati dan Purman Jaya karena memakai atribut partai Golkar," pungkasnya.

Gugatan Ditolak PTUN Kubu Apri-Hakim Banding

MUARATEWEH--MESKI gugatan ditolak PTUN Kalimatan Tengah, kubu pasangan bakal calon Aprian Noor-Abdul Hakim tidak menyerah. Melalui kuasa hukum partai Golkar Kalteng, Bambang Sakti, pasbalon ini menyatakan bading ketupusan PTUN.

"Perjuangan kami belum berakhir. Keputusan penolakan gugatan di PTUN Kalteng di Palangkaraya, tingkat pertama sehingga kita masih ada kesempatan melakukan banding ke tingkatan lebih tinggi," ungkap Bambang, kepada wartawan, kemarin.

Menyinggung putusan PTUN, Bambang mengaku belum puas. Sebab dalam proses persidangan, pihak PTUN tidak memasukan sejumlah bukti kuat. Dalam bukti itu terurai jelas posisi legalitas kleainnya. Hakim menyatakan naik banding.

Selain itu, keputusan PTUN Palangka Raya secara garis besar tidak objektif. Sebab membolehkan kepengurusan yang sudah diberhentikan untuk diterima KPU. "Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim tidak memasukan bukti surat dan saksi dari kubu kami sebagai penggugat. Karena itu kami banding atas putusan PTUN tersebut," tegas Bambang.

Bambang menyebutkan, bukti itu di antaranya surat verifikasi dari DPP Partai Golkar Pusat, Nomor:B-153/GOLKAR/III/2013 perihal penegasan tentang keabasahan cartaker ketua DPD Golkar Barut. Surat rekomendasi pengurus pusat Golkar tersebut sendiri sebagai balasan surat yang dilayangkan KPUD Barut Nomor:57/KPU.Kab-020/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, tentang permintaan klarifikasi penegasan kepengurusan DPD Golkar Barut.

Menurutnya, surat rekomendasi itu juga sebagai bukti bahwa kandidat diusung yang diakui Golkar adalah pasbalon Apri-Hakim. Pendaftaran kandidat itu 8 Maret 2013, namun oleh KPUD Barut mereka tidak memakai hasil verifikasi yang dilayangkan ke DPP dan DPD I.

"Seharusnya KPUD menolak salah satu calon yang diusung Golkar tepat pada saat pendaftaran. Apalagi mereka KPUD Barut mengetahui kandidat dari Golkar yang mendaftar. Karena tidak ditolaks salah satunya maka itu kerugian besar bagi Golkar,” jelas Bambang.

Gugatan Ditolak Paslon Apri-Hakim Gagal Menjadi Peserta Pemilu Kada Barut

Baliho Pasangan Bakal Calon Bupati/

Wakil Bupati Barut Apri-Hakim

MUARATEWEH--Gugatan Ditolak Paslon Apri-Hakim Gagal Menjadi Peserta Pemilu Kada Barut Upaya kubu Pasangan Bakal Calon Aprian Noor-Abdul menjadi peserta Pemilu Kada Barito Utara kandas.

Pasalnya PTUN Kalimantan Tengah menolak gugatan yang dilayangkan kader Golkar Barut tersebut karena dinilai tidak memiliki bukti kuat.

Gugatan dilayangkan pasbalon ini melalui pengacara Partai Golkar, Bambang Sakti, setelah mereka dinyatakan tidak lolos verifikasi berkas oleh KPUD Barut 17 April lalu. Melalui PTUN, Bambang, memperkarakan keputusan KPU Kabupaten Barut No:108/KPU.Kab-020/IV/2013 yang menetapkan tujuh pasang calon sebagai peserta Pemilu Kada Barut.

Digugurkannya Apri-Hakim sebagai calon diusung Golkar, karena berebut parpol dengan Paslon Relawaty Yuliansyah, yang notabene istri incumbent, Bupati Barut Akhmad Yuliansyah. Putusan penolakan gugatan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PTUN Kalteng, Hj Mawarni Maria, kemarin.

Sehingga keputusan KPU Kabupaten Barut No: 108/KPU.Kab-020/IV/2013 yang menetapkan tujuh pasang kandidat tetap dinyatakan sah secara hukum. "Benar gugatan klain kami ditolak oleh PTUN. Tapi ini belum berakhir, karena kami masih mempelajari upaya hukum lainnya. Agar kebenaran dari kasus ini terbuka terang benerang," ungkap Bambang, pengacara Pasbalon Apri-Hakim, kemarin.

Verifikasi Pasangan Calon Pemilu Kada Barut Cacat Hukum

MUARA TEWEH, Pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Barito Utara (Barut) sudah memasuki Tahapan penetapan jadwal kampanye. Meski begitu, rasa ketidakpuasan publik terhadap hasil verifikasi berkas paslon masih mencuat.

Ketidakpuasan itu terutama menyangkut pelolosan paslon yang dinilai bermasalah dengan ijazahnya. Pasangan calon tersebut tidak menyertakan ijazah formal, karena hanya menyertakan ijazah paket. Bahkan ada calon yang dari kelulusan SD, SMP dan SMA hanya menyertakan ijazah A,B dan C.

"Ini yang kami nilai cacat hukum. Karena hanya mendaftar menjadi calon Bintara polisi saja harus menggunakan ijazah SMA pormal, dan ditolak menggunakan ijazah paket C. Masa untuk mendaftar jadi calon kepala daerah, paket ijazah paket C, diloloskan KPUD," kata Riduan, warga Muara Teweh.

Alamsyah, sumber juga menyayangkan pendaftaran calon kepala daerah dalam Pemilu Kada hanya berijazah paket. Sebab untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa saja, syarat utamanya harus Ijazah pendidikan pormal SLTA.

Dia kemudian merujuk Peraturan KPU no.9 tahun 2012 Pasal 14 ayat 1 huruf c yang mana berbunyi "Kepala Daerah Perpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat". Dalam dunia pendidikan, sekolah sederajat di antaranya SMK, STM, Madrasah Aliyah.

"Jelas tidak termasuk ijazah peket. Apalagi di antara calon ada yang hanya menyertakan ijazah paket A, peket B dan peket C. Ironisnya ke tiga ijazah peket itu didapatkan calon hanya dalam setahun. Dapat dibayangkan kapan sekolahnya, kalau ijazah paket sistem borong begitu," kata Alamsyah, dengan nada tanya.

Terpisah, Ketua KPUD Barut Rututman menegaskan, ke tujuh pasangan calon yang ditetapkan 17 April lalu, sudah melalui verifikasi akurat. Sehingga peserta Pemilu Kada yang mereka tetapkan sah menurut hukum. Meski disinggung soal ijazah, Rutut tetap bergeming, alias tidak ambil pusing.

Seperti diketahui tujuh pasangan calon dalam Pemilu Kada Barut, di antaranya nomor urut (1) Mahmud-Lucius, urut (2) Sapto Nugroho-Jamaluddin, urut (3) Muylar Samsi-Yusia S Tingan, urut (4) Jhamhudji-Junia Soharto, urut (5) Nadalsyah-Ompie Herby, urut (6) Shalahuddin-Hj Nurul Ainy, urut (7) Hj Relawati-Purman Jaya.

Satu paslon diusung Golkar Barut, Aprianoor-Abdul Hakim, dinyatakan tidak lolos verifikasi berkas kini sedang menunggu putusan dalam gugatan di MK.

KPU Barut Tetapkan Jadwal Kampanye Pemilu Kada

MUARA TEWEH, KPUD Kabupaten Barito Utara (Barut) menetapkan jadwal kampanye terbuka bagi tujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 yang akan bertarung dalam Pemilu Kada 5 Juni mendatang.

Berdasarkan surat edaran KPUD Barut, jadwal kampanye terbuka dilaksanakan selama 13 hari dimulai, Minggu 19 Mei hingga 1 Juni 2013. Sebelum orasi terbuka, diawali kampanye damai oleh seluruh pasangan calon. Selanjutnya Senin 20 Mei penyempaian Visi Misi dalam Rapat Paripurna DPRD Barut.
 
Ketua KPUD Barut Rututman menyatakan, gelar Debat Publik calon bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan Kamis 30 Mei 2013. Gelar debat kandidat yang ditunggu-tunggu masyarakat Barut itu rencanannya akan dilaksanakan di di Arena Tiara Batara Muara Teweh. Debat kandidat juga disiarkan secara langsung TVRI Kalteng.
 
Menurut Rutut, pelaksanaan kampanye terbuka bagi seluruh calon pada Selasa 21 Mei di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Utara. “Jadi untuk Kecamatan Teweh Tengah semua calon mendapatkan satu giliran melaksanakan kampanye terbuka dan penggalangan masa ,” ungkap Rutut.
 
Jadwal kampanye diserahkan kepada semua pasangan calon itu, di lakukan secara acak sehingga setiap kecamatan pasangan calon bupati dan wakil bupati mendapat kesempatan kampanye sesuai jadwal.
 
Jadwal itu, ada kode wilayah Kecamatan, untuk kode wilayah A di Kecamatan Montallat, B Gunung Timang, C ,Gunung Purei, D Teweh Timur,E Teweh tengah F Kecamatan Lahei, G Teweh Baru,H Teweh Selatan dan kode I Lahei Barat.
 
“Penjadwalan kampanye terbuka bagi semua pasangan calon bupati dan wakil bupati telah ditandatangani Ketua KPU Rututman dan empat anggota KPU serta ditandatangani oleh pasangan calon masing masing,”pungkasnya.

Aparat Lintas Sektoral Siap Amankan Pemilihan Kepala Daerah

MUARA TEWEH, Pemilihan Kepala daerah yang akan dilaksanakan mulai tahapan hingga hari yang ditentukan ternyata lebih banyak menyita perhatian dari masyarakat. Terutama dari pejabat lintas sektoral, seperti kepolisian, TNI, pejabat daerah hingga penyelenggara pemilu.

Pelaksanaan pemilu yang sudah dijadwlkan jelas tidak ada tawar menawar dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, mengenai kesiapan tentu saja jauh hari sudah dipersiapkan, agar berjalan sesuai yang diharapkan.

Kapolres Barut Ajun Komisaris Besar Bermen JP.Sianturi disela pertemuan dengan pejabat lintas sektoral di aula Mapolres Senin(6/5)mengatakan, pengamaman pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan bukan saja tanggungjawab kepolisian, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Namun, dalam pengamanan tentu saja pihak berwenang punya tugas pokok untuk mengendalikan setiap munculnya peristiwa yang tidak diinginkan.

Terlepas dari itu, pihak instansi pemerintahan juga terlibat didalamnya termasuk para Camat pemimpin wilayah ikut bekerja sama dalam mensukseskan pemilihan.sebab adanya gangguan kambtibmas kalau tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerawanan terjadinya konflik di tengah warga.
 `
Terkait dengan penyelenggaraan, pihak kepolisian bersama unsure tripika akan melakukan pengawalan pendistribusian logistik hingga sampai tujuan. Begitu juga setelah hari pencoblosan hingga perhitungan.

Menurut Bermen,untuk pengamanan pemilihan kepala daerah, pihaknya akan menerjunkan sedikitnya 177 personil disemua tempat yang terjadi titik rawan.bahkan pihak kepolisian resort Barut juga mendapat tambahan dari Polda Kalteng kurang lebih 189 orang.

“Tambahan personil ini tentunya saja untuk menambah kekuatan, karena saat pencoblosan hingga peghitungan suara merupakan puncak terjadinya kerawanan,”kata Bermen.

Oleh karena itu, tugas semacam ini tentu saja sangat berat, tapi dengan adanya kerja sama dengan lintas sektoral, maka permsalahan yang akan timbul akan mudah diantisipasi.

Sementara itu Kasdim 1013 Muara Teweh Mayor Infantri Abd Salim yang turut hadir dalam kegiatan pertemuan lintas sektoral pengaman Pilkada mengatakan, pihaknya siap melaksanakan tugas bersama dengan aparatur pemerintah.

Menurutnya, saling koordinasi antara apparatur dalam pengamanan memang sangat diperlukan, terutama yang menyangkut di lapangan. Sebab, keamaman dan ketertiban sangat diutamakan dalam pelaksanaan.

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Nuryakin-Sirajul

MURUNG RAYA, KUBU Pasangan Perdie-Darmaji akhirnya bisa bernafas lega. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Murung Raya yang diajukan Pasangan Nuryakin-Sirajul.

“Dengan ini MK menolak permohonan pemohon untuk gugatan seluruhnya. Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ungkap Ketua MK M Akil Mochtar dalam realise yang ditayangkan, situs MK, Kamis (9/5). Dalam hal ini, MK beralasan, dalil pemohon dalam pelanggaran lainnya tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara pemohon.

"Semua pelanggaran lainnya tidak terbukti, yang atas pelanggaran itu membuah perolehan suara tergugat melampaui perolehan suara pihak terkait ,” tambah Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. Sebelumnya, Pemohon mendalilkan berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu Kada Murung Raya.

Pemohon mendalilkan antara lain, adanya mobilisasi Struktur SKPD, Camat, Kepala Desa, PNS, dan massa luar daerah untuk memenangkan Pasangan Calon Terpilih Perdie – Darmaji (Pihak Terkait). Selain itu pasangan Nuryakin-Sirajul juga menuding adanya hak pilih yang diwakilkan oleh orang lain, pemilih dan anggta KPPS mencoblos lebih dari satu kali serta KPPS mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait.

Pengaduan Pasangan diusung Golkar, Demokrat, PPP, dan PKS itu disidangkan dalam Perkara Nomot: 38/PHPU.D-XI/2013. Permohonan ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Nomor Urut 1 Nuryakin-Sirajul Rahman, setelah dinyatakan kalah perolehan suara dalam Rapat Pleno KPUD Mura, 15 April lalu.

Dalam kesempatan terpisah, MK juga menolak gugatan Perkara No. 39/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan pasangan lainnya, Rojikinnor-Setia Budi. MK berkesimpulan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan. “Eksepsi lainnya dari Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan,” pungkas Akil Mochtar saat membacakan konklusi Putusan.

Menyambut kabar penolakan MK, pasangan Nuryakin-Sirajul berusaha berbesar hati. Melalui akun jejaring sosial, Nuryakin memposting hasil keputusan MK yang menolak gugatan mereka. Untuk itu mereka berharap seluruh pendukungnya untuk bersabar. "Dengan ditolaknya gugatan kami di MK, maka hasil Pemilu Kada Mura yang dimenangkan pasangan nomor urut 2 Perdie-Darmaji sebagai pemenang tidak berubah. MK dalam putusannya menolak seluruh gugatan yang kami sampaikan," kata Nuryakin.

Di lain pihak, Perdie mengaku berterima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya, atas doa, dukungan dan partisipasinya dalam Pemilu Kada 5 April lalu. Yang paling menggembirakan, Keputusan MK mengenai Hasil Pilkada Murung Raya 2013, kami sebagai pemenang secara definitif," ungkap Perdie.

Dalam kesempatan itu, Perdie mengimbau agar semua pihak bisa menerima hasil putusan MK. Menurutnya, semoga hal itu menjadi momentum bagi semua untuk menandai era baru dinamika dan proses pembangunan di Mura, khususnya Kalimantan Tengah umumnya.

"Pemilu Kada yang baru saja kita laksanakan lebih merupakan "starting point" bagi babak lain tahapan proses pembangunan daerah ke depan. Partisipasi seluruh masyarakat dalam mensukseskannya menjadi kunci vital bagi keberlangsungan tahapan ini," ungkap Perdie.

Perdie menambahkan, dinamika politik yang berlangsung dalam Pemilu Kada tersebut sudah usai, dengan hasil yang sepenuhnya diyakini sebagai bentuk kepercayaan seluruh rakyat Mura. Apapun perbedaan-perbedaan yang mendasar selama berlangsungnya Pilkada lebih merupakan persoalan "teknis" politik dan merupakan manifestasi demokrasi.

"Terlepas dari perbedaan cara pandang politis itu, namun kita yakin bahwa tujuan setiap kandidat yang maju adalah demi kemajuan bersama. Oleh karena itu, setelah hasil yang definitif ini, kita semua dapat kembali duduk bersama untuk meleburkan ide-ide pembangunan sehingga dapat dituangkan dalam bentuk program pemerintah daerah Murung Raya 2013 - 2018," pungkas Perdie.

Seperti diketahui, perolehan suara pasangan kandidat diusung PDIP,PKB,HANURA,Gerindra itu berhasil unggul 26.277 suara (51,23%). Disusul pasangan Nuryakin-Sirajul dengan perolehan 22.538 suara (43,94%)dan urut terakhir pasangan Romansyah-Bagan 2.475 suara (4,83%).

Pasangan Perdie-Darmaji berhasil unggul di tujuh kecamatan. Di antaranya Kecamatan Tanah Siang 4.822, Sumber Barito 1.871 suara, Barito Tuhup Raya 1.162 suara, Tanah Siang Selatan 1.496 suara, Sungai Babuat 934 suara, Seribu Riam 1.098 suara, Uut Murung 1.103 suara.

Adapun pasangan Nuryakin-Sirajul hanya unggul perolehan suara di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Murung sebanyak 9.766 suara, Kecamatan Laung Tuhup sebanyak 4.869 suara dan Kecamatan Permata Intan 2.904 suara.

Politik Dagang Sapi Jelang Pemilu Kada Barut

SEKARUT permasalahan pengelolaan bangunan pasar di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara (Barut) kian komplit. Belum lagi terurai carut marut soal pengelolaan Bangunan Pasar Gembira kini muncul permasalahan baru. 

Ternyata bangunan baru di jalur hijau Jalan Panglima Batur juga menuai masalah. Bangunan yang rencananya untuk menampung para pedagang di komplek Pasar Blauran tersebut tidak melalui penganggaran sebagaimana proyek bangunan pemerintah daerah lainnya. Bangunan itu merupakan spontanitas yang dikerjakan sekelompok orang mengatasnamakan Koperasi. 

Konon bangunan tersebut disebut-sebut sudah mendapat restu kepala daerah. Ironisnya, bangunan itu berdiri justru di ruas jalan jalur hijau yang mana tanahnya sudah dibebaskan melalui ganti rugi oleh pemerintah daerah. Selain itu, di lokasi tersebut juga sedang ada pembangunan pelabuhan, proyek siring untuk taman kota dan pengerjaannya belum tuntas alias terkatung-katung. 

Menurut saudara Eksan warga jalan Panglima Batur berujar, bagi masyarakat sekitar telah terjadi perampasan hak dan kenyamanan sebagai warga masyarakat yang bermukim tetap di sepanjang tepian sungai Barito, yaitu di Jalan Panglima Batur - Muara Teweh. 

Bagaimana tidak ?, para orang tua atau masyarakat pendahulu telah digusur tempat rumah dan kiosnya dengan alasan dijadikan jalur hijau. Sementara Dengan adanya pembangunan tersebut saya merasa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan aset negara, berbagai penggunaan fungsi dan aturan telah dilanggar, seperti hibah, perda maupun undang-undang. 

Dengan menerima para pedagang kaki lima tersebut mayoritas adalah warga pendatang. Dan lagi, disaat penanganan sampah sudah sangat baik, adalah patut kita hargai sebagai warga, namun upaya ini tidak bisa maksimal dikarenakan mereka para pendatang kurang begitu mau memahami pentingnya arti kebersihan yang menyebabkan permukiman kumuh, di pinggiran turap penahan longsor tanah tersebut mereka membangun tempat MCK darurat, sementara penduduk di lanting (rumah terapung) disepanjang tepian sungai pun mengeluh karena sampah dan kotoran diabaikan begitu saja. 

Artinya telah kehilangan rasa sosial terhadap masyarakat lain. Apalagi disekitar jembatan sungai Butong, bila saat kemarau maupun pada waktu debit air sedang tinggi, bau tidak sedap dikarenakan sampah tidak dapat terhindari. 

Fenomena ini apakah bagian dari Ketidakcermatan Pemimpin sekarang atau bagaimana, Pencitraan demi pencitraan tanpa melihat masalah sosial yg semakin tidak baik untuk ukuran sebuah kota dimana mulai membangun, banyak hal–hal yang tidak pantas bagi kita dalam bermasyarakat, misal warung remang-remang dan sebagainya merupakan penyakit masyarakat tidak terkontrol pemerintah. 

Seperti diektahui, proyek pembangunan yang telah menelan biaya milyaran rupiah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik seperti Pasar gembira, Komplek Pertokoan Pendopo, Pasar PBB dimana pemanfaatannya hanya sebagai penginapan bagi warga pendatang, yang entah dengan siapa mereka mendapat ijin untuk menempati tiap ruang blok sebagai rumah dilantai II pertokoan maupun pasar gembira tersebut.  

Penulis: Munawar Khalil,ST