Penyelesaian RTRWP Kalteng Kembali Sebatas Janji

Hutan Kalteng ini masih tak jelas statusnya

PALANGKARAYA - Entah berapa puluh kali janji menyelesaikan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) didengungkan para pejabat, termasuk dari pusat, namun tak satupun berbuah kebenaran. Terakhir Komisi IV DPR RI ikut mengubar janji akan menyelesaikan permasalahan RTRWP daerah Tambun Bungai.

"RTRWP Kalteng dalam tahapan perampungan. Kami berjanji akan segera menyelesaikannya. Kami serius memerhatikan masalah RTRWP Kalteng. Kami berjanji akan segera menyelesaikan RTRWP ini," kata Ketua Tim Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, di Palangkaraya, kemaren.

Menurutnya kunjungan mereka ke Palangkaraya kali ini guna reses. Namun tak dijelaskan olehnya reses mengenai apa saja rombongan Komisi IV DPR RI itu. Pastinya jadwal reses itu akan berlangsung selama dua pekan ke depan.

"Masalah RTRWP Kalteng akan kembali dibahas setelah reses dengan agenda mendengar masukan dari berbagai pihak dan temuan di lapangan," timpalnya.

Diakuinya, Komisi IV sudah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menyelesaikan RTRWP Kalteng. Pokja tersebut ditugaskan secara khusus untuk meneliti masalah-masalah teknis yang masih menjadi ganjalan perampungan RTRPW Kalteng.

Disela berjanji akan segera merampungkan pembahasan, dia bersama Komisi IV DPR RI berharap RTRWP Kalteng sudah bisa diselesaikan tahun ini. "Dengan begitu, pembangunan di Kalteng bisa makin meningkat," imbuhnya.

Menurutnya, Komisi IV sangat berkeinginan agar RTRWP Kalteng bisa cepat selesai. Namun penyelesaian itu, lanjutnya, tentu harus sesuai prosedur aturan yang sah berlaku. Hal itu agar tak ada lagi masalah hukum yang muncul di Kalteng di kemudian harinya setelah RTRWP disahkan.

Sekadar diketahui, komentar para pejabat, termasuk dari pusat, soal penyelesaian RTRPW Kalteng, setahun belakangan baru sebatas janji tanpa bukti. Jelas saja ini sangat melukai hari rakyat, terutama mereka yang mengharapkan dibukanya lapangan pekerjaan oleh investor yang berinvestasi di Kalteng.

Belum disahkannya RTRWP Kalteng sendiri, saat ini sudah teramat mengganggu dunia investasi didaerah setempat. Beberapa investor lebih memilih menghentikan kegiatan karena tak bermasalah dengan hukum karena tak adanya kejelasan status kawasan hutan setempat.

"Semoga ini terakhirnya pejabat berjanji akan menyelesaikan permasalahan yang menghambat pengesahaan RTRWP Kalteng. Masyarakat banyak yang nganggur karena perusahaan bukanya membuka lowongan tapi malah mengurangi karyawan karena tak ada kegiatan dilapangan," kata Budi Alamsyah, Sekretaris Forum Keluarga Bakumpai Desa Lampoeng, kemaren.