Siaran pers ADB pada Selasa (14/12/2010) menyebutkan bahwa Dewan Direktur ADB menyetujui pinjaman Program Bantuan Pengembangan Kebijakan Keenam, yang terakhir dari rangkaian inisiatif membantu Pemerintah Indonesia mendorong reformasi dalam jangka menengah dan agenda pembangunan.
Pinjaman program yang dimulai pada 2004 itu disiapkan bersama-sama dengan Bank Dunia dan Pemerintah Jepang. "Reformasi yang terakhir ini akan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah," jelas Ekonom Senior ADB, Edimon Ginting, di Jakarta.
Menurut Edimon, ADB telah mencapai banyak kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pertumbuhan ekonomi masih di bawah angka sebelum krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dan 1998. Sementara itu, sekitar 40 persen dari penduduk masih berada sedikit di atas garis kemiskinan, yang membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi.
Upaya-upaya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki akses penyediaan layanan umum telah menjadi prioritas utama pemerintah.
Pinjaman program untuk reformasi yang keenam difokuskan pada perbaikan iklim investasi, memperkuat manajemen keuangan publik, tata kelola pemerintahan, meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan, dan akses rakyat miskin untuk mendapatkan layanan publik.
Program tersebut mencakup inisiatif seperti dibuatnya pelayanan terpadu satu pintu untuk investasi nasional, menyederhanakan prosedur perizinan untuk investasi, dan menyusun kerangka kerja logistik nasional.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar