SUARAPUBLIC.COM - Keberadaan tambang batu bara yang menggerus lahan-lahan pertanian membuat Kalimantan merana. Kelaparan bisa menjadi masalah yang nyata dihadapi Kalimantan ketika tidak ada lagi lahan-lahan penghasil pangan.
Demikian disampaikan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) saat menggelar aksi damai, simpatik, dan sarat makna guna memeringati Hari Hak Asasi Manusia di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Jumat (10/12/2010).
Merah Johansyah Ismail dari Jatam Kaltim mencontohkan, di provinsi ini telah terbit 1.269 izin kuasa pertambangan batu bara dengan total luas lahan 3,2 juta hektar. Luasan itu jauh melebihi alokasi lahan untuk pertanian yang 2,4 juta hektar.
Maulidin dari Walhi Kalsel menyatakan, luas Kalsel 3,7 juta hektar, 3,1 juta hektar di antaranya telah habis untuk tambang, perkebunan, dan kehutanan. "Lahan untuk rakyat kurang dari 600.000 hektar. Bagaimana mungkin ada ketahanan pangan?" katanya. Apakah pemerintah akan menyuruh warganya untuk mengunyah batu bara, bukan lagi makanan?," tandas Merah Johansyah.(*)
Demikian disampaikan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) saat menggelar aksi damai, simpatik, dan sarat makna guna memeringati Hari Hak Asasi Manusia di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Jumat (10/12/2010).
Merah Johansyah Ismail dari Jatam Kaltim mencontohkan, di provinsi ini telah terbit 1.269 izin kuasa pertambangan batu bara dengan total luas lahan 3,2 juta hektar. Luasan itu jauh melebihi alokasi lahan untuk pertanian yang 2,4 juta hektar.
Maulidin dari Walhi Kalsel menyatakan, luas Kalsel 3,7 juta hektar, 3,1 juta hektar di antaranya telah habis untuk tambang, perkebunan, dan kehutanan. "Lahan untuk rakyat kurang dari 600.000 hektar. Bagaimana mungkin ada ketahanan pangan?" katanya. Apakah pemerintah akan menyuruh warganya untuk mengunyah batu bara, bukan lagi makanan?," tandas Merah Johansyah.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar