Menurut Bermen, setiap tahapan pada pilkada, pihaknya selalu menempatkan beberapa anggota untuk selalu memonitoring dan selalu waspada, karena disetiap tahapan kemungkinan kerawanan bisa terjadi, untuk itu setiap anggota selalu monitoring.
Dalam tahapan pencalonan dari partai politik dan perseorangan, juga bisa akan terjadi kerawanan seperti konflik internal parpol, pemalsuan identitas, tidak puas dengan keputusan KPU, protes calon yang tidak lolos verifikasi, unjuk rasa dan intimidasi. Antisipasi dari kerawanan tersebut waspada dan monitoring kegiatan serta melaksanakan pengamanan.
"Dalam pelaksanaan pilkada seperti percetakan dan pendistribusian logistik pilkada, kita juga akan selalu monitoring dan melaksananan pengamanan, pengawalan logistik pemilu. Dalam tahapan ini, kerawaan yang bisa terjadi bisa terlambatnya waktu cetak, logistik tidak sesuai dengan kebutuhan, adanya kecurangan oleh oknum petugas, kondisi alam yang sulit dijangkau dan protes kepada KPU," kata Bermen.
Kapolres Barito Utara mengatakan, pada tahapan masa kampanyepertama kerawanan yang bisa terjadi seperti menggunakan fasilitas pemerintah, melibatkan PNS, bentrok massa pendukung money politik dan pembagian jadwal kampanye tidak adil. Antisipasi dari tahapan ini melaksanakan monitoring dan melaksanakan pengawalan calon bupati dan wakil bupati, dan melaksanakan penyelidikan.
"Untuk masa tenang, kerawanan yang bisa terjadi seperti kampanye terselubung, alat kampanye masih terpasang, dan money politik. Untuk mengantisipasi hal itu kita melakukan patroli, melaksanakan pengawasan dan monitor pembersihan alat peraga dan spanduk kampanye serta melaksanakan penyelidikan adanya gangguan keamanan pada saat pelaksanaan,"katanya.
Bermen mengatakan pada pelakasanaan pemungutan suara, jelasnya, kerawanan yang bisa terjadi kurangnya infrastruktur TPS, surat suara kurang/rusak, curi, rusak dan bakar logistik pemiliu aniyaya, intimidasi dan lain-lain, antisipasi dari tahapan ini adalah melaksanakan pengawasan dan minitoring dan pengamanan di TPS pada saat pemungutan suara serta melaksanakan patroli.
Sedangkan hasil dari pemungutan suara, kerawanan yang bisa terjadi, keterlambatan penyampaian dokumen pemungutan suara dari KPPS ke PPS, surat suara hilang/rusak, curang perhitungan surat suara, selisih paham antar saksi, gelembung surat suara, curi, rusak dan bakar logistik pemiliu aniyaya, intimidasi dan lain-lain.
Antisipasinya melaksanakan pengawasan, monitoring dan pengamanan pada saat pemungutan suara di TPS serta pengawalan penyampaian kotak suara dari PPS, PPK hingga ke KPUD. "Penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih juga rawan seperti aksi protes dari calon yang kalah, unjuk rasa dan bentrok masa, gugatan ke MK, aniaya, pengrusakan dan lain-lain," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar