SUARAPUBLIC.COM - Pemerintah dinilai belum siap untuk menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan dimulai 1 Januari 2011.
"Kalau kita lihat, sebenarnya pemerintah belum siap dalam beberapa aspek," kata Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi di Warung Daun, Cikini, Sabtu (11/12/2010).
Salah satu aspek yang dinilai belum siap adalah dari segi infrastruktur, yaitu pembangunan SPBU yang siap untuk menyalurkan Pertamax. Di wilayah Jakarta sendiri masih ada SPBU yang belum siap untuk menyalurkan Pertamax.
"Dari sekitar 600 SPBU, baru 400 yang siap menyalurkan Pertamax, sehingga masih ada 200. Sedangkan, untuk membangun infrastruktur sendiri membutuhkan waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun untuk Jabodetabek," sebutnya.
Menurut pengamat ekonomi LIPI Latif Adam, selain infrastruktur berupa SPBU, pemerintah juga dinilai belum mempersiapkan transportasi publik dengan baik, padahal diperkirakan akan ada peralihan penggunaan kendaraan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
"Juga harus ada monitoring dan evaluasi. Kalau aspek ini tidak dipersiapkan dengan matang, maka dikhawatirkan akan ada penggelapan atau penyelundupan," tandasnya.(*)
"Kalau kita lihat, sebenarnya pemerintah belum siap dalam beberapa aspek," kata Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi di Warung Daun, Cikini, Sabtu (11/12/2010).
Salah satu aspek yang dinilai belum siap adalah dari segi infrastruktur, yaitu pembangunan SPBU yang siap untuk menyalurkan Pertamax. Di wilayah Jakarta sendiri masih ada SPBU yang belum siap untuk menyalurkan Pertamax.
"Dari sekitar 600 SPBU, baru 400 yang siap menyalurkan Pertamax, sehingga masih ada 200. Sedangkan, untuk membangun infrastruktur sendiri membutuhkan waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun untuk Jabodetabek," sebutnya.
Menurut pengamat ekonomi LIPI Latif Adam, selain infrastruktur berupa SPBU, pemerintah juga dinilai belum mempersiapkan transportasi publik dengan baik, padahal diperkirakan akan ada peralihan penggunaan kendaraan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
"Juga harus ada monitoring dan evaluasi. Kalau aspek ini tidak dipersiapkan dengan matang, maka dikhawatirkan akan ada penggelapan atau penyelundupan," tandasnya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar