BI diharapkan konsisten jalankan kebijakan moneter

SUARAPUBLIC.com - Bank Indonesia (BI), diharapkan konsisten dalam menjalankan kebijakan moneter. Permitnaan itu sejalan dengan rencana menaikkan BI Rate di tengah tekanan para pemodal asing untuk mengerek suku bunga acuan.

Menurut Ekonom Senior Mirza Adityaswara, investor asing belum terbiasa melihat indonesia memiliki rasio suku bunga di bawah angka inflasi (negative real interest rate). BI rate 6,5% saat ini di bawah inflasi 6,96%.

“Beberapa negara seperti China, Thailand bisa memiliki negative real interest rate. Asalkan BI konsisten menunjukkan bahwa BI concern terhadap inflasi, maka pasar akan tenang,” ujarnya, dikutif dari situs bisnis.com, hari ini.

Lebih jauh dijelaskannya, cara menunjukkan kepada pasar bahwa bank sentral concern terhadap inflasi dengan menaikkan GWM atau membiarkan kurs rupiah menguat. Rencana menaikkan BI rate, juga bisa dijadikan opsi jika sudah mendesak.

Dia menyarankan agar BI tidak mencampur kebijakan pengendalian inflasi dengan peningkatan pertumbuhan kredit. Pasalnya jika dua hal tersebut dicampur pasar akan bingung dalam merespon.

Sebelumnya, Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan akan menaikkan BI Rate untuk meredam laju inflasi. Namun, otoritas moneter mengaku masih mencari momentum yang tepat untuk mengerek suku bunga acuan.

Diawal tahun tadi, Darmin juga sempat menyampaikan bahwa belum akan menaikkan BI Rate karena faktor pendorong inflasi bukan sisi moneter, melainkan fiskal. Meskipun, kenaikan core inflasi bisa dijadikan opsi kenaikan BI rate.

Darmin menolak jika kemudian ada dorongan analis asing agar bank sentral menaikkan suku bunga. “Pihak ssing mengatakan BI behind the curve, itu memang persepsi mereka," sebutnya.

IMF pun sebenarnya masih in-line. Bahwa kemudian itu dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menekan BI supaya now [menaikkan BI Rate], nanti dulu, sebutnya. Pihaknya juga punya analisis mengenai hal itu.

Australia Banjir, Harga Kapas Dunia Naik

Harga Kapas dunia mencapai rekor tertinggi dalam beberapa pekan ini. Kembali naiknya harga komoditi ini dipicu kerusakan lahan perkebunan kapas akibat bencana banjir yang melanda Australia.

Laporan media setempat mencatat, harga kapas mencapai US$ 1,5225 yang merupakan harga tertinggi sejak 23 Desember. Padahal pengiriman Maret sudah naik 0,72 sen atau 0,5 % menjadi US$ 1,4797 per pon pada 14:36 waktu setempat di ICE Futures di New York.

Departemen Pertanian As, pasca meroketnya hara kemaren, terpaksa menurunkan estimasi produksi kapas global untuk tahun ini. Produksi hanya sekitar 115,46 juta bal, atau diturunkan 0,1% dari ekspektasi mereka bulan lalu.

Ini sangat tak sebading dengan kebutuhan. Merekapun menaikkan perkiraan konsumsi kapas 0,3% menjadi 116,58 juta bal. (1 bal = 218 kilogram ).

"Situasi keseluruhan komoditas memang seret, beberapa trader mengharapkan akan ada rekor harga tertinggi lagi," kata Jack Scoville Wakil Presiden Price Futures Group, Inc di Chicago, seperti dilaporkan kontan, hari ini.

Singapura Rintis Bisnis Wisata di Wilayah Timur

Jakarta - Pemerintah Singapura nyatakan siap kembangkan bisnis wisata menggunakan kapal pesiar di Indonesia. Tujuannya lebih ke Indonesia Bagian Timur meski pusatnya di Bali.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Bali akan menjadi salah satu tempat tujuan wisata kapal pesiar tersebut nantinya. "Mereka memerlukan daerah-daerah untuk dikunjungi salah satunya nanti base-nya di Bali," kata Hatta kepada situs inilah.com di kantornya, Selasa (4/1).

Saat ini, lanjutnya, bisnis pelayaran di Singapura tengah booming. Pemerintah berharap, dengan adanya pengembangan wisata kapal pesiar bersama kedua negara, jumlah wisatawan yang bekunjung ke Indonesia akan semakin meningkat.

"Nanti dari Singapura, turis ke Bali dan bisa langsung masuk ke Indonesia bagian timur ke daerah-daerah wisata bahari di sana," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga sepakat untuk pengembangan bisnis pariwisata dengan lebih meningkatkan kerjasama bidang angkutan udara (air transport), yang terkait dengan kesepakatan open sky yang mulai berlaku pada tahun 2015 sebagai bagian dari ASEAN Economy Community.

"Kita secara bertahap sekarang mulai mengaitkan kerjasama ini dengan bagaimana turis dan air transport ini masuk ke indonesia," ujarnya.

Pemerintah Indonesia dan Singapura rencananya akan mulai membuka rute tujuan wisata baru terutama untuk kawasan timur Indonesia seperti Maluku, Ambon, Manado, dan daerah lainnya di KTI.

Ekonomi Tumbuh, Tapi Kesejahteraan "Nol"

SUARAPUBLIC.COM - Boleh jadi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai lebih dari 6,5 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi ini tidak diikuti dengan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat, tidak ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2010. Peneliti senior LIPI, Wijaya Adi, mengatakan bahwa kesimpulan ini dicapai dari beberapa indikator, seperti jumlah pengangguran dan tren penduduk miskin sepanjang tahun 2010.

Adi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tak berdampak apa-apa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia mengacu pada angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2010. Jumlah pengangguran terbuka memang menurun dari tahun 2009, yaitu dari angka 9.259 orang menjadi 8.592 orang.

Namun, jumlah pengangguran yang digolongkan sebagai setengah pengangguran atau pekerja dengan jam kerja rata-rata 2-5 jam saja per hari justru meningkat signifikan, yaitu dari 31.363 orang ke angka 32.803 orang.

"Artinya, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi korelasinya enggak sejalan. Pertumbuhan ekonomi tidak terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat," katanya dalam keterangan pers di Gedung LIPI, Rabu (22/12/2010).

Adi menambahkan, orang kaya di Indonesia semakin banyak. Namun, jumlah orang miskin juga tak kunjung berkurang secara signifikan. Wijaya dan rekan-rekannya menduga, angka pengangguran ditekan dengan semacam bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Dengan demikian, batas bawah garis kemiskinan bisa terlampaui.(*)

Kinerja Kementerian Keuangan Tidak Memuaskan

Menteri Keuangan RI, Agus Martowardojo

SUARAPUBLIC.COM - Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap empat area utama. Itu adalah penerimaan negara, belanja negara, pembiayaan APBN dan pengelolaan aset (terutama piutang) negara. Kinerja di keempat area tersebut selama beberapa tahun terakhir terlihat jauh dari memuaskan.

"Secara kualitatif, kita mengetahui bahwa kinerja belanja negara diwarnai oleh kelemahan yang sangat kronis. Ini meliputi kegagalan penyerapan APBN, alokasi anggaran yang tidak efisien, alokasi anggaran yang kurang maksimal mendorong pembangunan, dan kebocoran anggaran. Dari sisi pembiayaan APBN, Kementerian Keuangan cenderung melepas SBN (surat berharga negara) dengan yield (imbal hasil) yang mahal, sehingga menjadi beban yang lebih mahal dari semestinya di masa mendatang," papar Dradjad H Wibowo, ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) di Jakarta, Rabu (22/12/2010).

Dradjad menyatakan, piutang negara baru tertagih sekitar 0,8 persen setelah puluhan tahun. Jika negara diibaratkan sebagai korporasi, maka Indonesia bisa dikatakan telah memiliki departemen treasurer (mengurus perbendaharaan) yang senang mengambil utang mahal. Namun, departemen itu tidak mampu membelanjakan dana dengan benar, serta tidak mampu menagih piutang sebagaimana mestinya.

Dalam hal penerimaan negara, kinerja Kementerian Keuangan (Kemkeu) ternyata sangat memprihatinkan. Jika dikategorikan menurut struktur organisasi Kemkeu, di luar hibah terdapat empat kelompok utama penerimaan negara, yaitu pajak dalam negeri di luar PPh (pajak penghasilan) minyak dan gas serta pendapatan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak perdagangan internasional dan cukai (bea dan cukai), dan PPh Migas.

"Kelompok pertama menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak, kelompok kedua dan keempat Ditjen Anggaran, serta kelompok ketiga Ditjen Bea Cukai. Khusus untuk kelompok ke-2 dan ke-4, peranan kementerian dan lembaga (K/L) lain sangat besar, sehingga DJA (Ditjen Anggaran, Kemkeu) lebih berperan sebagai lembaga penampung. Misalnya, penerimaan dividen sangat dipengaruhi oleh kinerja Kementerian BUMN dan para direksi BUMN, demikian juga dengan penerimaan sumber daya alam oleh K/L sektoral," pungkasnya.(*)

2011, Kesenjangan Ekonomi Makin Lebar

Potret Kehidupan Masyarakat Desa

SUARAPUBLIC.COM - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun ini.

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga Triwulan III mencapai 5,8% dari prediksi pertumbuhan tahun ini yang mencapai 6%.

Meskipun demikian, hal ini tidak lantas berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai. Justru, LIPI memprediksi kesenjangan sosial akan semakin lebar karena pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas, tapi tidak memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar peneliti senior LIPI Wijaya Adi dalam pemaparannya mengenai Outlook Perekonomian Indonesia 2011: Antara Pertumbuhan dan Kesejahteraan di kantor LIPI, Jakarta, Rabu (22/12/2010).

Tim dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E-LIPI) memiliki dua indikator kesejahteraan. Pertama ialah tingkat pengangguran, sedangkan kedua ialah tingkat kemiskinan.

Dari segi pengangguran, pemerintah sendiri mengklaim bahwa jumlah pengangguran menurun dari 9.259.000 jiwa (2009) menjadi 8.592.000 jiwa (2010). Tahun 2011, pemerintah menargetkan penurunan menjadi 8.123.000 jiwa.(*)

BI Laporkan 15 Ribu Penipuan Rekening

SUARAPUBLIC.COM - Bank Indonesia melaporkan 15 ribu lebih kasus penipuan senilai Rp 86 miliar di rekening sepuluh bank sejak 2007 hingga pertengahan 2010. Modus penipuan beragam, dari pesan pendek, menaruh surat berharga di jalan dan meminta penemu menghubungi nomor tertentu, hingga penipuan kecelakaan. Penipuan tahun lalu mencatatkan rekor terbanyak.

Mediator Madya Senior Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir, mengatakan 60 persen kasus yang dilaporkan ke kepolisian bisa diselesaikan. Dia memperkirakan penipuan tahun ini bakal menurun seiring dengan pemakaian chip pada kartu kredit sejak awal tahun ini. “Masyarakat juga lebih hati-hati,” ucap Sondang di Jakarta kemarin.

Untuk menekan modus penipuan, Bank Indonesia mengembangkan peraturan bye laws, yakni pemblokiran rekening nasabah yang diduga fiktif atau rekening yang menampung hasil kejahatan. “Intinya, ada indikasi hasil kejahatan,” sebut Kepala Divisi Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Aribowo.

Aribowo menyatakan, penerapan aturan bye laws lebih cepat menekan dampak penipuan karena tidak membutuhkan waktu lama. Cara ini bisa lebih ampuh ketimbang menunggu perintah blokir dari pengadilan atau lembaga hukum yang berwenang.

Selain ada kemungkinan dana nasabah ditarik pelaku kejahatan, identitas penipu biasanya fiktif. “Cara itu juga lebih sederhana daripada proses hukum,” ujarnya.(*)

Orang Terkaya Indonesia Kuasai Mayoritas BCA

SUARAPUBLIC.COM - Orang terkaya di Indonesia, R. Budi Hartono dan Michael Hartono, pemilik Grup Djarum kini menjadi menguasai saham di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) setelah membeli saham bank dengan nasabah terbanyak itu senilai Rp3,45 triliun.

Dana Rp 3,45 triliun itu setara untuk membeli 515 juta lembar saham BCA atau sekitar 3,09% di harga Rp 6.700 per lembar saham. Dengan adanya transaksi tersebut, maka Grup Djarum menguasai 50,24 saham di bank swasta tersebut.

"Pembelian saham itu dilakukan oleh dua anak usahanya, Tricipta Mandhala Gumilang dan Caturguwiratna Sumapala melalui Credit Suisse dari UBS Securities," ungkap salah satu sumber yang mengetahui transaksi tersebut, Selasa (21/12/2010).

Dua anak usaha tersebut merupakan pemegang saham pengendali dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Sebelumnya, Grup Jarum juga sudah meraup dana sebanyak Rp 4,763 triliun dari penjualan saham TOWR.

Dana yang didapat setelah menjual saham TOWR itu ternyata digunakan untuk membeli sebagian saham di BCA. "Dengan adanya transaksi ini maka secara keseluruhan grup Djarum memiliki sekitar 50,24% berdasarkan outstanding shares BCA," bisik sumber tersebut.

Sebelum transaksi ini, komposisi kepemilikan saham di BCA adalah Farindo Investment/Grup Djarum (47,15%), Anthony Salim (1,76%), Masyarakat (49,91%) dan Treasury Stock (1,18%). Belum diketahui, saham milik siapa yang dibeli oleh Farindo.(*)

BI Dorong BPD Jual Saham di Bursa

SUARAPUBLIC.COM - Bank Indonesia (BI) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) untuk meningkatkan permodalan dan likuiditasnya. Bank sentral sangat menyayangkan BPD yang hanya menempatkan dana masyarakatnya di sejumlah instrumen moneter seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Demikian dikatakan Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad di sela acara penandatanganan komitmen bersama BPD sebagai bank terkemuka (regional champion) di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (21/12/2010).

"Memang menjadi tema kebijakan penguatan modal dan likuiditas perlu, bukan persolan lokal dan BPD sendiri tidak terlepas dari itu. BPD sudah ada yang IPO nah akan diikuti lagi dan saya kira itu bagus, kita dorong mereka," kata Muliaman.

Muliaman mengatakan, komitmen bank sentral selaku regulator akan mengawasi dan memantau kinerja BPD yang disampingkan dengan permodalan yang baik. Oleh karena itu, Muliaman mendesak BPD untuk memberikan rencana kerja konkrit atau action plan untuk menghadapi persaiangan kedepan.

"Komitmen BI itu mengawasi dan memantau, kita minta mereka bersama-sama membuat action plan. Disamping masalah modal ada juga masalah struktural yakni mengenai infrastruktur dan IT dimana ini akan menjadi perhatian. Karena jika tidak ditingkatkan maka BPD akan kalah bersaing," tandasnya.(*)

Warga Asing Dilarang Properti di Indonesia

SUARAPUBLIC.COM - Keinginan pemerintah untuk memberikan kesempatan pada warga negara asing (WNA) memiliki properti di Indonesia, akhirnya kandas. Hal ini menyusul penolakan Komisi V DPR RI terhadap pemilikan properti oleh orang asing yang tertuang dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang disahkan pekan lalu.

Ketua Komisi V DPR RI Yasti Suprejo Mokoagow mengatakan, dalam Pasal 52 UU Perkim hanya dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai. Ketentuan mengenai orang asing dapat menguni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai tersebut itupun harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Memang dalam pembahasan sempat terjadi pro kontra. Pemerintah beralasan dengan memberikan kesempatan WNA membeli properti di Indonesia, bisa mendongkrak devisa negara. Namun sebagian besar fraksi menolak argumen tersebut," ujar politisi PAN asal Sulut ini yang dihubungi Minggu (19/12/2010).

Alasan penolakan dewan terhadap pemilikan properti oleh WNA ini dilihat dari banyak aspek. Salah satunya tentang keberpihakan pengembang. Dikhawatirkan begitu usulan pemerintah disetujui, pengembang justru lebih memusatkan membangun properti untuk WNA daripada masyarakat menengah ke bawah.

"Kan iya, mana ada sih pengembang yang mau rugi. Dia pasti akan memilih bangun properti untuk WNA karena harganya jauh lebih mahal. Kalau sudah begitu masyarakat kita yang akan kena dampaknya. Dan ini tidak akan sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan perumahan layak bagi seluruh masyarakat," tandasnya.(*)

BI Blokir Rekening untuk Menipu

SUARAPUBLIC.COM - Bank Indonesia (BI) menyatakan sejak tahun 2007 hingga tengah tahun ini sudah ada 15 ribu lebih kasus penipuan di rekening. Untuk menyelesaikan kasus ini, bank sentral mengembangkan aturan bye laws atau pemblokiran rekening. Pusat Pelaksana Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, dan Kejaksaan juga diminta terlibat.

Kepala Divisi Pengembangan dan Kebijakan Sistim Pembayaran Bank Indonesia Aribowo mengatakan, telah mengembangkan aturan bye laws atau pemblokiran rekening. Aturan ini telah ada sejak 2000 lalu. Awalnya bye laws digunakan oleh anggota Komite yang terkategori sebagai lembaga keuangan bank.

Latar belakang munculnya bye laws ini karena Bank Indonesia melihat ada ribuan rekening di bank yang digunakan sebagai penampung hasil penipuan. "Bye laws adalah pemblokiran rekening, penghentian sementara rekening yang berkaitan dengan nasabah yang identitasnya fiktif. Karena rekeningnya menampung hasil kejahatan. Ada indikasi hasil kejahatan," sebut Mediator Madya Senior Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir.

Penipuan intinya meminta nasabah melakukan transfer dana ke nomor rekening tertentu di bank. Seperti undian berhadiah palsu, surat perintah transfer fiktif, dan jenis-jenis penipuan lainnya. "Kejahatan-kejahatan lain seperti Card Trapping, Card Skimming, dan semua kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam cyber crime atau cyber fraud yang mengakibatkan adanya transfer dana dari rekening nasabah ke korban kepada rekening penerima dana yang dilakukan pihak lain secara melawan hukum," ujarnya.

Umumnya, rekening penerima dana menggunakan identitas fiktif. Namun, saat di proses di pengadilan dan lembaga hukum lainnya, kasus penipuan rekening ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat memblokir rekening. Sedangkan dana nasabah terlanjur ditarik pelaku kejahatan. "Proses hukum membutuhkan waktu lama, pelaku sulit ditangkap karena menggunakan identitas fiktif," pungkasnya.(*)

BTN Luncurkan Kartu Kredit

SUARAPUBLIC.COM - Bank Tabungan Negara (BTN) resmi meluncurkan kartu kredit. Diharapkan sebanyak 30 ribu kartu kredit co-brand dengan Bank Mandiri ini dapat terserap di tahun pertama peluncuran.

"Peluncuran kartu kredit ini salah satu strategi untuk memperkuat dana masyarakat. Ini bagian dari inovasi produk perseroan. Namun, kita core business BTN tetap di perumahan," ujar Direktur Utama BTN Iqbal Latanro, Senin (20/12/2010) malam.

Sebagai pemula di bisnis kartu kredit, lanjut Iqbal, BTN menyadari kompetensi dan kapasitas yang ada. "Untuk itu BTN co-brand dengan Bank Mandiri," ujarnya. Tetapi, Iqbal menegaskan pemilihan Bank Mandiri sebagai co-brand juga telah melewati beauty contest. "Kami memutuskan pilih Bank Mandiri, tapi pilihnya dengan prinsip good corporate governance," imbuh Iqbal.

Kartu kredit yang mulai efektif diterbitkan pada Januari 2011 tersebut, dalam lima tahun ke depan diharapkan terserap 300 ribu unit. Sedangkan di tahun pertama ditargetkan terserap sebanyak 30 ribu unit.

Di kesempatan yang sama, Direktur Consumer Banking BTN Irman A. Zahiruddin, menambahkan karena kartu kredit ini co brand, BTN tidak mengelola operasionalnya. "Dalam hal ini BTN dapatkan customer, tapi secara operasional dikelola Bank Mandiri. BTN yang akan menerbitkan dan menjual kartu kreditnya," bebernya.(*)

Mayoritas Tenaga Kerja Lulusan SD

SUARAPUBLIC.COM - Tenaga kerja Indonesia ternyata masih didominasi lulusan sekolah dasar. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja sebanyak 116 juta orang, sebanyak 51 persen merupakan lulusan sekolah dasar. Lulusan sarjana hanya sekitar 8 persen.

Komposisi ini membuat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar khawatir. Karena itu, mulai tahun ini, dia berjanji menggenjot program-program pelatihan keterampilan alternatif berbasis masyarakat.

Hal itu misalnya dilakukan dengan mengadakan Rumah Terampil, memperbanyak Mobil Terampil ke pelosok, dan memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) yang berbasis kekuatan lokal. "BLK ini sifatnya gratis, baik yang ditangani pemda maupun kerja sama dengan masyarakat," ujarnya, Senin (20/12/2010).

Muhaimin berharap, pelatihan ini bisa turut meningkatkan kualitas dari tenaga kerja tersebut. Tahun depan, dia menargetkan angkanya turun menjadi 35 persen.(*)

SPBU Asing Bakal Kebanjiran Pelanggan

SUARAPUBLIC.COM - Pengamat perminyakan, Kurtubi, menegaskan bahwa salah satu dampak pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing akan kebanjiran pelanggan.

"Ini otomatis, karena konsumen tidak boleh beli premium, SPBU asing akan kebanjiran pelanggan yang luar biasa," kata Kurtubi Rabu (15/12/2010).

Kurtubi memaparkan, dengan pembatasan BBM yang dirancang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, SPBU asing juga memiliki peluang yang cukup besar dan merata. Bahkan di kota-kota kecil sekalipun, bisnis BBM ini sangat menguntungkan.

Penjualan BBM non subsidi, diperkirakan Kurtubi, akan memberikan keuntungan sekitar Rp 500 per liter. Apabila penghematan yang ditargetkan pemerintah untuk wilayah Jabodetabek sebanyak 500.000 kiloliter untuk permulaan, dengan harga jual di kisaran Rp 6.900 per liter, maka akan tercapai omset sekitar Rp 35 miliar yang diperebutkan oleh SPBU penyedia BBM non subsidi.

Namun, persaingan antar SPBU tersebut diperkirakan akan lebih ditekankan dengan persaingan di mutu layanan. Hal ini karena harga jual BBM non subsidi yang relatif sama dimanapun. "Paling selisih cuma sekitar Rp 50 rupiah, tidak signifikan," katanya.

Pernyataan serupa dilontarkan oleh pengamat perminyakan dari Reforminer Institute, Pri Agung. Menurut Pri, potensi perebutan pasar akan sebanding dengan jumlah premium yang ditargetkan untuk penghematan "Kalau untuk Jabodetabek awal 500.000 kiloliter, lantas Jawa-Bali empat juta kiloliter, maka itulah potensi yang diperebutkan," katanya.

Tetapi, kemungkinan pemilik SPBU asing melakukan ekspansi usaha ke luar Jawa maupun Bali diperkirakan tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. Soalnya, para pengusaha akan melihat dulu perkembangan dan keberhasilan program pembatasan BBM tahap awal.(*)

Bank Mandiri Harap Untung dari IPO Garuda

SUARAPUBLIC.COM - Pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) PT Garuda Indonesia (Persero) awal tahun depan, akan berdampak terhadap pendapatan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) di 2011. Pasalnya, saat maskapai pelat merah tersebut melepaskan sahamnya ke publik, secara bersamaan utang Garuda di Bank Mandiri akan dikonversi menjadi 10,61 persen saham.

"Kalau dalam proyeksi kita (utang Garuda) belum masuk. Tapi, tentunya kalau jadi (IPO) nanti jadi bagian dari rencana kita juga. Karena kita ada dua proyeksi. Dari jauh-jauh hari sudah registrasi. Dan kita harapkan bisa segera, jadi bisa masuk (ke pendapatan Bamk Mandiri)," jelas Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri, Pahala N Mansyuri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Pahala menambahkan, mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50/55 yang baru, collection credit akan menjadi bagian dari pendapatan di tahun yang berjalan. "Hasil dari pada penjualan IPO mereka bisa masuk," katanya.

Garuda telah menjalani proses restrukturisasi utangnya kepada Bank Mandiri sejak tahun 2001 lalu. Total kewajiban BUMN penerbangan ini kepada Bank Mandiri mencapai Rp 3,3 triliun. Angka ini termasuk pokok utang dan tingkat pengembalian tahunan yang disepakati.

Munculnya kewajiban Garuda Indonesia kepada Bank Mandiri dimulai dari tahun 1988, yaitu dari Ex legacy Bank Exim, BDN dan BBD yang memberikan beberapa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Promissory Notes (PN), kesemuanya secara bilateral, dengan total fasilitas sebesar 80 juta dolar AS dan Rp 168,4 miliar, terdiri dari Fasilitas KMK masing-masing sebesar 50 juta dolar AS dan Rp 160,9 miliar, serta fasilitas PN masing-masing sebesar 30 juta dolar AS dan Rp 7,5 miliar.

Terkait dengan restrukturisasi utang Garuda di Bank Mandiri, telah disepakati bahwa utang Garuda di Bank Mandiri sebesar 80 juta dolar AS plus Rp 168,4 miliar atau ekuivalen dengan 103 juta dolar AS dikonversi menjadi Mandatory Convertible Bond (MCB) dalam valuta rupiah, coupon 4 persen, tenor 5 tahun dan IRR 18 persen per annum.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta No. 24 tanggal 14 September 2001 mengenai Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi, dimana nilai realisasi konversi tersebut adalah sebesar Rp 1,018 triliun.(*)

Pembatasan BBM Januari 2011, Batal

SUARAPUBLIC.COM - Komisi VII DPR menyepakati pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap, yang dimulai jenis premium di wilayah Jabodetabek, dilakukan akhir Maret 2011. Bukan mulai Januari seperti diinginkan pemerintah.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan di Jakarta, Selasa (14/12/2010) dini hari.

Komisi VII DPR meminta pemerintah melakukan kajian teknis pembatasan dan disetujui komisi terlebih dahulu pada masa sidang berikutnya, yakni Januari 2011, sebelum memulai pelaksanaannya.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya berlangsung hampir 14 jam, yakni sejak Senin (13/12/2010) pukul 10.30 WIB hingga selesai Selasa pukul 00.10 WIB, dengan diselingi tiga kali skors.

Pada awal rapat Hatta mengajukan pembatasan BBM subsidi secara bertahap yang dimulai di wilayah Jabodetabek untuk jenis premium pada minggu ketiga Januari 2011. Namun, sebagian besar anggota Komisi VII DPR menilai pembatasan belum siap dilakukan mulai Januari 2011.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB, Nur Yasin, mengatakan, program pembatasan memerlukan kajian yang memadai. "Selain kesiapan infrastruktur, kami melihat sosialisasi tidak cukup kalau dimulai Januari 2011," ujarnya. Menurut dia, pemerintah mesti belajar dari kasus konversi elpiji.

Hal senada dikemukakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP, M Romahurmuziy. "Kami setuju pembatasan BBM yang merupakan amanat UU APBN 2011. Tapi, bukan Januari 2011," katanya.

Romahurmuziy menambahkan, program tersebut memerlukan kesiapan empat hal terlebih dahulu, yakni infrastruktur, pelaksana lapangan, sosialisasi, dan antisipasi penyalahgunaan.

Sedangkan Hatta mengatakan, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) siap melaksanakan pembatasan tersebut mulai akhir Maret 2011. Menurut dia, kebijakan subsidi dilakukan dengan dua pendekatan, yakni berkeadilan berupa perlindungan rakyat yang tidak mampu dan ketersediaan anggaran.

"Pemerintah bisa saja menutup kebutuhan subsidi dengan anggaran yang ada, tapi instrumen keadilannya terabaikan," pungkasnya.(*)

Rumah Tangga Kaya Banyak Pakai Premium

(Ilustrasi). Penghuni rumah seperti ini
tak boleh beli bbm bersubsidi

SUARAPUBLIC.COM - Sekitar 25 persen kelompok rumah tangga berpenghasilan tinggi terima subsidi 77 persen. Tim peneliti dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai, ada ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kelompok rumah tangga dengan penghasilan tinggi menerima subsidi lebih besar dibandingkan kelompok rumah tangga penghasilan terendah," beber Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, dalam rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (13/12/2010)

Darwin menjelaskan, 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77 persen. Sementara itu, 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15 persen.

Untuk itu, lanjut Darwin, pengaturan BBM bersubsidi bertujuan meningkatkan keadilan ekonomi melalui proses realokasi penerima subsidi dari kelompok mampu terhadap kurang mampu. "Terjadinya gejolak sosial karena belum meluasnya pemahaman bahwa alokasi subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran," sebutnya.

Hari ini, pemerintah secara resmi mengajukan model pengaturan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kepada Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari pemerintah diwakili oleh Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Z Saleh bersama jajaran.

Dalam dokumen yang diajukan ini pemerintah mengatakan bahwa BBM bersubsidi perlu segera diatur pada 2011 untuk menjawab amanat Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011.(*)

BI Minta Bank Kaji Kredit ke Sektor Tekstil

SUARAPUBLIC.COM - Bank Indonesia (BI) menyarankan kepada perbankan untuk mempertimbangkan kredit ke industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Demikian diungkapkan Deputi Gubernur BI, hartadi Sarwono di Jakarta Senin (13/12). "Saat ini perbankan kita sarankan untuk mempertimbangkan kredit ke TPT yang sudah lama ditinggalkan," katanya.

Hartadi beralasan, China sebagai produsen TPT saat ini sedang mengalami masalah terhadap ekonomi dalam negeri. Hal ini mengganggu produktifitas industri TPT dengan pembatasan kredit perbankan karena kebijakan moneter.

Sedangkan negara selain China adalah Vietnam dan India. Namun Vietnam saat ini sedang mengalami masalah perburuhan sehingga produksi TPT mengalami penurunan. Demikian juga dengan India yang mengelami masalah kredit perbankan. " Indonesia berpeluang untuk menggeser China menjadi produsen TPT terbesar. Namun harus didukung pembiayaan dari perbankan dengan prospek yang cukup bagus ke depan," imbuhnya.

Perbankan sejak krisis 2008 menghindari industri TPT menjadi target pangsa kreditnya. Sebab saat itu, industri TPT terpuruk dan mengalami potensi gagal bayar cukup tinggi. Apalagi setelah berlakunya Free Trade Area (FTA) ASEAN-China pada awal tahun ini semakin menghancurkan industri TPT dalam negeri.(*)

Penyalahgunaan Kartu Kredit Marak

SUARAPUBLIC.COM - Sebuah observasi menyatakan nasabah perbankan Indonesia paling mudah mendapatkan kartu kredit dibandingkan negara lain. Hal tersebut memicu maraknya penyalahgunaan kartu kredit seperti gesek tunai.

Jumlah pemegang kartu kredit mencapai 13 juta orang. Angka itu meningkat seiring kebutuhan pembayaran nontunai. Praktik gesek tunai pun makin sering dijumpai. Padahal transaksi itu termasuk ilegal dalam mendapatkan dana tunai.

Pengamat menilai maraknya gesek tunai memengaruhi rasio kredit bermasalah yang berpotensi juga meningkat. Sebanyak 147,3 juta kali transaksi tercatat dari seluruh pemegang kartu kredit. Total transaksinya bernilai Rp118,9 triliun. Artinya rata-rata harian sekitar 16.500 transaksi.(*)

Pembatasan BBM Prematur

SUARAPUBCLIC.COM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Golkar, Bobby Adityo Rizaldi, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai Januari 2011 terlalu prematur.

"Kalau ini ditetapkan, saya rasa ini terlalu prematur," tegasnya, dalam rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di DPR, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Bobby menambahkan, langkah ini sangat tidak tepat diberlakukan pada awal Januari 2011. Terlebih lagi, kata dia, kesiapan infrastruktur untuk rencana ini masih belum memadai.

Pertamina, ujarnya, dalam pemaparannya di media massa belum lama ini, mengatakan belum siap dalam penyediaan tiga dispenser di setiap SPBU. Lebih tepat bila usulan pemerintah ini dibahas dan dimasukkan saat pembahasan APBN-P 2011 mendatang.