Dewan Geram dengan Mobil Dinas Plat Hitam

Salah satu Mobdin diganti plat hitam

BENGKULU - Bila di daerah lain, termasuk di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng) anggota dewan ramai-ramai memiliki dua plat mobil dinas, tak demikian di Bengkulu Tengah (Benteng). Anggota dewan di daerah itu, justru gerah adanya mobdin yang menggunakan plat rahasia atau plat hitam.

"Adanya mobil dinas menggunakan plat hitam sangat mencoreng citra Bengkulu Tengah.
Selain itu, plat hitam bagi modin juga merupakan pemborosan anggaran karena harus dua kali membayar pajak. Saya sangat tak setuju dengan hal ini," kata Waka Komisi I DPRD Benteng, Feri Haryadi, seperti dilaporkan Bengkulu Ekspress, Senin (10/1/2011).

Feri Haryadi menambahkan, kalau memang menginginkan plat hitam pada mobil, beli sendiri mobil pribadi yang berasal dari kocek sendiri bukan dari kas daerah. Dia mengaku sangat tak setuju, fasilitas dinas digunakan untuk kepentingan pribadi. "Yang namanya mobil dinas itu ya harus plat merah, jangan diubah menjadi warna hitam,” sindirnya.

Menurutnya, dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan para pejabat Pemkab Benteng terhadap penggunaan Mobnas, seharusnya bupati turun tangan, dan tegas melakukan tindakan.

Jika hal tersebut terus dibiarkan oleh bupati selaku kepala daerah, maka dikhawatirkan disalahgunakan oleh para pejabat yang memegang mobil dinas tersebut. Sehingga uang rakyat tersebut hanya dihabiskan untuk membayar pajak Mobnas.

“Kalaupun mau diplat hitam, setidaknya diberi nama instansi, ataupun bagian mana yang memilikinya. Sehinggga masyarakat tahu dan dapat memantau siapa yang memiliki fasilitas dinas tersebut. Jadi jangan sampai ada ketidakjelasan,” pungkasnya.

Ironisnya, di tengah kritik dewan terhadap mobil dinas yang digunakan pejabat eksekutif, ternyata Waka II DPRD Benteng, Amancik, juga menyulap Mobnas sebagai fasilitas yang diberikan negara, dengan seri rahasia juga.

Sekadar diketahui, belakangan, di Pemkab Bengkulu Tengah banyaknya pejabat yang mobil dinasnya menggunakan plat hitam. Sehingga, mobil operasional yang seharusnya, digunakan untuk kepentingan dinas, banyak disalahgunakan.

Dengan mengganti plat Mobnas dengan SR (Seri Rahasia), tentunya menjadi pertanyaan sendiri di mata masyrakat. Dasar apa melakukan perubahan tersebut. Karena Mobnas merupakan aset daerah, bukan milik pribadi.

Lalu bagaimana tanggapan masyarakat Kalteng, khususnya di Pemkab Barito Utara (Barut) soal Mobdin yang digunakan buat kepentingan pribadi para pejabat. "Itu sudah menjadi rahasia umum, pejabat berlomba-lomba membeli mobil dinas, yang ujung-ujungnya malah digunakan untuk urusan pribadi," ucap Suriadi, warga Muara Teweh.

Mobdin juga sering digunakan buat hal yang tak wajar. Selain itu, mobil juga rata-rata doble gardan, padahal yang diurus cuma kalangan pegawai. Lain halnya bila urusan ke desa-desa boleh jadi, karena transportasi ke desa memang masih medan berat dengan kontruksi tanah berlumpur.

"Malah ada beberapa mobil dinas dewan digunakan untuk melansir minyak. Ini kami ketahui dari seringnya antre mobil kijang dinas dewan dibeberapa SPBU yang digunakan untuk melansir bbm," kata Rahmat, warga Muara Teweh lainnya.

Sejauh ini, soal penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi pejabat belum berhasil dikonfirmasi kepada pejabat bersangkutan. Termasuk mobil dinas anggota DPRD Barut yang digunakan pihak lain untuk melansir bbm.