Kasus Wikileaks, Puncak Kebobrokan Politik Luar Negeri AS

Pemimpin Redaksi Wikileaks Julian Assange

SUARAPUBLIC.COM - Situs peniup peluit Wikileaks yang baru-baru ini membocorkan sejumlah dokumen rahasia milik Amerika Serikat (AS) tidak 100% salah. Bagaimanapun, politik luar negeri AS yang melanggar HAM di Timur Tengah dan menafikan kepentingan domestik membuat jengah masyarakat dan memunculkan rasa penasaran.

Pengamat intelijen Kusnanto Anggoro mengatakan, selama pengambilan keputusan berjalan denga baik, sesuai dengan keputusan Kongres dan mewakili suara rakyat, AS tidak perlu khawatir kecolongan situs serupa Wikileaks.

"Kalau muncul trust(rasa percaya) dari rakyat kepada negaranya, tidak akan terjadi kebocoran. Selama ini kan tahu-tahu ada pelanggaran HAM di Irak dan Afghanistan, sementara kepentingan domestik AS justru terabaian," jabar Kusnanto di Jakarta, Sabtu (11/12/2010)

Kusnanto mengingatkan, era kemajuan teknologi membuat perlindungan terhadap informasi menjadi berat. Khususnya, untuk data elektronik yang kian rentan terhadap peretas. Berbeda dengan data konvensional dengan berkas-berkas yang lebih sulit untuk diunduh pihak-pihak tertentu.

"Bisa saja itu salah yang menaruh, kenapa bisa sampai kecolongan? Jadi, jalan yang terbaik memang keterbukaan informasi terhadap publik. Kalau keputusannya legitimate dan masyarakat terima, tidak perlu khawatir kebocoran," jelasnya.

Wikileaks membocorkan dokumen pembicaraan diplomatik dari 274 kantor Kedubes AS ke Washington. Wikileaks mengeluarkan 842 dari 251.287 dokumen kawat diplomatik Kedubes AS di dunia. Dalam situs Wikileaks, kawat diplomatik yang berisi memo laporan rahasia ini bertanggal sejak 28 Desember 1966 hingga 28 Februari 2010.

Pemerintah Inggris menahan Pemimpin Redaksi Wikileaks Julian Assange, Selasa (7/12), sebagai tindak lanjut surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pemerintah Swedia.

Sebelumnya, dua perempuan yang juga relawan situs WikiLeaks di Swedia melaporkan Assange atas tindakan perkosaan. Keduanya mengaku dipaksa berhubungan seksual tanpa kondom.

Dukungan terhadap Assange terus mengalir termasuk dukungan dana dari individu maupun lembaga-lembaga nirlaba.(*)