Pengurus DPC PBR Sidrap Tolak Dibekukan

SIDRAP -- Pembekuan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi (DPC PBR) Sidrap, oleh DPW PBR Sulsel sekira Mei lalu, berbuntut panjang. DPC PBR Sidrap tidak menerima baik keputusan tersebut dan mengancam melakukan perlawanan.

Mantan Bendahara DPC PBR Sidrap, H Makmur K Tadang, Minggu, 16 Juni, mengaku siap mem PTUN-kan DPW PBR Sulsel terkait pembekuan pengurus DPC PBR Sidrap tersebut.

Makmur juga menuding jika surat pembekuannya tersebut tidak sesuai mekanisme partai. 



SUMBER:

Jelang Pemilu Manipulasi Data Caleg Marak

MAKASSAR -- Menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah dikawatirkan merebak manipulasi data. Kasus pembuatan dokumen palsu setidaknya terjadi beberapa pekan terakhir di Makasar. 

Bahkan di Makasar banyak ditemukan dokumen Caleg bermasalah. Dokumen palsu itu, mulai ijazah palsu, Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), surat keterangan sehat dan bebas narkoba, hingga surat keterangan domisili yang dipalsukan.
 
Koordinator Delegasi Politik Mahasiswa Makassar, Arman Syafruddin, Minggu 16 Juni malam ini, menyebutkan, telah ditemukan sejumlah nama yang masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar yang diduga kuat bermasalah dalam hal dokumen.
 
Diantara caleg dalam DCS ini, sebutnya, ada beberapa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk punya catatan kriminal di kepolisian dan tak mengantongi ijazah resmi.
"Sehingga masuknya nama mereka di DCS, diduga kuat menggunakan dokumen palsu," ungkap Arman.
 
Olehnya itu, pinta dia, agar pihak KPU Makassar lebih selektif memeriksa berkas para caleg yang ada di DCS.
"Nah, bagi yang ditemukan pemalsuan dokumennya itu bisa dipidanakan. Ini pembelajaran agar proses politik ini tidak mudah dimainkan oknum tertentu," ucapnya.



SUMBER:

Respon LBH Keadilan atas Gugurnya Tiga Parpol di Empat Dapil

Keputusan KPU yang mengggurkan Parpol di 4 Dapil karena tidak memenuhi keterwakilan perempuan patut diapresiasi. Berikut ini Siaran Pers LBH Keadilan menyikapi hal tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (10/6) telah mengumumkan rekapitulasi penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat. Tiga partai politik  di 4 Daerah Pemilihan (DAPIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan terkait keterwakilan perempuan. Sehigga 3 Partai Politik tersebut kehilangan 4 DAPIL-nya.

Partai-partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan di DAPIL Jawa Barat IX. Berikutnya Partai Amanat Nasional di DAPIL Sumatera Barat I, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Jawa Barat VI dan NTT I.

Keterwakilan 30 persen perempuan dan status penempatan keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 24 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7/2013 huruf c dan huruf d. Sementara terhadap sanksi atas tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen perempuan dan status penempatan keterwakilan perempuan pada suatu dapil maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat pada pasal 27 huruf b PKPU Nomor 7/2013 yang berbunyi "menyatakan bahwa parpol tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu dapil apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal terkait keterwakilan perempuan sebagaimana tertuang pada pasal 24"

Tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan di 4 DAPIL oleh 3 Partai Politik menunjukkan ketiga Partai tersebut tidak pro pada affirmative action atau tindakan khusus sementara keterwakilan 30 persen perempuan. Publik akan mencatat hal tersebut.

LBH Keadilan mengapresiasi Keputusan KPU yang menggugurkan 3 Partai Politik di 4 DAPIL tersebut. Bagi LBH Keadilan, Keputusan KPU tersebut merupakan dukungan terhadap affirmative action atau tindakah khusus sementara keterwakilan 30 persen perempuan.

LBH Keadilan meminta agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) meniru kebijakan KPU tersebut. KPUD harus berani menggugurkan Partai Politik yang di DAPIL-nya tidak memenuhi keterwakilan perempuan.

Kontak: Halimah Humayrah Tuanaya, S.H., M.H. – Direktur Advokasi

HP. 08568333961, PIN 28BCD74E

LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN:

Jl.Bunga Krisan A-8/ 21 Komp. Pamulang Indah MA
Pamulang Timur,Tangerang Selatan Indonesia 15417
[p] +62 21 96 944 933[f] +62 21740 3 640
[e] mail@lbh-keadilan.org I keadilanuntuksemua@yahoo.com
[w] www.lbh-keadilan.org

Awasi Dana Parpol, KPU Siap Kerjasama dengan PPATK

Jakarta - Meski telah diatur Undang-undang, pemasukan dana kampanye partai politik bisa jadi tak terkontrol sumber dan penyumbangnya. KPU tengah merancang kerjasama dengan PPATK untuk mengantisipasi masuknya dana kampanye 'haram' ke parpol.

"Sudah kita rancang, PPATK kan bisa melacak transkasi yang melampaui batas di luar kewajaran," kata komisioner KPU, Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Rabu (22/5/2013) malam.

Menurutnya, kerjasama ini penting karena parpol dibatasi untuk menerima dana kampanye. Sumbangan perorang maksimal Rp 1 miliar dan kelompok maksimal Rp 7,5 miliar.

"PPATK itu nanti bisa sebagai pemberi informasi. Pembuktian misal dana ini lebih dan terlalu banyak darimana sumbernya, itu bagian penelusuran sendiri," ungkapnya.

Arief kemudian menjabarkan mekanisme pelaporan dana kampanye parpol yaitu dilakukan dalam tiga tahap. Pertama parpol diminta menyerahkan rekening awal dana kampanye kepada KPU.

"Dari situ orang atau kelompok mulai menyumbang, yang sudah masuk berapa. Kemudian dilaporkan kembali menjelang kampanye yang 21 hari. Terakhir paling lama 15 hari setelah kampanye melaporkan penggunaan dana kampanye," lanjut mantan ketua KPU Jawa Timur itu.

Simak beragam peristiwa penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam: Pkl 1.00 WIB hanya di TransTV

Sumber:news.detik.com

Ical: Caleg Golkar Akan Lengkapi Syarat-syarat KPU

Jakarta - Ada 202 dari 560 bakal caleg Golkar yang belum lolos verifikasi caleg di KPU. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie berkomitmen untuk melengkapi persyaratan caleg-caleg yang belum lolos verifikasi.

"Kalau belum memenuhi syarat, yah dipenuhi syaratnya," kata Ical. Hal itu disampaikan Ical kepada wartawan sebelum membahas kenaikan BBM di kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2013).

Pria yang pernah duduk sebagai Menko Kesra itu mengatakan partainya berkomitmen untuk memenuhi persyaratan dari KPU. Golkar akan melengkapi persyaratan sebelum batas akhir perbaikan DCS pada 22 Mei 2013.

"Insya Allah (akan dilengkapi), tapi namanya orang pasti ada kesalahan," ujarnya.

Lebih dari 50 persen bakal caleg tak memenuhi syarat verifikasi DCS KPU. Sebanyak 202 di antaranya adalah caleg Golkar.

Simak beragam peristiwa penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam: Pkl 1.00 WIB hanya di TransTV

Sumber: news.detik.com

KPU: 4 Parpol Tak Memenuhi Syarat Keterwakilan Perempuan

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi perbaikan administrasi bakal calon anggota DPR RI untuk Pemilu 2014. Hasilnya, ada empat partai politik yang tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di daftar calegnya.

Ketua KPU Husni Kamil Malik menyampaikan laporan ini di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013). Hadir dalam pertemuan, sejumlah perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014.

Menurutnya, Partai Gerindra tidak memenuhi syarat di Dapil Jabar 9, PPP Jabar 2 dan Jateng 3, PAN Sumatera Barat 1. Terakhir, PKPI kekurangan perempuan di Jabar 5 dan 6, serta NTT 1.

"Terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen pasal 7 huruf b menyatakan beberapa parpol tidak memenuhi syarat bacaleg pada suatu dapil," kata Husni.

Sesuai dengan Peraturan KPU No 7 Tahun 2013, maka parpol yang tak memenuhi syarat ini bakal diberi sanksi. Seluruh caleg di dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dinyatakan gugur dan tak bisa maju dalam Pileg 2014.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menambahkan, dalam temuan KPU, ada sejumlah partai yang tidak memiliki bakal caleg perempuan 30 persen. Dia memberi contoh, PPP.

"Di dalam daftar calon itu PPP ada 10 calon nomor 1 dan 2 itu diisi perempuan. Di 3 berikutnya tidak ada perempuan, kemudian di 7,8,9 juga tidak ada," terangnya.

"Mereka pasti kehilangan dapil," sambungnya.

Keputusan ini sontak menimbulkan protes dari sejumlah perwakilan partai politik yang hadir di acara tersebut. Mereka mempertanyakan keputusan KPU.

"Kalau KPU dari keukeuh dari pernyataan dia sendiri, kita lakukan jalur hukum. Tapi kami rasa KPU akan perbaiki dan mengubahnya," kata Fernita Darwis, perwakilan dari PPP.

Meski mendapat protes, KPU tetap berpegang pada keputusannya. Perubahan hanya bisa terjadi bila terjadi gugatan hukum atau ada pengaduan lewat Bawaslu.

Simak beragam peristiwa penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam: Pkl 1.00 WIB hanya di TransTV

Sumber: news.detik.com

Dana Politik dan Prilaku Wakil Rakyat

Oleh: Haji Marwan

Inti demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan sendiri adalah hak untuk membuat hukum dan peraturan. Kedaulatan di tangan rakyat, artinya rakyatlah yang mempunyai hak untuk membuat hukun dan peraturan.

Pelaksanaan riilnya, dibuatlah konsep perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di Parlemen. Parlemen diberi kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan perundangan, para wakil rakyat terpilih akan mewakili suara dan kehendak rakyat dan bertindak demi kepentingan rakyat.

Disinilah sulap demokrasi bermula. Rakyat beranggapan dan memang dimanipulasi supaya tetap beranggapan bahwa kedaulatan di tangan mereka.
Padahal faktanya yang memegang kedaulatan itu adalah para anggota parlemen. Kedaulatan rakyat disederhanakan begitu rupa menjadi sekedar kedaulatan parlemen atau kedaulatan anggota parlemen. Sebab merekalah yang menetapkan undang-undang dan hukum, bukan rakyat. Rakyat hanya diharuskan tetap berasumsi bahwa undang-undang produk parelemen hakekatnya dibuat oleh rakyat.

Kedaulatan anggota parlemen sendiri masih bisa dipertanyakan. Faktanya anggota parlemen ternyata tidak independen. Mereka tetap harus mengikuti garis kebijakan dan pendapat partai. Itu artinya mereka harus mengikuti kehendak para elit partai termasuk dalam pembuatan undang-undang. Karena itu, elit partai itulah yang lebih berdaulat dari para anggota parlemen. 

"Apakah Penguasa, Wakil Rakyat di Parlemen yang merupakan Produk Demokrasi itu, bener-benar memihak kepada rakyat?"

Lebih dari itu dalam sistem demokrasi yang sarat modal para politisi butuh dana besar untuk bisa jadi anggota parlemen. Begitu pula parpol perlu dana besar untuk menjalankan aktifitas politik dan menggerakan mesin politik. Dari mana dana itu diperoleh? Jawabnya, sebagian kecil dari kantong sendiri dan sebagian besarnya dari para pemilik modal. Jadilah para pemilik modal itu jadi pihak yang paling berpengaruh.

Hal yang sama juga terjadi pada perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemilihan pemimpin. Rakyat tidaklah independen memilih penguasa. Rakyat "dipaksa" memilih calon pemimpin yang disodorkan oleh Parpol, Kedaulatan Rakyat memilih Penguasa sudah dibatasi oleh Parpol.

Untuk jadi Penguasa butuh dana besar, untuk "mahar" dan biaya kampaye. Dari mana dana besar itu diperoleh? Lagi-lagi dari para Pemilik Modal.

Dengan titik tolak di atas, semua itu membawa implikasi berbahaya. Pertama Peraturan Perundangan produk Parlemen, terutama tentang Ekonomi, cenderung berpihak kepada Pemilik Modal. Kedua Kebijakan Pemerintah melalui proses politik seperti itu pasti kemudian akan cenderung mengutamakan kepentingan Pengusaha yang telah mendukungnya.

Menurut Profesor Sosiologi Universitas Colombia C Wright Mills bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar memihak rakyat. Struktur masyarakat demokrasi terbagi menjadi tiga kelas. Kelas terbawah adalah rakyat umum yang tidak berdaya, tidak terorganisir, terbelah dan dimanipulasi oleh media massa untuk mempercayai demokrasi sebagai sistem terbaik. 

Kelas di atasnya anggota Konggres/DPR/Parlemen, Partai Politik dan Kelompok Politik atau yang disebut sebagai Pemimpin Politik.  Kelas tertinggi disebut "The Power Elite" terdiri atas Militer, Pemerintah dan Perusahaan-Perusahaan Besar. Kelompok inilah yang memegang kendali sebuah negara.

Penulis adalah PNS di Dispora Barito Utara

Apriannoor Kembali Masuk Daftar Bacaleg Barito Utara 201

MUARA TEWEH – Diluar dugaan banyak pihak, Partai golkar barito utara kembali menciptakan blunder untuk kesekian kalinya dengan memasukkan Ketua DPD II Golkar barito utara Apriannoor, S.Sos dalam daftar bakal calon anggota legislative periode 2014-2019.

Apriannoor yang kini juga masih tercatat sebagai Ketua DPRD barito utara pasca kekalahan dalam sidang PTUN palangkaraya, yang menggagalkan impiannya untuk bertarung dalam kontes kursi Bupati 2013,  dianggap tidak memiliki konsistensi dan kapabilitas untuk kembali masuk dalam daftar bacalaeg tersebut.

Selama 2 periode Apriannoor menjadi anggota dan ketua DPRD barito utara, daerah ini hampir tidak mengalami perubahan signifikan dalam menuju kearah perubahan baik.

Kondisi sosial ekonomi masih berpusar pada segelintir dan sekelompok individu, padahal lewat tangan pengawasan dan persetujuan seorang ketua DPRD seluruh proses tata laksana pemerintahan seharusnya bisa di kontrol dengan baik menuju kemaslahatan masyarakat barito utara.

Hal- hal tersebut diatas tidak pernah terwujud, karena selama kepemimpinan yang bersangkutan di legislatife justru mengikuti irama yang dimainkan oleh eksekutif dalam hal pengelolaan pembangunan yang tidak bertumpu kepada pembangunan kreatifitas dan kemandirian masyarakat.

Blunder yang kembali di buat Partai Golkar Barito Utara ini juga telah menutup peluang kaderisasi orang-orang muda yang potensial bisa merubah keadaan barito utara menjadi lebih baik. Yang dikhawatirkan, justru hadirnya orang-orang muda dan progressif ini dipastikan hanya akan menjadi added voter bagi sang ketuanya.

Regulasi memang dictpakan sedemikian bagusnya, sayangnya kekuasaan membuatnya menjadi hamparan- hamparan retorika yang tak berujung.

Penulis : Munawar Khalil

Kader Partai PELOPOR dan PDK Barut Loncat Pagar

MUARA TEWEH – Selama proses pemilu kada dan pemilihan umum legislative 2013 dan 2014 di barito utara banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pasangan calon kepala daerah dan calon anggota legislative.

Hal ini tercermin pada pencalonan saudari Hj. Agus Susilasani, SH dari partai Pelopor yang bertarung menjadi calon anggota legislative lewat Partai Nasdem untuk calon legislative propinsi Kalimantan Tengah.

Yang kedua adalah saudara H. Mahmud dari Partai PDK barito utara yang bertarung lewat jalur independen untuk pemilihan kepala daerah, sementara partai PDK barito utara sendiri mengusung paslon Drs. Sapto Nugroho- Drs. Jamaluddin.

Menurut  Peraturan KPU No. 13 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, Kab/Kota. Pasal 19  huruf (i) poin 2 : anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik partai politik peserta pemilu maupun bukan peserta pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (model BB-5).

Hurup (j) : dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf (i) poin 2 adalah anggota DPR, DPRD Propinsi, Kab/kota, surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran sebagai DPR, DPRD Propinsi, Kab/kota, dan surat keputusan sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi, Kab/kota.

Menurut Alhadi Junian Noor, sesuai fakta hukum, seharusnya kedua kader partai ini mengundurkan diri dahulu menjadi anggota partai politik yang mengusungnya menjadi anggota legislative yang kemudian di susul dengan pengunduran diri keduanya sebagai anggota legislatife pada DPRD kabupaten barito utara.

“Sayangnya sampai saat ini keduanya masih dengan enjoy menduduki kursi anggota dewan tanpa tersentuh sedikitpun oleh kebijakan yang mengharuskan keduanya mundur dari partai dan kursi anggota dewan”, ungkap Titang panggilan akrab kader Partai Pelopor barito utara ini.

Kedewasaan dan pemahaman akan peraturan ini memang masih menjadi persoalan pada personal- personal anggota legislative produk pemilu 2009 ini, karena terpilihnya mereka pun memang sarat dengan konsesi financial yang melupakan kualitas keterwakilan mereka.

“Anehnya, kondisi seperti dibiarkan semakin subur karena Badan Kehormatan dan KPUD sendiri telah kehilangan kendali atas kekuasaan yang mereka miliki”, pungkas Titang menutup pembicaraan.

Penulis : Munawar Khalil

Bacaleg Barito Utara Periode 2014-2019 di Hiasi Wajah Lama

MUARATEWEH--TES psikologi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 yang dilaksanakan di gedung DPRD kabupaten Barito Utara sebagai syarat pencalonan masih dihiasi wajah- wajah lama. Fakta ini semakin membuat wajah perubahan di Barito Utara akan semakin menyempit dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Produk hasil pemilihan umum legislative 2009-2014 yang telah lalu telah menghasilkan output stagnasi dalam beberapa sisi kehidupan masyarakat Barito Utara terutama dalam hal kondisi sosial dan ekonomi.

Carut marutnya problem sosial ekonomi tidak hanya bertumpu pada pemegang kebijakan publik terutama kepala daerah, tapi juga berada di tangan wakil- wakil kita digedung dewan perwakilan rakyat.

Kualitas personal yang rendah, kemampuan legislasi yg kurang pada produk pemilu 2009-2014 disebabkan oleh system penggalangan suara yang tidak fair, yaitu se mata- mata menggunakan kekuatan financial caleg.

Ketika mereka terpilih, tak ada satupun tanggung jawab moral berada di pundak mereka, karena keterpilihan itu sudah di bayar di awal.

Pada pemilu legislative 2014-2019, masyarakat harus membuka diri terhadap perubahan pikiran kearah yang lebih baik. Wajah- wajah lama yang masih mendominasi pencalonan di 2014-2019, tidak menghasilkan produk apapun untuk kemaslahatan masyarakat, selain dipenuhi dengan bargaining politik dengan kepala daerah untuk mencapai maksud memperkaya diri sendiri.

Masyarakat harus diberi penyadaran secara massif, kemajuan Barito Utara akan menemui jalan buntu jika kita masih memilih orang- orang yang miskin kualitas seperti contoh anggota dewan saat ini.

Hidup daerah ini harus terus berjalan menuju perubahan baik, dengan cara meningkatkan kualitas pemilihan yang menghasilkan individu- individu yang jauh dari dikotomi masa lalu.

Penulis : Gaza Sport
   

Najib Minta Oposisi Bisa Terima Hasil Pemilu Malaysia Dengan Lapang Dada

JAKARTA - Partai koalisi Barisan Nasional (BN) berhasil unggul dalam penghitungan sementara Pemilihan Umum (Pemilu) 2013 Malaysia. 

Pimpinan Partai BN, Najib Razak meminta kepada partai oposisi Pakatan Rakyat (PR) untuk dapat menerima hasil pemilu tersebut dengan lapang dada.

"Saya berharap pihak oposisi bisa menerima hasil penghitungan tersebut dengan hati yang terbuka," kata Najib seperti yang dikutip dari media straitstimes, Senin (6/5/2013).

Seperti diketahui, dalam pemilu Malaysia 2013 kali ini, diikuti oleh dua partai, yaitu Partai koalisi BN dan partai oposisi PR, yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Pemungutan suara pun dilakukan pada Minggu (5/5) kemarin.

Pemilu Malaysia kali ini diikuti oleh 1.900 kandidat yang merebutkan 222 kursi parlemen pusat dan 505 kursi negara bagian. Berdasarkan hasil sementara, partai BN memenangkan sebanyak 122 kursi, sedangkan PR sebanyak 60 kursi. (jor/mpr)

Anwar Ibrahim Khawatirkan Kecurangan dalam Pemilu Malaysia

KUALA LUMPUR -  Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, memperingatkan, “kecurangan besar-besaran dapat menggagalkan koalisinya meraih kemenangan dalam pemilu yang ketat pada akhir pekan.Koalisi Barisan Nasional sudah memerintah selama 57 tahun tapi pada pemilu terakhir tahun 2008 kehilangan mayoritas dua-pertiga dalam Parlemen.

Kini Malaysia menunggu untuk menyaksikan apakah oposisi pemimpin Anwar Ibrahim dapat memaksa pergantian pemerintah.

Anwar mengatakan, ia percaya koalisi tiga partai Pakatan Rakyat pimpinannya dapat memenangkan pemilu.Akan tetapi, tokoh kontroversial itu mengemukakan tudingan pembelian suara dan kecurangan dalam pendaftaran pemilih yang menguntungkan pemerintah.Menurutnya, “kecurangan besar-besaran” dapat mencegah kemenangan.

Ia melihatnya sebagai tidak biasa bahwa Australia tidak mengirim tim pengamat pemilu ke Malaysia.“Ini mengherankan bagi saya karena respon awal dari Australia adalah tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri,” katanya dalam program Lateline ABC.

“Kami tidak meminta dukungan terhadap partai manapun. Kami meminta Australia untuk tetap konsisten dengan posisi kebijakan luar negerinya untuk mendukung kebebasan dan demokrasi.” “Kenapa Australia berbicara lantang tentang Irak atau Afghanistan atau Myanmar dan membisu tentang Malaysia?”

Oposisi Malaysia terdiri dari tiga partai multi-rasial, satu diantaranya beranggota mayoritas etnik Cina, satunya lagi Muslim. Pemerintah mengatakan, oposisi multi-rasial tidak stabil dan kerusuhan sipil dapat tercetus jika mereka terpilih.

Jajak pendapat paling akhir menunjukkan, kedua koalisi bersaing ketat dengan jumlah pendukung yang kurang lebih sama. Anwar pernah enam tahun dipenjarakan atas tuduhan korupsi dan pelanggaran seksual, yang kini luas dipandang sebagai kampanye fitnah oleh pemerintah. Putrinya, Nurul Izzah Anwar, memenangkan kursi dalam Parlemen di tahun 2008.

Sebelumnya, Nurul mengatakan dalam program World Today bahwa ia merasa optimis tapi hati-hati tentang pemilu.  “Setiap anggota koalisi, setiap pemimpin memahami, begitu banyak yang dipertaruhkan,” katanya.
“Harapan banyak rakyat Malaysia berada di tangan kami.”

Ia mengatakan, keterlibatan kaum muda Malaysia dalam politik dapat mengubah arah negara itu. “Sekitar hampir 30 persen orang yang memilih untuk pertama kalinya adalah kaum muda. Mereka adalah kelompok yang lebih cerdas, lebih kritis,” katanya. (abc/d)

Najib Razak Dalam Sorotan

KUALA LUMPUR -  Kharismanya tak sekuat saingannya, tapi strateginya tak kurang cerdas. Jelang pemilu Malaysia, Perdana Menteri Najib Razak hadapi sorotan dari dalam dan luar partai.Lahir dalam keluarga yang bertradisi politik, Perdana Menteri Najib Razak yang berusia 69 tahun memerintah sejak 2009. Ayahnya, Abdul Razak Hussein, menjabat Perdana Menteri Malaysia kedua dari tahun 1970 – 1976. Jabatan itu kemudian diisi oleh paman Najib Razak, Hussein Onn.

Perjalanan karirnya diawali ketika berusia 23 tahun, setelah meraih gelar Bachellor of Arts di bidang ekonomi industri di Inggris. Setahun kemudian, Najib Razak menjadi wakil menteri termuda. Ia pernah menangani sejumlah portfolio, termasuk pendidikan dan pertahanan.Jabatan Perdana Menteri diraihnya 2009, satu tahun setelah pemilihan umum 2008, saat Barisan Nasional terpukul dan kehilangan posisi mayoritas di parlemen.

Berusaha memenangkan kembali dukungan, sejumlah langkah Najib menerobos tentangan dari kubu konservatif dalam partainya. Kepada pengritiknya ia ingatkan bahwa para pemilih mendatang tidak bisa lagi disuap nasionalisme usang. Ditekannya, mayoritas pemilih muda akan bertanya apa yang akan tersedia bagi mereka nanti.

Ia meluncurkan sejumlah program liberalisasi ekonomi dan berhasil menarik modal asing. Kritik terhadap pemerintah yang semakin lantang, dijawabnya dengan membatalkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, ISA dan mengurangi pembatasan hak-hak warga.

Namun bagi Barisan Nasional yang berkuasa sejak Malaysia merdeka, kritik hanya berkurang sedikit. Terutama dari oposisi, yang menilai sejumlah program nasional seperti 1 Malaysia diluncurkan begitu dekat dengan pemilu. Program yang sulit ditandingi oposisi dan mengusung kesatuan bangsa itu, juga menyediakan antara lain, layanan klinik kesehatan, email, diskon belanja murah dan dana kegiatan pemuda bagi rakyat Malaysia.

Juga di dalam koalisi partai muncul kekhawatiran akibat program yang diduga bisa menggoyahkan posisi status-quo kaum bumiputera Malaysia. Seiring Pemilu, posisi Najib Razak bisa sulit, apabila ia gagal menggalang dukungan mayoritas dalam pemilu 2013. (DW/d)

Warga Malaysia Antusias Datangi Bilik Suara

KUALA LUMPUR – Warga di Malaysia mendatangi sejumlah tempat pemungutan suara dengan antusias dalam pemilu yang berlangsung hari Minggu (5/5) di berbagai tempat.

Kondisi cuaca yang cerah juga mendorong warga di negara itu keluar dari rumah mereka untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai pemilu yang ketat dalam 56 tahun terakhir.

Para pemilih punya kesempatan untuk memberikan suaranya kepada kandidat pilihan mereka di berbagai TPS mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00 sore ini.

Di salah satu lokasi tempat pemungutan suara yang terletak di SMK Bandaraya, Bangar pemilih juga dilaporkan telah antri dengan sabar sebelum tempat itu dibuka.

Di TPS ini calon anggota parlemen dari partai oposisi, Pakatan Rakyat, Nurul Izzah Ibrahim memberikan suara utk mempertahankan kursinya di Lembah Pantai yang direbutnya lima tahun lalu. Kedatangannya disambut tepuk tangan oleh para pemilih yang sedang antri.

Dengan mengenakan baju pink muda berhiaskan bunga kuning dan topi lebar dia menyempatkan diri untuk menyalami sejumlah pendukungnya.

Beberapa malah semopat berfoto bersamanya. Kepada para watawan dia kembali mengungkapkan keyakinan akan kemenangannya meski menyadari masih akan terjadi kecurangan.

“Kecuranngan dan kelemahan masih terjadi di pemilu Malaysia. Tadi ada yang nengatakan kepada saya ada pengundi yang masuk dalam rumahnya,” kata Nurul

Nurul mengakui dalam pemilu ini ada perbaikan dengan penggunaan tinta untuk pertama kalinya walau masib diwarnai kontroversi karena dianggap cepat pudar.“Yang diperlukan untuk masa depan adalah reformasi Suruhan Jaya Pilihan Raya (komisi pemilihan)”

Rencananya calon dari Barisan Nasiobal, Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin juga akan memberikan suara di TPS yang sama.

Sementara PM Najib Razak akan memberikan suaranya di sekolah menengah sains Sultan Ahmad Shah di Peka, Pahang.

Kondisi cuaca yang cerah dan mendorong banyak pemilih datang ke TPS dilaporkan telah memberikan keuntungan bagi partai penguasa, Barisan Nasional.

Hasil awal

Laporan menyebutkan untuk pemiliu tahun ini ada 12.992.661 pemilih yang akan memberikan suaranya di 8.245 TPS. Warga Malaysia akan mengetahui hasil awal pilihan mereka pada tengah malam nanti.

Sebelumnya pada 30 April panitia pemilu telah menerima 272.387 suara lewat surat yang sebagian besar diberikan oleh pemilih dari kalangan polisi dan militer.

Politisi baik dari Barisan Nasional maupun partai oposisi, Pakatan Rakyat akan berupaya meraup suara pemilih untuk memperebutkan 222 kursi di parlemen.

Dalam pemilu sebelumnya Barisan Nasional mampu meraih 140 kursi sementara Pakatan Rakyat memperoleh 82 kursi.

Hasil pemilu hari ini rencanannya akan diumumkan pada hari Senin (06/05) pukul 07.30 waktu setempat atau pukul 06.30 Waktu Indonesia Barat. Namun hasil awal sudah bisa diketahui pada tengah malan nanti. (bbc/d)

Sebanyak 358 Caleg Sukabumi Berebut 35 Kursi DPRD Kota

(SUKABUMI) - Sebanyak 358 bakal calon legislatif (caleg) akan memperebutkan kuota kursi DPRD di Kota Sukabumi. Mereka berasal dari 12 partai politik yang akan bertarung pada Pileg 2014 mendatang. Berkas pencalegan mereka saat ini tengah diverifikasi oleh KPU setempat.

Ratusan caleg tersebut akan berebut kursi di tujuh kecamatan yang terbagi dalam tiga daerah pemilihan (dapil) dengan masing-masing jatah kursi yang berbeda.

Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Cikole dan Citaming sebanyak 12 kursi. Dapil dua kuota kursinya sebanyak 11 yakni Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu. Lalu, untuk dapil tiga meliputi Kecamatan Warudoyong dan Gunungpuyuh dengan kuota sebanyak 12 kursi.

Kepastian jumlah bakal caleg tersebut berdasarkan daftar calon sementara (DCS) yang masuk ke KPU Kota Sukabumi hingga Senin (22/4). Hanya saja, tidak semua parpol menyetorkan 100 persen jumlah bakal calegnya.

“Dari 12 parpol, hanya ada empat parpol yang menyerahkan jumlah DCS sesuai kuota kursi anggota DPRD Kota Sukabumi sebanyak 35 kursi,” kata Ketua Pokja Pencalonan KPU Kota Sukabumi, Agus Firmansyah kepada Pos Kota, Selasa (23/4).

Menurut Agus, semua berkas bakal caleg tengah diverifikasi. Tahapan verifikasi berkas ini untuk meneliti kelengkapan persyaratan masing-masing dan akan berakhir sampai 6 Mei mendatang.

“Setelah diverifikasi nantinya kita akan mengumumkan hasil verifikasi ini. Semua berkas caleg sudah mulai diperiksa mulai hari ini,” jelasnya.

Humas Infokom Pimpinan Kesatuan Pejuang Ampera ’66, Robby M Muharam menegaskan semua bakal caleg ini harus diuji oleh publik.

Pasalnya, kompetensi mereka harus mumpuni karena akan mewakil aspirasi masyarakat nantinya. Dalam pengawasan ini, Robby juga mengharapkan adanya peran aktif dari panwaslu. (poskota)