SUARAPUBLIC.COM – Kedatangan 19 anggota Komisi X DPR ke Palangkaraya tidak disia-siakan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah (Kalteng) Krisnayadi Toendan. Kepada DPR-RI, dia meminta kuota sertifikasi guru ditambah dengan alasan jatah sertifikasi yang ada masih kurang.
Selain itu, kuota sertifikasi yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah guru yang seharusnya sudah mengikuti program peningkatan mutu. “Paling tidak jatah sertifikasi ditambah. Kita sudah mengusulkan 4.000 kuota, namun pada 2011 hanya disetujui sebanyak 2.993 orang,” katanya, kemarin.
Program sertifikasi guru dilaksanakan sejak 2006. Pada tahun pertama, Kalteng mendapat kuota sebanyak 151 orang, pada 2007 2.116 orang, 2008 1.890 orang, 2009 985 orang, dan 2010 sebanyak 1.016 orang.
Dari 14 kabupaten/kota paling banyak guru yang sudah mengikuti sertifikasi hanya di Kabupaten Kapuas yakni 1.064 orang dan Kota Palangkaraya 1.309 orang. Kemudian Kabupaten Barito Utara 436 orang, Kotawaringin Timur 681 orang dan Kotawaringin Barat 370 orang.
Tidak hanya masalah sertifikasi, minimnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke LPMP Kalteng juga menjadi problem duania pendidikan. Pada 2010, anggaran LPMP hanya sekitar Rp53 miliar. Padahal, program peningkatan mutu seperti untuk pelatihan guru di daerah terpencil lebih besar dari itu.(*)
Selain itu, kuota sertifikasi yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah guru yang seharusnya sudah mengikuti program peningkatan mutu. “Paling tidak jatah sertifikasi ditambah. Kita sudah mengusulkan 4.000 kuota, namun pada 2011 hanya disetujui sebanyak 2.993 orang,” katanya, kemarin.
Program sertifikasi guru dilaksanakan sejak 2006. Pada tahun pertama, Kalteng mendapat kuota sebanyak 151 orang, pada 2007 2.116 orang, 2008 1.890 orang, 2009 985 orang, dan 2010 sebanyak 1.016 orang.
Dari 14 kabupaten/kota paling banyak guru yang sudah mengikuti sertifikasi hanya di Kabupaten Kapuas yakni 1.064 orang dan Kota Palangkaraya 1.309 orang. Kemudian Kabupaten Barito Utara 436 orang, Kotawaringin Timur 681 orang dan Kotawaringin Barat 370 orang.
Tidak hanya masalah sertifikasi, minimnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke LPMP Kalteng juga menjadi problem duania pendidikan. Pada 2010, anggaran LPMP hanya sekitar Rp53 miliar. Padahal, program peningkatan mutu seperti untuk pelatihan guru di daerah terpencil lebih besar dari itu.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar