Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hafiz Anshari di Banjarmasin, Rabu. "Secara nasional pelaksanaan pilkada berjalan cukup baik kendati terdapat beberapa daerah terjadi kerusuhan dan perusakan fasilitas umum," kata Hafiz, dikutif Suara Karya, kemaren.
Kerusuhan, menurut Hafiz, di antaranya terjadi di Mojokerto, Sibolga dan Toli-Toli. Namun, sebutnya, kini pilkada di tiga daerah tersebut tetap berlanjut.
"Untuk mendapatkan bahan evaluasi beberapa anggota DPR dan KPU turun langsung ke lapangan untuk memantau dan meminta penjelasan terhadap apa yang terjadi," kata tokoh asli warga Kalsel itu.
Bila ternyata dari hasil evaluasi terdapat hal-hal yang menyimpang atau ada persoalan yang serius maka DPR akan memberikan rekomendasi apakah pilkada layak dilanjutkan atau dihentikan.
"Kalau sampai saat ini belum ada rekomendasi karena masih proses evaluasi," katanya.
Dijelaskannya, penyebab kerusuhan pilkada di Mojokerto akibat salah satu bakal calon tidak lolos karena faktor kesehatan. Karena calonnya tidak lulus verifikasi akhirnya massa pendukung calon tersebut melakukan aksi kerusuhan dengan menghancurkan beberapa fasilitas umum dan lainnya.
"Sebenarnya kalau persoalannya kesehatan bukan lagi urusan KPU, tetapi karena persoalan pelaksanaan pilkada maka akan tetap kita tangani," katanya.
Tentang penetapan Kalsel menjadi salah satu daerah percontohan untuk pelaksanaan pilkada, Hafiz menyebutkan akan ditunggu hingga proses pilkada berjalan dengan baik sampai penetapan para calon yang menang.
Menurut Hafiz, sampai saat ini pilkada Kalsel berjalan cukup baik dan lancar namun karena masih yang dalam proses, hal-hal yang tidak diinginkan masih bisa terjadi.
"Kita berharap sampai akhir kondisi Kalsel tetap aman dan kondusif tidak ada hal-hal yang bersifat anarki," tutur Hafiz.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih terdapat nuansa yang jauh dari semangat kebangsaan karena lebih mengedepankan identitas suku, agama, dan ikatan primordialisme lain.
Dalam sambutannya pada peringatan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa, Kepala Negara mengatakan kemunculan ikatan kedaerahan yang sempit sebagai pengaruh negatif dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu harus dicegah.
Berita lainnya:
----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar