Pemuda Bone Bentrok, Usai Nonton Pesta Pernikahan

Sewaktu bentrok masa di depan Kantor Bupati Gowa

Bone - Rasa persaudaraan, saling memiliki yang diwariskan moyang dahulu kian terkikis dizaman ini. Hanya karena hal sepele antar warga pun saling serang dan melukai. Seperti dua kelompok pemuda di Bone, Sulawesi Selatan, ini, tiba-tiba bentrok usai menonton hiburan sebuah pesta pernikahan.

Mereka saling serang dengan menggunakan anak panah dan senjata tradisional paroro. Akibatnya, dua pemuda dilarikan ke rumah sakit setempat karena luka terkena sabetan senjata tajam. Polisi juga menemukan sejumlah senjata berserakan di lokasi tawuran.

Namun tak satupun di antara mereka berhasil diamankan polisi. Karena sewaktu dilakukan pengejaran terhadap pemuda yang terlibat tawuran dilokasi kejadian, mereka keburu kabur sebelum polisi datang ke lokasi.

Polisipun melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Apalagi beberapa warga melaporkan bahwa mereka sangat ketakutan sampai bentrokan itu meluas hingga memakan korban jiwa.

Ribuan Warga Demo, Tolak Pilkada Ulang di Tebing Tinggi

MEDAN – Tidak kurang dari 1000 massa menggelar unjuk rasa didepan kantor KPUD Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara, Kamis (13/1/2011). Massa yang berasal dari warga Kota Tebing Tinggi itu, ramai-ramai menolak Pilkada ulang Walikota setempat.

Sambil berorasi, massa dari sejumlah unsur organisasi kepemudaan kota setempat mengusung beberapa poster yang berbunyi kecaman terhadap MK. Lembaga itu dinilai menyulut perpecahan diantara warga sehingga mereka mengatakan menolak dilakukan pilkada ulang didaerah setempat.

Lagi-lagi keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) menjadi pemicu kemarahan warga. Sama seperti yang terjadi di Kotawaringin Barat, Kalteng, MK melalui surat keputusannya menganulir kemenangan salah satu calon.

Hanya bedanya, di Tebing Tinggi, diminta oleh MK dilakukan Pilkada ulang sedangkan, di Kobar, MK menunjuk salah satu calon sebagai pemenang pilkada. "Kami menolak pilkada ulang, selain agar efisiensi anggaran, kami bosan berangkat kebilik untuk mencoblos,"ucap lantang salah satu warga pendemo.

Seperti diketahui, keputusan pilkada ulang bermula dari gugatan peserta Pilkada yang diajukan 12 Mei 2010 lalu. MK menilai adanya indikasi kesalahan penetapan calon Wali Kota terpilih, sehingga menganulir kemenangan salah satu calon dan memutuskan untuk dilakukan pilkada ulang.

Ketua DPRD Tebing Tinggi Syafri Chap merupakan salah satu calon Wali Kota yang dicoret oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Syafri yang berpasangan dengan Hafaz Fadillah merupakan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menang dalam penyelenggaraan pilkada.

Namun keterlibatan Syafri dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun, saat yang bersangkutan belum mencalonkan diri, membuat kemenangannya dianulir MK. MK pun akhirnya memutuskan pilkada Tebing Tinggi diulang dan melarang Syafri untuk ikut sebagai peserta pilkada.

Namun melihat dari kronologis kejadian kasus pilkada ini, pihak KPUD setempatlah yang seharusnya bertanggungjawab. Karena KPUD meloloskan salah satu calon yang sebenanrnya sedang terlibat masalah hukum.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ulang untuk Kota Tebing Tinggi digelar tahun 2011. Belum diketahui persis apakah akan tetap dilakukan pilkada ulang pasca demo warga ke kantor KPUD setempat.

Ketua KPU Tebing Tinggi Hatta Ridho mengatakan, penyelenggaraan pilkada ulang di 2011 ini merupakan yang terbaik bila dipandang dari segi pilihan waktu dan anggaran. “Ya karena anggarannya tidak ada tahun 2010, maka yang paling baik tentu 2011 ini,” ucapnya, disela demo warga.

Demo Masa Tuntut Pilkada Ulang Tanpa Pasangan Tjerdas

Cianjur - Ketidakpuasan masa dalam pemilihan kepala daerah masih saja terjadi dibelahan negeri ini. Kemaren, Rabu (12/1/2011), ratusan orang berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Cianjur, Jabar, menuntut pilkada ulang daerah setempat.

Uniknya, kelompok massa yang menamakan diri koalisi masyarakat mengugat itu meminta KPU Cianjur mengelar Pilkada ulang tanpa pasangan Tjerdas. Menurut mereka pasangan Tjerdas, telah melakukan berbagai kecurangan, hingga menyebabkan pasangan lainnya kalah dalam pilkada setempat.

Terhadap kecurangan itu, massa juga melayangkan gugatan yang disampaikan ke Panwaslukada Cianjur. Untuk laporan kecurangan itu, massa menuntut Panwaslukada setempat secepatnya melakukan pengusutan terhadap laporan kecurangan yang mereka laporkan tersebut.

Seperti dilaporkan media masa setempat, ratusan orang yang datang mengunakan berbagai macam kendaraan itu, pertamakali mendatangi Kantor Panwaslukada di Jalan Raya Pasir Hayam, Cianjur.

Mereka mengelar orasi di depan kantor tersebut, dan sempat terjadi ketegangan antara kelompok masa itu dengan aparat yang sejak pagi telah melakukan pagar betis di halaman kantor pengawas setempat. Ketegangan dipicu larangan aparat bagi masa yang hendak masuk kantor itu.

Beruntung ketegangan tak berlangsung lama dan meluas. Hal itu berkat kesigapan pimpinan kepolisian setempat yang memperbolehkan masuk ke dalam halaman, dan mengizinkan beberapa orang perwakilan masa untuk menghadap anggota panwas diruangan rapat.

Perwakilan masa diterima dua orang anggota panwas. Disela pertemuan, mereka mengecam terhadap kinerja Panwas yang dianggap selama ini tidak maksimal, terutama dalam hal merespon berbagai pelanggaran dilakukan pasangan Tjerdas, baik yang terlihat oleh petugas maupun dari hasil laporan masyarakat.

"Kami menilai kinerja panwas sebagai pengawas, mandul dan tidak berfungsi. Terbukti setiap pelangaran yang jelas-jelas dilakukan pasangan Tjerdas, seakan tidak pernah tersentuh," kata Irfan tim relawan Dangdan, dihadapan anggota panwas.

Perwakilan masa pun menyerahkan bukti pelangaran dan kecurangan yang telah dilakukan pasangan tersebut. Perwakilan massa juga mengakui bila mereka terdiri dari tim sukses dan relawan dari 5 pasangan calon, Hidayah, Dangdan, Hamas, Abadi dan Maksad.

Anggota Panwaslukada Cianjur, Saeful Anwar, didampingi Abar, menampik tudingan masa yang menyebutkan pihaknya tidak pernah menindak pasangan calon yang melanggar, baik pada masa sebelum atau ketika kampanye dan termasuk pada minggu tenang.

"Kami selalu menerima dan menangapi laporan yang masuk, tapi dengan catatan laporan tersebut lengkap beserta bukti dan saksi. Tidak benar kalau kami tidak merespon setiap laporan," bantah Saepul.

Usai berdialog dengan anggota panwas dan menyerahkan bukti kecurangan yang dilakukan Pasangan Tjerdas, massa melanjutkan aksinya ke Kantor KPU Cianjur di Jalan Dr Muwardi.

Di lokasi tersebut, massa sempat melakukan orasi dan menuntut Ketua KPU Cianjur, Unang Margana SH, untuk melakukan pilkada ulang tanpa pasangan nomor urut 5 Tjerdas.

"Mereka jelas-jelas telah melakukan pelangaran dan kami memiliki cukup bukti. Kami hanya minta kesiapan KPU Cianjur, untuk lakukan pilkada ulang," ucap beberapa orang pengunjuk rasa, melalui pengeras suara.

Ketua KPU, didampingi anggota lainnya, Asep Rudiyana dan Saeful Ulum, menyambut baik kedatangan pengujuk rasa tersebut. Bahkan dia mengaku, hak pasangan calon untuk menempuh jalur ke Mahkamah Konstitusi, bila merasa dicurangi.

"Saat ini rekap suara masih berlangsung di tingkat PPK. Sehingga, kami belum bisa menyebutkan pilkada kali ini sudah ada pemenangnya," katanya. Massa pun membubarkan diri secara tertib.

Demo PNS Ricuh, Gubernur Papua dikrim 4 Truk Sampah

Poto:detik.com

Jayapura - Lantaran aspirasi tak digubris Pemprov setempat, ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Jayapura mengirimkan empat truk sampah ke halaman Kantor Gubernur Papua. Demo PNS itu sendiri berakhir ricuh.

Seperti dilaporkan, detikcom, Selasa (11/1/2011), massa dari kelompok ratusan PNS itu berunjuk rasa sejak pagi di Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Kalangan PNS itu menuntut agar di Kota Jayapura juga menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagaimana yang diterima PNS lain di lingkungan Pemprov Papua.

Empat truk sampah yang dibawa oleha para pendemo itu diancam untuk ditumpahkan di depan kantor Gubernur Papua. Aparat bertindak cepat untuk melakukan pencegahan. Namun oleh massa, dilawan sehingga terjadi saling dorong atara para pendomo denga aparat keamanan. Suasana kiat ricuh karena kedua belah pihak saling hardik dan teriak.

Ditengah suasana ricuh, para PNS tetap melanjutkan aksi demonstrasi. Mereka kembali mengancam dengan ancaman aksi dilanjutkan dengan melakukan mogok kerja jika tuntutan tidak dipenuhi pemprov.

Untungnya pihak keamanan berhasil menenangkan suasana, sehingga demo unjuk rasa para PNS itu berakhir dengan tertib. Sebelum meninggalkan lokasi asksi mereka, empat truk sampah yang dibawa kemudian diparkir di halaman Kantor Gubernur Papua.

Para pendemo itu mengancam akan kembali melakukan demo pada Selasa besok (11/1) dengan jumlah massa diklaim akan lebih besar lagi. Wah, apa tidak ada cara yang lebih santun lagi. Apalagi anda berstatus abdi negara?

Demo Massa di Gowa Diwarnai Tembakan Polisi

MAKASSAR - Bentrok massa, antara kelompok Aliasni Rakyat Gowa dengan anggota kepolisian daerah (Polda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali pecah di Jalan Mesjid Raya, Kompleks Kantor Bupati Gowa.

Massa dari Aliasni Rakyat Gowa dikejar oleh ratusan anggota Brimob Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga lari kedalam Masjid Agung Syekh Yusuf.

Sebelumnya, massa membawa benda-benda Kerajan Gowa mengibarkan bendera kerajaan gowa dalam unjuk rasa itu. Puluhan bendera dengan berbagai simbol, menjadi tanda dimulainya perang.

Pendemo tetap berdiri di depan masjid sambil berorasi minta agar Polda Sulsel bertindak tegas terkait kasus pemalsuan ijazah yang diduga dilakuakn oleh Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo.

Di lokasi, Senin (10/1/2011), mereka terlihat mengangkat tombak dan trisula kerajaan yang disebut Poke, dan berhadapan dengan ratusan anggota brimob.
Petugas memasang tameng dan menembakkan senjata ke arah pengunjuk rasa. Pendemo kemudian lari ke dalam masjid. Mereka berhamburan dan kemudian bersembunyi.

Seperti dilaporkan okezone.com, hingga kini, proses pencarian terhadap masa yang bersembunyi masih berlangsung. Pencarian terhadap masa dari Aliasni Rakyat Gowa itu dipimpin langsung Kapolres Gowa AKBP Toto Listiardi.

Sebelum bentrokan kedua itu, koordinator Aliansi Rakyat Gowa, Amiruddin, sempat menyatakan penolakan atas pemerintahan Ichsan. Menurutnya, Ichsan melakukan kebohongan publik dengan menggunakan ijazah palsu saat mendaftar di KPUD Gowa.

Saat ini polisi menangkap satu per satu para pendemo dari areal masjid. Suasana masih mencekam, ditambah temabakan gas air mata oleh personil brimob Polda Sulsel.
Dalam bentrok itu, satu anggota brimob bernama Agus Daeng menderita luka di pipi kirinya, diduga terkena lemparan batu masa.

Protes Thamrin Tamagola, Warga Dayak Unjuk Rasa di Bundaran HI

JAKARTA - Pernyataan Sosiolog UI Thamrin Amal Tamagola yang menyebutkan orang dayak terbiasa dengan pergaulan bebas, benar-benar melukai hati masyarakat pulau Kalimantan. Tak kurang melancarkan protes lewat media massa, warga Dayak juga melancarkan protes lewat unjuk rasa didaerah.

Hari ini, Sabtu (8/1/2011), perwakilan masyarakat Dayak Kalimantan yang tergabung dalam Majelis Dayak Nasional kembali menggelar demo protes terhadap pernyataan Thamrin. Namun kali ini unjuk rasa langsung digelar di Jakarta, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia.

Sedikitnya 100 orang pengurus Majelis Adat Dayak Nasional melancarakan demonya di Bundaran HI. Selain mengecam pernyataan Sosiolog UI Thamrin Amal Tamagola, massa juga menuntut agar yang bersangkutan meminta maaf kepada masyarakat Dayak.

Demo berlangsung tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Puluhan polisi tampak bersiaga menjaga aksi itu. Selain berorasi, beberapa pendemo menari khas dayak. Ada 20 orang mereka mengenakan pakaian adat Dayak dan membawa senjata perisai khas Dayak terus menari diiringi pukulan gendang.

Kelompok lain Majelis Adat Dayak Nasional melancarkan protes dengan membentangkan poster bernada sindiran. Poster paling mencolok bertuliskan "Dayak Menggugat Seret Thamrin ke Hukum", "Gelar Prof kok pikiran kotor", dan "Thamrin apa perlu mangkok merah berjalan."

Menurut Rustam Acong, seorang perwakilan dari pendemo, kata-kata Thamrin yang menyebutkan orang dayak terbiasa dengan hidup pergaualn bebas sangat melukai hati masyarakat dayak. Pernyataan Thamrin dianggap pelecehan terhadap adat istiada suku dayak.

"Kita keberatan dan protes terhadap Saudara Thamrin. Guna menghindari konflik horisontal, diharapkan dia (Thamrin) mempertanggungjawabkan perbuatanya secara pribadi di depan hukum dan di depan hukum adat dayak," kecam Rustam Acong, seorang perwakilan pendemo, seperti dilaporkan detikcom, Sabtu.

Selain itu, Thamrin juga diminta menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka dan tertulis melalui media massa maupun media elektronik kepada masyarakat Dayak paling lambat 1 minggu sejak hari ini.

Thamrin belum bisa dimintai tanggapannya soal aksi protes itu. Thamrin yang coba dihubungi wartawan, belum berhasil dikonfirmasi karena saat coba dikontak telepon selulernya sedang tidak aktif.

Seperti diketahui, pernyataan Sosiolog UI Thamrin Amal Tamagola mengenai orang dayak yang memicu protes itu diungkapnya saat bersaksi dihadapan majelis hakim pada sidang Ariel, Kamis 2 Desember 2010 lalu.

Saat coba diminta tanggapannya soal kasus Ariel, Thamrin malah mengungkapkan hasil penelitiannya soal kehidupan suku dayak. Kurang lebihnya, pernyataan Thamrin, "Dari hasil penelitian saya, bahwa di kalangan masyarakat Dayak, melakukan bersanggama tanpa diikat perkawinan sebagai hal biasa".

Warga Mangga Ubi Blokade Jalan

Jakarta - Aksi maupun reaksi masa terhadap kebijakan pejabat dan aparatur hukum seakan terus mewarnai perjalanan Indonesia menuju negara bermartabat. Terbaru aksi masa dilancarkan ratusan warga Jalan Mangga Ubi di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (5/1) siang.

Berbekal kayu, bambu runcing, serta batu, warga setempat memblokade Jalan Peternakan II yang melintasi permukiman mereka. Aksi tersebut buntut dari penolakan warga terhadap rencana penertiban bangunan milik mereka yang dianggap telah mengganggu saluran air di kawasan itu.

Penutupan jalan didekat pemukiman mereka itu oleh warga berakibat buruk bagi kelancaran lalu lints dikawasan setempat. Bahkan sejumlah kendaraan terpaksa berbalik arah, karena tak bisa melintasi jalan dikawasan itu.

Beruntungnya pihak terkait mau berdialog untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Dialog berlangsung di aula pos polisi Kapuk. Dalam dialog itu, warga meminta agar mereka direlokasi atau dipindahkan ke rumah susun.

Dialog berakhir lancar. Warga bersedia membubarkan diri dengan tertib. Sebaliknya eksekusi terhadap bangunan milik warga pun ditunda hingga pekan depan. Namun belum diketahui, apakah relokasi ke rumah susun yang diusulkan warga mendapat respon dari pihak terkait.

Semoga pertemuan pekan depan, membawa solusi bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Perusak AJI Palu

Palu - Polda Sulawesi Tengah bergerak cepat. Hanya berselang beberapa waktu melakukan penyelidikan, Polda Sulteng menetapkan 4 tersangka penyerangan Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Menurut polisi, tersangka berasal dari kelompok Front Pemuda Kaili.

"Tersangka ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Polda Sulawesi Tengah. Motifnya adalah pemberitaan di situs beritapalu.com yang dinilai menyerang Front Pemuda Kaili (FPK)," kata Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kahar Mudakir dikutif situs VIVAnews, Minggu 2 Januari 2011.

Sebagaimana diketahui, Kamis, 30 Desember 2010 lalu, kantor AJI di Palu diserang sekelompok massa. Jumalh mereka diperkirakan 20 orang dengan beberapa peralatan mendatangi kantor AJI, menggunakan mobil pick up.

Awalnya mereka ingin mengklarifikasi pemberitaan, dan menanyakan siapa yang menulis berita tersebut. Namun sebelum sempat dijelaskan, orang-orang tersebut mengangkat meja, dan hampir saja membanting televisi. Mereka juga melukai tiga wartawan yang saat itu berada di Kantor AJI.

Kejadian berawal situs beritapalu.com yang berjudul 'FPK Serang Graha KNPI Sulteng' tanggal 28 Desember 2010. FPK adalah Front Pemuda Kaili (FPK). Ketua FPK Erwin Lamporo juga telah datang dan meminta maaf ke kantor AJI atas kekerasan yang dilakukan anggotanya.

Erwin menyampaikan permohonan maaf tersebut secara kelembagaan dan pribadi atas aksi kekerasan yang dilakukan anggotanya. Sebagai ketua, ia harus bertanggung jawab atas aksi yang dilakukan anggotanya.

Sedangkan terkait pemberitaan, Erwin menilai pemberitaan itu menyudutkan dirinya sebagai Ketua FPK, yang disebut memobilisasi massa saat kekisruhan di Musyawarah Propinsi KNPI terjadi. Dia sangat menyayangkan adanya pemberitaan itu.

Menurut dia, saat acara di Gedung KNPI Sulteng itu para pendukungnya datang secara spontan. Erwin adalah salah satu kandidat dalam pemilihan Ketua KNPI Sulteng itu. Massa pendukungnya marah sewaktu Erwin tak terpilih, dan mereka melempar Gedung KNPI Sulteng itu dengan batu.

"FPK hanya meminta 200 orang, tetapi yang datang justru banyak sekali. Saya sudah meminta ke mereka agar menghentikan aksi itu, tapi mereka tak dengar, mereka tetap melempar," sebut Erwin.

AJI Yogyakarta Kecam Penyerang Beritapalu.com

JAKARTA - Penyerangan sekelompok massa ke kantor Beritapalu.com yang juga kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) setempat dapat kecaman dari AJI Yogyakarta. Bahkan AJI Yograkarta mengutuk pelaku penyerangan.

Dalam siaran pers yang ditandatangani Sekretaris AJI Yogyakarta Masjidi dan Koordinator Divisi Advokasi Bambang Tiong, AJI Yogya menyebut penyerangan itu sebagai "aksi barbar".

Sebagaimana diketahui, kantor AJI Palu yang juga kantor Beritapalu.com diserang sekelompok massa beratribut ormas FPK (Front Pemuda Kaili).

Penyerangan disebutkan terkait berita yang diterbitkan media online Beritapalu.com tanggal 28 Desember 2010 yang berjudul “FPK Serang Graha KNPI Sulteng”.

Selain melakukan pengrusakan kantor, massa yang jumlahnya cukup banyak itu juga menganiaya jurnalis di kantor tersebut.

AJI Yogyakarta mendesak Polri, khususnya Polda Sulawesi Tengah, untuk segera mengusut tuntas kasus penyerangan tersebut dan menangkap pelakunya.

Sedangkan kepada masyarakat, AJI meminta agar menghentikan aksi kekerasan terhadap jurnalis dan disarankan menggunakan Undang Undang Pers jika tak puas terhadap pemberitaan media.

Jurnalis juga diserukan untuk bersatu melawan aksi-aksi kekerasan semacam itu.

Menurut AJI Yogyakarta, kasus-kasus kekerasan dan penyerangan merupakan ancaman serius terhadap demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia saat ini.