Dunia Sangat Benci Korupsi

Dunia sangat membenci korupsi. Karena kejahatannya sangat luar biasa bagi kemanusiaan. Untuk itu, dunia, utamanya negara-negara yang punya kepedulian besar terhadap pemberantasan korupsi, menetapkan 9 Desember 2010 kemaren sebagai Hari Antikorupsi.

Namun Hari Antikorupsi kali ini terkesan dingin disambut para pejabat, kalangan politikus dan penegak hukum. Terutama didaerah, hampir tak tak terdengar kampanye atau imbauan kalangan pemerintah kepada masyarakat untuk bersama-sama memerangi praktek korupsi ini.

Hanya terlihat sekelompok masyarakat memperingati Hari Antikorupsi dengan berorasi dijalan-jalan, yang dilanjutkan dengan pembagian selebaran yang berisi ajakan kepada masyarakat agar bersama-sama memberantas korupsi.

Kondis ini praktis menimbulkan penilaian negatif sejumlah kalangan terhadap para pejabat baik di pemerintahaan pusat maupun pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Terutama kaitannya dengan program pemerintahaanan sekarang ini yang terus berkoar ingin memberantas korupsi di segala sektor, baik di pemerintahaan pusat maupun didaerah.

Memang, melihat fakta yang terjadi belakangan, sepertinya cukup sulit mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi ditahun mendatang. Ini karena cukup rapinya sistem jaringan praktek korupsi ini, yang telah berakar hingga ke pemerintahaan didaerah.

Juga butuh perang sebara global karena korupsi amat menggiurkan yang membuat banyak pihak hanya mampu berperang lewat silat lidah, tetapi di hati tidak. Ini jelas melanggar norma agama, karena hidup hanya menjadi orang munafik yang lain di mulut lain di hati. Atau istilah lain, 'Musang Berbulu Domba'

Gurita korupsi ini mudah dijumpai dan bahkan sudah menjadi rahasia umum masyarakat. Sebagai contoh, hingga sekarang masih dominannya peran wakil rakyat terhadap tender paket proyek di hampir semuan instansi di pemerintahaan kabupaten.

Peran anggota dewan bahkan tak sampai disitu saja, karena untuk mau membahas anggaran hingga menyetujui usulan yang diajukan pihak eksekutif, mereka para dewan terhormat harus dijinakan dengan uang pelicin atau imbalan jasa.

Kadang para wakil rakyat juga menerapkan jurus pendekar mambuk dimana pengkondisian dengan cara memberangkatkan mereka reses atau studi banding ke kota diluar pulau kalimatan yang mereka anggap bagus untuk cuci mata atau shopping.

Maka tak heran mutu proyek terus menurun karena tak ada lagi orang yang memperjuangkan sesuatu diruang rapat paripurna dewan dengan dilandasi rasa kasihan terhadap kehidupan masyarakat perdesaan yang hingga kini masih kesulitan transportasi untuk mencari nafkah dan berobat meski hanya ke ibukota kecamatan.

Anggaran untuk sebuah paket proyek itu terus tergerus oleh perjalanan birokrasi mulai dari pemotongan fee untuk pejabat tertentu, hingga komisi untuk berbagai pihak yang mengaku berjasa terhadap adanya proyek tersebut.

Ini hanya bagian kecil praktek korupsi di pemerintahaan daerah. Karena belum lagi beberapa paket proyek yang dikuasai pejabat tertentu yang tentunya dikerjakan sendiri dengan hanya meminjam perusahaan rekanan lain. Biasanya paket untuk proyek semacam ini, menelan dana besar dan bahkan hampir tiap tahun diluncurkan dana tambahan untuk lanjutan pekerjaan proyek itu.

Praktek korupsi semacam itu tiap tahun bukannya berkurang malah tambah menggila. Untuk memberantasnya sangat dibutuhkan lembaga anti body semacam KPK. Masyarakat jelas angkat dua jempol buat pemerintahaan sekarang bila pemberantasan korupsi di pusat jadi perhatian namun di pemerintahan daerah tak dilupakan.

Munculnya korupsi karena pelakunya tak lagi memiliki rasa malu, baik kepada anggota keluarganya sendiri, tetangga serta lingkungannya, terlebih terhadap TUHAN-NYA. Entah mengapa? Padahal budaya malu sebenarnya rekat tertanam dalam sanubari para pendahulu bangsa ini. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa dan harta bendanya hanya untuk sebuah kemerdekaan yang berharap kelak sangsaka Merah Putih terus berkibar dibelahan bumi pertiwi ini.

Kritik dan Saran kami terima terkait Tajuk ini.
Anda juga bisa berpartisipasi dalam tulisan artikel untuk rubrik Opini.
Materi tulisan bisa langsung dikirimkan ke: suarapublic@gmail.com