Tanda Pengelolaan Keuangan Buruk

Indo­nesia Budget Center (IBC), Arif Nur Alam

SUARAPUBLIC.COM - Temuan Forum Indonesia untuk Tran­sparansi Anggaran (FITRA) terkait alokasi dana buat perjalanan dinas pejabat Ke­menterian Pemuda dan Olah­raga (Kemenpora) dapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Indo­nesia Budget Center (IBC), Arif Nur Alam. Dia menilai hal itu meng­indikasikan buruk­nya penge­lolaan keua­ngan di lembaga itu, karena be­lum mampu menyerap kepentingan secara seimbang.

“Kalau temuan FITRA itu benar adanya, berarti Kemenpora be­lum mampu mem­buat desain yang baik dalam hal penge­lo­laan keuangan,” ucapnya, dikutif dari Rakyat Merdeka, kemaren..

Menurutnya, sejauh ini masih banyak lem­baga negara/kementerian yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Anggaran ber­sum­ber dari APBN kebanyakan diha­biskan untuk keperluan be­lanja pegawai dibanding untuk mendukung pe­laksanaan tupoksinya lembaga itu.

“Dalam hal ini, artinya Ke­menpora belum bisa me­nye­imbangkan antara ke­butu­han pegawai, dengan pembi­naan bidang pemuda dan olahraga,” timpalnya.

Diharapkan, pada disang awal nanti, Komisi X DPR bisa menge­va­luasi kinerja Kemenpora se­lama satu tahun, kemudian bila terdapat kesenjangan atau kekurangan untuk segera mem­perbaikinya.

“Hilangkanlah cara-cara peng­gunaan anggaran yang keli­ru seperti memberikan bo­nus yang terlalu besar kepada atlet. Coba tekankan penga­lo­kasian anggaran untuk mem­bangun sarana dan prasarana yang lebih baik dulu,” ujar­nya.

Sementara itu, bendahara Persatuan Se­pak Bola Indonesia (PSSI), Achsanul Qosasi merasa cukup de­ngan bantuan dana yang di­berikan pemerintah, melalui Kemenpora.

“Saya bersyukur sekali kemarin pemerintah mem­be­rikan bantuan dana sebesar Rp 20 miliar untuk tim nasional. Kita merasa terbantu sekali de­ngan adanya dana tersebut. Se­bab yang paling berat adalah pendanaan untuk timnas,” sebutnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR itu menyatakan, sesuai dengan ketentuan FIFA, pemerintah memang tidak diperbolehkan campur tangan terhadap kepe­ngurusan PSSI. FIFA menginginkan PSSI, sebagai induk cabang olahraga sepak bola Indonesia mandiri, sehingga tidak bisa dipengaruhi masa­lah politik.

Namun diakui­nya, selama ini PSSI kerap kesulitan mengenai pen­danaan bagi timnas. Untuk men­jalankan seluruh kom­petisi, dana bisa saja diambil dari spon­sor. Tapi sementara ini tim­nas belum komersil, jelas tidak bisa mengandalkan pen­da­naan melalui sponsor.

“Makanya kita merasa ter­bantu sekali. Ini adalah pertama ka­li pendanaan timnas dibantu pe­merintah,” ujarnya.

Fungsionaris Partai Demo­krat ini menjelaskan, untuk mem­biayai timnas, se­tidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 30 miliar per tahun. Jadi masalah dalam hal ini, timnas terdiri dari berbagai tingkatan usia, seperti U-14, U-16, dan U-18 dan jelas kurang memiliki nilai komersial.

Dia berharap, ke depan pemerintah akan terus mem­bantu dalam hal pembiayaan timnas. Seka­rang PSSI sedang me­ne­rapkan pendidikan sejak dini kepada para atlet. PSSI sudah meminta kepada semua Peme­rintah Daerah untuk melakukan kom­petisi kelompok umur. Kon­disi seperti ini jelas mem­butuhkan biaya yang besar.

“Kita harapkan nanti peme­rintah mau membantu minimal Rp 20 miliar lagi lah. Nanti sisa Rp 10 miliarnya kan bisa di cari dari sponsor. Setahu saya saat ini Komisi X DPR sedang memper­juangkan supaya ada tambahan dana,” tutupnya. [ Baca : Alokasi Dana Perjalanan Dinas di Kemenpora 14 Milyar ]