JAKARTA - Dana desa didukung penuh pemerintah, diharapkan dipergunakan sebaiknya dan tepat sasaran. Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan melibatkan KPK untuk mengecek sistem keuangan desa.
Jokowi sampaikan hal penting itu, disaat berdialog dengan Kadiman, salah seorang kepala desa, disela acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Kadiman, seorang kepala desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan dialog tersebut, Presiden Jokowi bertanya apa yang dilakukan Kadiman setelah mendapat Dana Desa.
"Ceritakan apa yang sudah dilakukan setelah dapat Dana Desa. Dapatnya berapa tahun 2016?. Saya pernah mengecek ke beberapa tempat, ada penduduk yang tidak tahu, besaran dana desa yang diterima kadesnya," tegas Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan, apakah penduduk desa mengetahui anggaran yang diterima. Sehingga kedepan, tidak lagi muncul keluhan, ada beberapa kelompok masyarakat tak dilibatkan dalam penggunaan dana desa.
"Dana desa 2016 kami terima kurang lebih Rp 700 juta, Pak. Alhamdulillah, sistem SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) kami bisa melakukan transparansi dan selalu terbuka untuk masyarakat. Mulai dari perencanaan sampai penggunaan," jawab Kadiman.
Dalam hal itu, aparatur desa melakukan pemeringkatan. Mana yang perlu utamakan atau skala prioritas. Aparatur desa juga selalu terbuka terhadap masyarakat. Melalui sarana baliho, agar APBDes dilihat masyarakat.
Mendengar penjelasan Kadiman, sembari memperlihatkan senyum kecilnya Presiden Jokowi memastikan bila penggunaan anggaran desa memang benar-benar transparan. "Gede banget dong, ya, anggaranya. Terus?. Benar semua rakyat tahu, ya?. Terbuka, ya?" kata Jokowi lagi.
"Insyaallah tahu, Pak, karena kami setiap penganggaran itu rapat selalu mengundang banyak. Ini ada duit saya bilang, mau digunakan apa. Yang penting tidak melenceng dari RPJMDes kita dan RKP kita," jawab Kadiman.
Melalui pengumuman lewat media baliho tegas Kadiman, sehingga apa saja kegunaan anggaran desa diketahui masyarakat. Sekaligus masyarakat bisa dengan mudah melakukan pemantauan dan pengawasan.
"Insyaallah, Pak, karena kita mengadakan papan informasi yang kita letakkan di kantor desa di wilayah strategis. Jadi masyarakat tahu bahwa dana desa berapa PAD, berapa ADD (cek lagi), insyaallah terbuka," sebut Kadiman.
Namun dari penjelasan itu, Presiden Jokowi tidak lantas puas. "Tapi begini lo, nanti ke desa Bapak-bapak ini tidak sendirian lo. Saya ajak KPK," tegas Jokowi.
Mendengar perkataan Jokowi, Kadiman pun mengaku siap keuangan desanya diperiksa KPK. "Insyaallah siap, Pak," katanya. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar