SAMARINDA - Lagi, rencana Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) ingin sebagai salah satu pengelola kawasan Blog Mahakam dapat 'batu' sandungan. Pihak DPRD Kaltim mengaku belum menyetujui kebijakan eksekutif soal penyerahan pengelolaan kawasan Blok Mahakam kepada PT.Yudhistira Bumi Energi (YBE).Memang kalangan dewan tak secara langsung menyebutkan belum menyetujui kebijakan itu. Tapi setidaknya, sikap itu ditangkap dari pernyataan kalangan dewan yang mengaku tak pernah dilibatkan oleh Pemprov Kaltim waktu membahas penunjukan PT.YBE sebagai pengelola kawasan Blok Mahakam itu.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tampak terkejut terhadap pernyataan pihak legislatif setempat itu. Dia membantah bila kalangan DPRD Kaltim tak dilibatkan waktu membahas penujukan itu.
"Pembahasan Blok Mahakam dilakukan sudah sejak lama bersama Ketua DPRD Kaltim. Bila kalangan anggota dewan mengaku belum mengetahui itu, saya tak tahu sebab dan alasannya. Itu kebijakan interen dewan," ungkap Gubernur Kaltim.
Meski mengaku tak yakin kalangan dewan tak mengetahui soal kebijakan itu, namun Awang Faroek yang saat ini berstatus cekal oleh Kejagung RI dalam kasus dugaan korupsi didaerahnya, mengakui bila pembicaraan atau pembahasan baru dilakukan pada tingkat pimpinan (dengan ketua DPRD).
"Tak mungkinlah saya sampai tak memberitahukannya kepada kalangan dewan. Inikan proyek besar yang harus mendapat persetujuan dari legislatif. Tapi sementara ini baru saya bicarakan dengan ketua dewan. Bila anggota ingin tahu jelas, silahkan koordinasi dengan ketuanya," kata Awang.
Awang memang sadar polemik soal rencana penunjukan PT.YBE sebagai pengelola Blog Mahakam cuma terjadi dikalangan anggota dewan Kaltim. Meski demikian, tetap saja mengganggu pikirannya. Dia bingung hingga polemik itu muncul justru dari dikalangan wakil rakyat. Ditambah lagi pernyataan Pemkab Kukar yang merasa tak pernah dilibatkan dalam pembahasan Blok Mahakam, menambah pikiran Awang pusing tujuh keliling.
"Saya Gubernur disini. Saya bekerja murni demi kemaslahatan rakyat Kaltim. Toh nanti bila rencana ini terealisasi, pasti melibatkan mereka-mereka. Yang penting perjuangkan dulu bersama-sama. Karena ini hak rakyat Kaltim," tegas Awang dengan nada sedikit menyindir.
Terkait polemik itu, Awang berharap dan meminta masyarakat Kaltim tak terpropokasi dan bahkan membesar-besarkan isu yang menjadi permasalahan. Karena penunjukan PT.YBE itu baru sebatas rencana, dan harus melewati proses panjang. Banyak lagi tahapan yang harus dipenuhi perusahaan.
"Kita jalankan ini (penunjukan PT.YBE,red) sesuai mekanisme. Sedangkan mengenai ada anggota dewan yang mengaku tidak tahu soal rencana tersebut, itu masalah intern kalangan dewan," pungkasnya. sumber : sapos.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar