Dinas Lembur Bukan Bekerja tapi untuk SPJ

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), serius memantau penggunaan dana desa, dimana total alokasinya di 2017 mencapai Rp 60 triliun. Selain menegaskan adanya keterlibatan KPK dalam pengecekan penggunaan dana desa, Presiden Jokowi juga membocorkan prilaku PNS.

"Saya sampaikan enggak mau saya berbelit-belit seperti itu. dan Bu Menteri Keuangan langsung respons sekarang dari 44 SPJ menjadi 2. Bahwa semua dinas, semua desa, semua kementerian, tiap hari lembur bukan untuk kerja. Tapi untuk dapatkan SPJ," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu, usai dialog dengan sejumlah kepala desa, pada rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah 2017. Jokowi, mengingatkan soal peningkatan anggaran desa dari 2015 hingga 2017. Sehingga penting dilakukan pengawasan.

Menurut, Jokowi, semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk kerja. Tapi untuk dapatkan SPJ. Jokowi mengaku terpaksa jujur soal itu, demi kebagian pengelolaan pemerintahan hingga ketingktan terendah.

Jokowi tidak ingin PNS menghabiskan waktu bekerjanya dengan membuat surat pertanggunjawaban (SPJ) saja. Padahal banyak hal penting yang bisa dilakukan disaat berada di kantor. Apalagi keseringan selama ini, banyak pekerjaan menumpuk, yang akhirnya memaksa beberapa orang porsir tenaga untuk menyelesaikanya.

"Bu Menteri Keuangan sudah langsung respons soal ini. Sekarang dari 44 SPJ menjadi 2. Saya tidak ingin PNS menghabiskan waktu bekerjanya dengan membuat surat pertanggunjawaban (SPJ) saja," tegas Jokowi. (***)