BI diharapkan konsisten jalankan kebijakan moneter

SUARAPUBLIC.com - Bank Indonesia (BI), diharapkan konsisten dalam menjalankan kebijakan moneter. Permitnaan itu sejalan dengan rencana menaikkan BI Rate di tengah tekanan para pemodal asing untuk mengerek suku bunga acuan.

Menurut Ekonom Senior Mirza Adityaswara, investor asing belum terbiasa melihat indonesia memiliki rasio suku bunga di bawah angka inflasi (negative real interest rate). BI rate 6,5% saat ini di bawah inflasi 6,96%.

“Beberapa negara seperti China, Thailand bisa memiliki negative real interest rate. Asalkan BI konsisten menunjukkan bahwa BI concern terhadap inflasi, maka pasar akan tenang,” ujarnya, dikutif dari situs bisnis.com, hari ini.

Lebih jauh dijelaskannya, cara menunjukkan kepada pasar bahwa bank sentral concern terhadap inflasi dengan menaikkan GWM atau membiarkan kurs rupiah menguat. Rencana menaikkan BI rate, juga bisa dijadikan opsi jika sudah mendesak.

Dia menyarankan agar BI tidak mencampur kebijakan pengendalian inflasi dengan peningkatan pertumbuhan kredit. Pasalnya jika dua hal tersebut dicampur pasar akan bingung dalam merespon.

Sebelumnya, Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan akan menaikkan BI Rate untuk meredam laju inflasi. Namun, otoritas moneter mengaku masih mencari momentum yang tepat untuk mengerek suku bunga acuan.

Diawal tahun tadi, Darmin juga sempat menyampaikan bahwa belum akan menaikkan BI Rate karena faktor pendorong inflasi bukan sisi moneter, melainkan fiskal. Meskipun, kenaikan core inflasi bisa dijadikan opsi kenaikan BI rate.

Darmin menolak jika kemudian ada dorongan analis asing agar bank sentral menaikkan suku bunga. “Pihak ssing mengatakan BI behind the curve, itu memang persepsi mereka," sebutnya.

IMF pun sebenarnya masih in-line. Bahwa kemudian itu dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menekan BI supaya now [menaikkan BI Rate], nanti dulu, sebutnya. Pihaknya juga punya analisis mengenai hal itu.

Ini dia Bisnis yang Membuat Orang Kaya Baru di RI

JAKARTA - Kelas menengah Indonesia tumbuh sangat pesat dalam satu dekade ini. Dari 1999 hingga 2009, kelompok menengah ini telah melonjak dua kali lipat dari 45 juta jiwa menjadi 93 juta jiwa.

Ekonom Dradjad Wibowo menyebutkan pertumbuhan kelompok menengah tersebut lebih didorong oleh perkembangan pesat sejumlah sektor bisnis, reformasi kebijakan ekonomi dan politik, serta otonomi daerah.

Dalam beberapa tahun ini, pertumbuhan kelas menengah bahkan meningkat cukup pesat di daerah, khususnya di Sumatra dan Kalimantan. "Banyak politisi, pimpinan ormas dan pebisnis daerah yang beruntung dengan otonomi daerah serta kenaikan harga komoditas dunia."

Sedangkan, di kota-kota besar, menurut Dradjad, pertumbuhan kelas menengah muncul dari booming di sektor keuangan, teknologi informasi dan industri kreatif. Mereka yang beruntung adalah para pekerja dan eksekutif kantoran, wirausahawan baru, para profesional serta anak-anak muda yang terjun di industri kreatif. Mereka umumnya adalah kelompok yang menempuh pendidikan tinggi dan terbiasa dengan Internet.

"Mereka ini masuk kategori kelompok orang mapan atau kaya baru. Pertumbuhan kelompok ini sangat pesat," kata Dradjad di Jakarta, seperti dilaporkan VIVAnews.com .

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik berdasarkan jumlah pengeluaran, mereka masuk kelompok menengah-tengah jumlahnya meningkat hampir tiga kali lipat, dari 7,5 juta menjadi 22 juta jiwa dalam satu dekade.

Kelompok menengah-atas bahkan naik lima kali lipat dari 0,4 juta menjadi 2,23 juta jiwa. Sedangkan, kelompok berkecukupan naik 0,1 juta menjadi 0,37 juta jiwa.

Sementara, Data BPS 2010 menyebutkan dari 83,6 juta pekerja berpenghasilan tetap di Indonesia, sebanyak 30 persen atau 25,08 juta jiwa masuk kategori kelas menengah dengan pendapatan US$5.356 atau Rp48,25 juta per tahun.

Selanjutnya golongan atas berjumlah 10 persen atau 8,36 juta jiwa rata-rata penghasilannya US$14.198 atau Rp127,9 juta per tahun. Untuk lebih memperjelas bagaimana sektor-sektor bisnis tersebut menjadi sumber penghasilan orang-orang kaya baru, berikut ini penjelasannya:

Sektor keuangan
Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang tumbuh pesat di Indonesia. Khusus sektor perbankan telah mengalami pertumbuhan sangat signifikan dalam satu dekade. Pada tahun 2000, total aset perbankan sekitar Rp1000 triliun, namun pada akhir 2009 sudah melonjak tajam menjadi Rp2500 triliun. Itu belum termasuk industri asuransi, reksa dana dan pasar modal.

Sektor pertanian
Sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat menjadi sumber pertumbuhan orang kaya Indonesia. Banyak petani-petani perkebunan kelapa sawit kini makin sejahtera. Bahkan, tak sedikit kalangan elit daerah, mulai dari politisi, ormas yang kini menjadi orang kaya baru.

"Mereka dulunya biasa-biasa saja, dengan adanya otonomi daerah, mereka kini umumnya punya kebun sawit minimal 100 hektare hingga ribuan hektare," ujar Dradjad yang gemar ke daerah sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Sejumlah miliarder Indonesia, menurut Forbes, juga merupakan orang kaya Indonesia yang mengandalkan bisnis dari perkebunan kelapa sawit.

Sektor pertambangan
Pertambangan, khususnya batu bara, menurut Dradjad Wibowo, merupakan sumber pertumbuhan orang kaya baru Indonesia. Seperti halnya perkebunan sawit, jika dulu sumber alam dikuasai oleh kelompok terbatas, sekarang penguasaan atas aset-aset sumber alam seperti batu bara lebih meluas ke elit-elit politik, pebisnis lokal dan ormas yang memiliki akses lebih mudah terhadap pimpinan di daerah. Beberapa miliarder baru Indonesia yang masuk majalah Forbes, juga orang-orang yang bergerak di tambang batu bara.

Teknologi informasi
Teknologi informasi merupakan salah satu sektor yang tumbuh pesat di Indonesia. Sektor telekomunikasi merupakan sektor yang tumbuh paling pesat. Indonesia merupakan pasar ponsel terbesar di Asia Tenggara. Internet juga tumbuh signifikan. Tak heran jika bermunculan pebisnis baru di sektor hilir seperti maraknya pedagang ponsel hingga bermunculannya perusahaan-perusahaan konten penunjang.

Industri kreatif
Industri Kreatif merupakan salah satu industri yang makin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini antara lain fashion, musik, film, budaya, teknologi, kuliner, batik dan kerajinan. Menurut Dradjad, tumbuhnya industri kreatif didorong oleh anak-anak muda Indonesia yang sekolah di luar negeri, juga yang sekolah di dalam negeri namun kreatif memanfaatkan keahlian mereka. Kebanyakan mereka juga memasarkan produk-produknya lewat Internet.

Australia Banjir, Harga Kapas Dunia Naik

Harga Kapas dunia mencapai rekor tertinggi dalam beberapa pekan ini. Kembali naiknya harga komoditi ini dipicu kerusakan lahan perkebunan kapas akibat bencana banjir yang melanda Australia.

Laporan media setempat mencatat, harga kapas mencapai US$ 1,5225 yang merupakan harga tertinggi sejak 23 Desember. Padahal pengiriman Maret sudah naik 0,72 sen atau 0,5 % menjadi US$ 1,4797 per pon pada 14:36 waktu setempat di ICE Futures di New York.

Departemen Pertanian As, pasca meroketnya hara kemaren, terpaksa menurunkan estimasi produksi kapas global untuk tahun ini. Produksi hanya sekitar 115,46 juta bal, atau diturunkan 0,1% dari ekspektasi mereka bulan lalu.

Ini sangat tak sebading dengan kebutuhan. Merekapun menaikkan perkiraan konsumsi kapas 0,3% menjadi 116,58 juta bal. (1 bal = 218 kilogram ).

"Situasi keseluruhan komoditas memang seret, beberapa trader mengharapkan akan ada rekor harga tertinggi lagi," kata Jack Scoville Wakil Presiden Price Futures Group, Inc di Chicago, seperti dilaporkan kontan, hari ini.

MNC Targetkan Laba Bersih 2011, Rp1,02 Triliun

JAKARTA – Tren pertumbuhan ekonomi yang dinilai terus meningkat membuat PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) menargetkan laba bersih perusahaan itu di 2011 sebesar Rp1,02 triliun, dengan estimasi pendapatan konsolidasi perseroan sebesar Rp6,13 triliun.

”Kami sangat yakin target dapat tercapai karena tren pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Dengan estimasi pertumbuhan lebih dari 6% yang dipicu oleh pertumbuhan konsumsi yang tinggi, selanjutnya memicu pertumbuhan belanja iklan yang tinggi lebih dari 15% pada 2011 ini,” kata CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam keterangan tertulisnya, seperti dilaporkan, seputar-indonesia.com, kemarin.

Menurut Hary, pada 2011 ini perseroan akan tetap menyiarkan program - program dengan peringkat tinggi dalam bentuk sinetron, reality show, komedi situasi, acara musik, dan lainnya. Perusahaan juga akan terus berfokus untuk mengintensifikasi program in-house yang akan memberikan margin lebih tinggi. Karena dia berkeyakinan, MNC akan mendapatkan porsi mayoritas dari pertumbuhan iklan belanja yang tinggi.

Karena kekuatan yang berkelanjutan dari sebuah bisnis model yang sudah solid. “Khususnya karena kepemimpinan MNC yang signifikan di bisnis penyiaran. Di mana penyiaran TV mendapatkan sekitar 70% dari total iklan belanja industri media,” ungkapnya.

Hary menjelaskan, media cetak saat ini mengalami momentum kenaikan sirkulasi dan kenaikan pendapatan dari iklan dan diharapkan dapat mendapatkan porsi yang baik dari total belanja iklan pada media cetak sebesar 26%. Hingga November 2010, MNC mencatat pendapatan konsolidasi sebesar Rp4,37 triliun, naik 36% dibandingkan dengan kinerja tahun lalu sebesar Rp3,21 triliun.

Pendorong utama peningkatan tersebut adalah dari kenaikan pendapatan iklan yang signifikan sebesar 41% dan dari content dan value added services yang tumbuh sebesar 10%.

Dengan sedikit peningkatan pada beban usaha, MNC mencatat laba usaha dengan pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 85%,dari Rp571 miliar pada 2009 menjadi Rp1,05 triliun pada 2010.

EBITDA meningkat sebesar 67%, dari Rp727 miliar pada 2009 menjadi Rp1,21 triliun pada 2010. Peningkatan pun terjadi untuk laba bersih sebesar 72%, dari Rp375 miliar pada 2009 menjadi Rp646 miliar di tahun 2010.

Kinerja MNC yang sangat baik terutama didukung oleh bisnis penyiaran di mana pendapatan iklan dari TV memberikan kontribusi sebesar 77% terhadap pendapatan konsolidasi MNC.

Secara keseluruhan, MNC mencapai 42% pangsa pemirsa di minggu terakhir di tahun 2010. Ke depannya, MNC telah berhasil mendapatkan beberapa program olahraga yang berpotensi memiliki rating tinggi, seperti Barclays Premier League untuk tiga musim, Euro Cup untuk tahun 2012 dan 2016, AFF Championship2012, AFC Asian Cup 2011, dan AFC Championship League untuk tahun 2011 dan 2012.

Analis dari Indosurya Securities Reza Priyambada mengatakan, pada tahun ini emiten sektor media massa masih berpotensi untuk terus tumbuh.

Selain karena tingkat persaingannya tidak seketat sektor pertambangan, masyarakat Indonesia sangat haus akan informasi dan hiburan. ”Tidak heran kalau sebagian besar pelaku usaha pada sektor ini terus mendapatkan keuntungan,” jelas dia.

Raih Penghasilan Besar di Sektor Bisnis Ini

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 25,08 juta jiwa atau 30 persen dari pekerja yang menerima pendapatan mempunyai penghasilan US$5.356 atau Rp48,25 juta per tahun atau termasuk golongan menengah. Sedangkan untuk golongan atas atau 8,36 juta jiwa rata-rata penghasilannya US$14.198 atau Rp127,9 juta per tahun.

Kepala BPS Rusman Heriawan menjelaskan pekerja yang masuk dalam golongan menengah dan atas merupakan pekerja sektor formal. Mereka yang bergaji Rp48,25 juta dan Rp127,9 juta itu terdiri dari pekerja industri, pertambangan, perbankan dan jasa (service). Sementara yang masuk dalam golongan bawah diisi oleh sektor pertanian dan perdagangan kecil seperti pedagang kaki lima.

"Untuk golongan atas lebih banyak diisi pekerja memiliki skill tinggi seperti sektor pertambangan, perbankan," ujar Rusman kepada situs VIVAnews.com di Jakarta, Selasa 4 Januari 2011.

Rusman berharap lapangan kerja industri sebaiknya makin luas. Hal itu dikarenakan sektor ini lebih menjamin pendapatan masyarakat agar tidak fluktuatif.

Dari jumlah penduduk 237,6 juta, penduduk yang bekerja sebanyak 108,2 juta orang. Angka itu terdiri dari 83,6 juta orang bekerja yang menerima pendapatan dan sisanya mempunyai usaha mandiri.

Dari 83,6 juta pekerja yang mempunyai pendapatan, 60 persen atau 50,15 juta jiwa mempunyai penghasilan rata-rata US$2.284 atau Rp20,57 juta per tahun atau termasuk golongan bawah.

Sisanya golongan menengah sebanyak 30 persen atau 25,08 juta jiwa mempunyai pendapatan US$5.356 atau Rp48,25 juta per tahun atau termasuk golongan menengah.

Sedangkan untuk golongan atas sebesar 10 persen atau 8,36 juta jiwa rata-rata penghasilannya US$14.198 atau Rp127,9 juta per tahun.

Singapura Rintis Bisnis Wisata di Wilayah Timur

Jakarta - Pemerintah Singapura nyatakan siap kembangkan bisnis wisata menggunakan kapal pesiar di Indonesia. Tujuannya lebih ke Indonesia Bagian Timur meski pusatnya di Bali.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Bali akan menjadi salah satu tempat tujuan wisata kapal pesiar tersebut nantinya. "Mereka memerlukan daerah-daerah untuk dikunjungi salah satunya nanti base-nya di Bali," kata Hatta kepada situs inilah.com di kantornya, Selasa (4/1).

Saat ini, lanjutnya, bisnis pelayaran di Singapura tengah booming. Pemerintah berharap, dengan adanya pengembangan wisata kapal pesiar bersama kedua negara, jumlah wisatawan yang bekunjung ke Indonesia akan semakin meningkat.

"Nanti dari Singapura, turis ke Bali dan bisa langsung masuk ke Indonesia bagian timur ke daerah-daerah wisata bahari di sana," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga sepakat untuk pengembangan bisnis pariwisata dengan lebih meningkatkan kerjasama bidang angkutan udara (air transport), yang terkait dengan kesepakatan open sky yang mulai berlaku pada tahun 2015 sebagai bagian dari ASEAN Economy Community.

"Kita secara bertahap sekarang mulai mengaitkan kerjasama ini dengan bagaimana turis dan air transport ini masuk ke indonesia," ujarnya.

Pemerintah Indonesia dan Singapura rencananya akan mulai membuka rute tujuan wisata baru terutama untuk kawasan timur Indonesia seperti Maluku, Ambon, Manado, dan daerah lainnya di KTI.

Ekonomi Tumbuh, Tapi Kesejahteraan "Nol"

SUARAPUBLIC.COM - Boleh jadi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai lebih dari 6,5 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi ini tidak diikuti dengan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat, tidak ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2010. Peneliti senior LIPI, Wijaya Adi, mengatakan bahwa kesimpulan ini dicapai dari beberapa indikator, seperti jumlah pengangguran dan tren penduduk miskin sepanjang tahun 2010.

Adi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tak berdampak apa-apa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia mengacu pada angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2010. Jumlah pengangguran terbuka memang menurun dari tahun 2009, yaitu dari angka 9.259 orang menjadi 8.592 orang.

Namun, jumlah pengangguran yang digolongkan sebagai setengah pengangguran atau pekerja dengan jam kerja rata-rata 2-5 jam saja per hari justru meningkat signifikan, yaitu dari 31.363 orang ke angka 32.803 orang.

"Artinya, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi korelasinya enggak sejalan. Pertumbuhan ekonomi tidak terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat," katanya dalam keterangan pers di Gedung LIPI, Rabu (22/12/2010).

Adi menambahkan, orang kaya di Indonesia semakin banyak. Namun, jumlah orang miskin juga tak kunjung berkurang secara signifikan. Wijaya dan rekan-rekannya menduga, angka pengangguran ditekan dengan semacam bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Dengan demikian, batas bawah garis kemiskinan bisa terlampaui.(*)

Kinerja Kementerian Keuangan Tidak Memuaskan

Menteri Keuangan RI, Agus Martowardojo

SUARAPUBLIC.COM - Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap empat area utama. Itu adalah penerimaan negara, belanja negara, pembiayaan APBN dan pengelolaan aset (terutama piutang) negara. Kinerja di keempat area tersebut selama beberapa tahun terakhir terlihat jauh dari memuaskan.

"Secara kualitatif, kita mengetahui bahwa kinerja belanja negara diwarnai oleh kelemahan yang sangat kronis. Ini meliputi kegagalan penyerapan APBN, alokasi anggaran yang tidak efisien, alokasi anggaran yang kurang maksimal mendorong pembangunan, dan kebocoran anggaran. Dari sisi pembiayaan APBN, Kementerian Keuangan cenderung melepas SBN (surat berharga negara) dengan yield (imbal hasil) yang mahal, sehingga menjadi beban yang lebih mahal dari semestinya di masa mendatang," papar Dradjad H Wibowo, ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) di Jakarta, Rabu (22/12/2010).

Dradjad menyatakan, piutang negara baru tertagih sekitar 0,8 persen setelah puluhan tahun. Jika negara diibaratkan sebagai korporasi, maka Indonesia bisa dikatakan telah memiliki departemen treasurer (mengurus perbendaharaan) yang senang mengambil utang mahal. Namun, departemen itu tidak mampu membelanjakan dana dengan benar, serta tidak mampu menagih piutang sebagaimana mestinya.

Dalam hal penerimaan negara, kinerja Kementerian Keuangan (Kemkeu) ternyata sangat memprihatinkan. Jika dikategorikan menurut struktur organisasi Kemkeu, di luar hibah terdapat empat kelompok utama penerimaan negara, yaitu pajak dalam negeri di luar PPh (pajak penghasilan) minyak dan gas serta pendapatan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak perdagangan internasional dan cukai (bea dan cukai), dan PPh Migas.

"Kelompok pertama menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak, kelompok kedua dan keempat Ditjen Anggaran, serta kelompok ketiga Ditjen Bea Cukai. Khusus untuk kelompok ke-2 dan ke-4, peranan kementerian dan lembaga (K/L) lain sangat besar, sehingga DJA (Ditjen Anggaran, Kemkeu) lebih berperan sebagai lembaga penampung. Misalnya, penerimaan dividen sangat dipengaruhi oleh kinerja Kementerian BUMN dan para direksi BUMN, demikian juga dengan penerimaan sumber daya alam oleh K/L sektoral," pungkasnya.(*)

2011, Kesenjangan Ekonomi Makin Lebar

Potret Kehidupan Masyarakat Desa

SUARAPUBLIC.COM - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun ini.

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga Triwulan III mencapai 5,8% dari prediksi pertumbuhan tahun ini yang mencapai 6%.

Meskipun demikian, hal ini tidak lantas berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai. Justru, LIPI memprediksi kesenjangan sosial akan semakin lebar karena pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas, tapi tidak memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar peneliti senior LIPI Wijaya Adi dalam pemaparannya mengenai Outlook Perekonomian Indonesia 2011: Antara Pertumbuhan dan Kesejahteraan di kantor LIPI, Jakarta, Rabu (22/12/2010).

Tim dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E-LIPI) memiliki dua indikator kesejahteraan. Pertama ialah tingkat pengangguran, sedangkan kedua ialah tingkat kemiskinan.

Dari segi pengangguran, pemerintah sendiri mengklaim bahwa jumlah pengangguran menurun dari 9.259.000 jiwa (2009) menjadi 8.592.000 jiwa (2010). Tahun 2011, pemerintah menargetkan penurunan menjadi 8.123.000 jiwa.(*)

BI Laporkan 15 Ribu Penipuan Rekening

SUARAPUBLIC.COM - Bank Indonesia melaporkan 15 ribu lebih kasus penipuan senilai Rp 86 miliar di rekening sepuluh bank sejak 2007 hingga pertengahan 2010. Modus penipuan beragam, dari pesan pendek, menaruh surat berharga di jalan dan meminta penemu menghubungi nomor tertentu, hingga penipuan kecelakaan. Penipuan tahun lalu mencatatkan rekor terbanyak.

Mediator Madya Senior Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir, mengatakan 60 persen kasus yang dilaporkan ke kepolisian bisa diselesaikan. Dia memperkirakan penipuan tahun ini bakal menurun seiring dengan pemakaian chip pada kartu kredit sejak awal tahun ini. “Masyarakat juga lebih hati-hati,” ucap Sondang di Jakarta kemarin.

Untuk menekan modus penipuan, Bank Indonesia mengembangkan peraturan bye laws, yakni pemblokiran rekening nasabah yang diduga fiktif atau rekening yang menampung hasil kejahatan. “Intinya, ada indikasi hasil kejahatan,” sebut Kepala Divisi Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Aribowo.

Aribowo menyatakan, penerapan aturan bye laws lebih cepat menekan dampak penipuan karena tidak membutuhkan waktu lama. Cara ini bisa lebih ampuh ketimbang menunggu perintah blokir dari pengadilan atau lembaga hukum yang berwenang.

Selain ada kemungkinan dana nasabah ditarik pelaku kejahatan, identitas penipu biasanya fiktif. “Cara itu juga lebih sederhana daripada proses hukum,” ujarnya.(*)

Orang Terkaya Indonesia Kuasai Mayoritas BCA

SUARAPUBLIC.COM - Orang terkaya di Indonesia, R. Budi Hartono dan Michael Hartono, pemilik Grup Djarum kini menjadi menguasai saham di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) setelah membeli saham bank dengan nasabah terbanyak itu senilai Rp3,45 triliun.

Dana Rp 3,45 triliun itu setara untuk membeli 515 juta lembar saham BCA atau sekitar 3,09% di harga Rp 6.700 per lembar saham. Dengan adanya transaksi tersebut, maka Grup Djarum menguasai 50,24 saham di bank swasta tersebut.

"Pembelian saham itu dilakukan oleh dua anak usahanya, Tricipta Mandhala Gumilang dan Caturguwiratna Sumapala melalui Credit Suisse dari UBS Securities," ungkap salah satu sumber yang mengetahui transaksi tersebut, Selasa (21/12/2010).

Dua anak usaha tersebut merupakan pemegang saham pengendali dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Sebelumnya, Grup Jarum juga sudah meraup dana sebanyak Rp 4,763 triliun dari penjualan saham TOWR.

Dana yang didapat setelah menjual saham TOWR itu ternyata digunakan untuk membeli sebagian saham di BCA. "Dengan adanya transaksi ini maka secara keseluruhan grup Djarum memiliki sekitar 50,24% berdasarkan outstanding shares BCA," bisik sumber tersebut.

Sebelum transaksi ini, komposisi kepemilikan saham di BCA adalah Farindo Investment/Grup Djarum (47,15%), Anthony Salim (1,76%), Masyarakat (49,91%) dan Treasury Stock (1,18%). Belum diketahui, saham milik siapa yang dibeli oleh Farindo.(*)

BI Dorong BPD Jual Saham di Bursa

SUARAPUBLIC.COM - Bank Indonesia (BI) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) untuk meningkatkan permodalan dan likuiditasnya. Bank sentral sangat menyayangkan BPD yang hanya menempatkan dana masyarakatnya di sejumlah instrumen moneter seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Demikian dikatakan Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad di sela acara penandatanganan komitmen bersama BPD sebagai bank terkemuka (regional champion) di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (21/12/2010).

"Memang menjadi tema kebijakan penguatan modal dan likuiditas perlu, bukan persolan lokal dan BPD sendiri tidak terlepas dari itu. BPD sudah ada yang IPO nah akan diikuti lagi dan saya kira itu bagus, kita dorong mereka," kata Muliaman.

Muliaman mengatakan, komitmen bank sentral selaku regulator akan mengawasi dan memantau kinerja BPD yang disampingkan dengan permodalan yang baik. Oleh karena itu, Muliaman mendesak BPD untuk memberikan rencana kerja konkrit atau action plan untuk menghadapi persaiangan kedepan.

"Komitmen BI itu mengawasi dan memantau, kita minta mereka bersama-sama membuat action plan. Disamping masalah modal ada juga masalah struktural yakni mengenai infrastruktur dan IT dimana ini akan menjadi perhatian. Karena jika tidak ditingkatkan maka BPD akan kalah bersaing," tandasnya.(*)

Penerbangan Tambah 59 Ribu Kursi

SUARAPUBLIC.COM - Penerbangan di Indonesia telah menyiapkan tambahan sebanyak sekitar 59 ribu lebih kursi untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru 2011. Berdasarkan rekapitulasi penerbangan tambahan yang dirilis Kementerian Perhubungan disebutkan ekstra flight tersebut terdiri dari untuk rute domestik sebanyak 20.900 kursi dengan 96 frekuensi.

Sedangkan untuk rute internasional disediakan sebanyak38.540 kursi tambahan dari rencana 156 penerbangan dari dan ke Indonesia. Sebagai contoh, Garuda telah menyiapkan sebanyak 14 ribu kursi tambahan selama masa peak season akhir tahun ini. Rute tergemuk yang biasa terjadi saat masa libur ini adalah Jakarta-Denpasar.

Kali ini pun jadi rebutan tiga maskapai. Garuda menyiapkan sebanyak 14 kali penerbangan dengan kapasitas 5.670 seat, sementara Indonesia AirAsia menyiapkan 40 penerbangan dengan 7.200 kursi. Lion Air membidik rute Jakarta-Yogyakarta dengan 20 kali penerbangan berkapsitas 4.260 penumpang. Sedangkan Mandala akan menambah enam penerbangan di rute itu dengan kapasitas 1.080 orang.

Sementara untuk rute regional, sebanyak 38.540 akan dilayani oleh sembilan maskapai. Ke-9 maskapai itu adalah Garuda, Indonesia AirAsia, Mandala, China Airlines, Silk Air, Strategic Air, Singapore Airlines, Transaero dan Malaysia Airlines. Rute-rute yang dilayani antara lain Jakarta-Singapura, Denpasar-Perth, Jakarta-Hongkong, Jakarta-Taipei, Surabaya-Singapura,Denpasar-Perth, Singapura-Denpasar, dan Medan-Kuala Lumpur.

Head of Communication Corporate Mandala, Nurmaria Sarosa menjelaskan, pihaknya akan menambah kapasitas di dua rute regional yaitu Jakarta-Singapura dan Jakarta-Hongkong. "Kalau ke Singapura biasanya satu kali, maka kita menambah jadi dua kali sehari, sedangkan ke Hongkong yang biasanya seminggu empat kali menjadi tujuh kali sepekan," ujarnya, Selasa (21/12/2010).(*)

Lima Negara Penanam Modal Terbesar di Indonesia

SUARAPUBLIC.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan mengungkapkan, lima negara menjadi investor asal penanam modal asing terbesar di Indonesia pada 2010. "Kelima negara itu adalah Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Mauritius," ujar Gita, Senin (20/12/2010).

Gita memaparkan, kelima negara tersebut sebagian besar menanamkan modal di sektor infrastruktur, telekomunikasi, logistik, agroindustri, dan pertambangan.

Gita menjelaskan BKPM akan terus mendorong penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. Lima tahun terakhir, sebanyak 80 persen penanaman modal dilakukan di Pulau Jawa dan 20 persen di luar Jawa. Namun, pada 2010, porsi investasi di luar Jawa sudah meningkat menjadi 30 persen. "Investasi PMDN juga sudah meningkat menjadi 25-30 persen," sebutnya.

Untuk 2011, Gita menargetkan investasi asing dan dalam negeri di Indonesia akan mencapai Rp 230 triliun atau naik 15 persen dari realisasi 2010 yang ditargetkan mencapai Rp200 triliun. "Target tahun depan kami tidak mau muluk-muluk," terangnya.

Untuk stimulus investasi PMDN, BKPM menargetkan tiga dari lima proyek Private Public Partnership (PPP) akan diberikan kepada investor dalam negeri. Tiga proyek itu antara lain, PLTU di Jawa Tengah, Water Treatment Unggulan di Jawa Timur dan Proyek rel kereta api Manggarai - Bandara Soekarno-Hatta. Total investasi ketiganya mencapai US$3-4 Miliar.(*)

Warga Asing Dilarang Properti di Indonesia

SUARAPUBLIC.COM - Keinginan pemerintah untuk memberikan kesempatan pada warga negara asing (WNA) memiliki properti di Indonesia, akhirnya kandas. Hal ini menyusul penolakan Komisi V DPR RI terhadap pemilikan properti oleh orang asing yang tertuang dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang disahkan pekan lalu.

Ketua Komisi V DPR RI Yasti Suprejo Mokoagow mengatakan, dalam Pasal 52 UU Perkim hanya dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai. Ketentuan mengenai orang asing dapat menguni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai tersebut itupun harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Memang dalam pembahasan sempat terjadi pro kontra. Pemerintah beralasan dengan memberikan kesempatan WNA membeli properti di Indonesia, bisa mendongkrak devisa negara. Namun sebagian besar fraksi menolak argumen tersebut," ujar politisi PAN asal Sulut ini yang dihubungi Minggu (19/12/2010).

Alasan penolakan dewan terhadap pemilikan properti oleh WNA ini dilihat dari banyak aspek. Salah satunya tentang keberpihakan pengembang. Dikhawatirkan begitu usulan pemerintah disetujui, pengembang justru lebih memusatkan membangun properti untuk WNA daripada masyarakat menengah ke bawah.

"Kan iya, mana ada sih pengembang yang mau rugi. Dia pasti akan memilih bangun properti untuk WNA karena harganya jauh lebih mahal. Kalau sudah begitu masyarakat kita yang akan kena dampaknya. Dan ini tidak akan sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan perumahan layak bagi seluruh masyarakat," tandasnya.(*)

BI Blokir Rekening untuk Menipu

SUARAPUBLIC.COM - Bank Indonesia (BI) menyatakan sejak tahun 2007 hingga tengah tahun ini sudah ada 15 ribu lebih kasus penipuan di rekening. Untuk menyelesaikan kasus ini, bank sentral mengembangkan aturan bye laws atau pemblokiran rekening. Pusat Pelaksana Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, dan Kejaksaan juga diminta terlibat.

Kepala Divisi Pengembangan dan Kebijakan Sistim Pembayaran Bank Indonesia Aribowo mengatakan, telah mengembangkan aturan bye laws atau pemblokiran rekening. Aturan ini telah ada sejak 2000 lalu. Awalnya bye laws digunakan oleh anggota Komite yang terkategori sebagai lembaga keuangan bank.

Latar belakang munculnya bye laws ini karena Bank Indonesia melihat ada ribuan rekening di bank yang digunakan sebagai penampung hasil penipuan. "Bye laws adalah pemblokiran rekening, penghentian sementara rekening yang berkaitan dengan nasabah yang identitasnya fiktif. Karena rekeningnya menampung hasil kejahatan. Ada indikasi hasil kejahatan," sebut Mediator Madya Senior Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir.

Penipuan intinya meminta nasabah melakukan transfer dana ke nomor rekening tertentu di bank. Seperti undian berhadiah palsu, surat perintah transfer fiktif, dan jenis-jenis penipuan lainnya. "Kejahatan-kejahatan lain seperti Card Trapping, Card Skimming, dan semua kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam cyber crime atau cyber fraud yang mengakibatkan adanya transfer dana dari rekening nasabah ke korban kepada rekening penerima dana yang dilakukan pihak lain secara melawan hukum," ujarnya.

Umumnya, rekening penerima dana menggunakan identitas fiktif. Namun, saat di proses di pengadilan dan lembaga hukum lainnya, kasus penipuan rekening ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat memblokir rekening. Sedangkan dana nasabah terlanjur ditarik pelaku kejahatan. "Proses hukum membutuhkan waktu lama, pelaku sulit ditangkap karena menggunakan identitas fiktif," pungkasnya.(*)

BTN Luncurkan Kartu Kredit

SUARAPUBLIC.COM - Bank Tabungan Negara (BTN) resmi meluncurkan kartu kredit. Diharapkan sebanyak 30 ribu kartu kredit co-brand dengan Bank Mandiri ini dapat terserap di tahun pertama peluncuran.

"Peluncuran kartu kredit ini salah satu strategi untuk memperkuat dana masyarakat. Ini bagian dari inovasi produk perseroan. Namun, kita core business BTN tetap di perumahan," ujar Direktur Utama BTN Iqbal Latanro, Senin (20/12/2010) malam.

Sebagai pemula di bisnis kartu kredit, lanjut Iqbal, BTN menyadari kompetensi dan kapasitas yang ada. "Untuk itu BTN co-brand dengan Bank Mandiri," ujarnya. Tetapi, Iqbal menegaskan pemilihan Bank Mandiri sebagai co-brand juga telah melewati beauty contest. "Kami memutuskan pilih Bank Mandiri, tapi pilihnya dengan prinsip good corporate governance," imbuh Iqbal.

Kartu kredit yang mulai efektif diterbitkan pada Januari 2011 tersebut, dalam lima tahun ke depan diharapkan terserap 300 ribu unit. Sedangkan di tahun pertama ditargetkan terserap sebanyak 30 ribu unit.

Di kesempatan yang sama, Direktur Consumer Banking BTN Irman A. Zahiruddin, menambahkan karena kartu kredit ini co brand, BTN tidak mengelola operasionalnya. "Dalam hal ini BTN dapatkan customer, tapi secara operasional dikelola Bank Mandiri. BTN yang akan menerbitkan dan menjual kartu kreditnya," bebernya.(*)

Mayoritas Tenaga Kerja Lulusan SD

SUARAPUBLIC.COM - Tenaga kerja Indonesia ternyata masih didominasi lulusan sekolah dasar. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja sebanyak 116 juta orang, sebanyak 51 persen merupakan lulusan sekolah dasar. Lulusan sarjana hanya sekitar 8 persen.

Komposisi ini membuat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar khawatir. Karena itu, mulai tahun ini, dia berjanji menggenjot program-program pelatihan keterampilan alternatif berbasis masyarakat.

Hal itu misalnya dilakukan dengan mengadakan Rumah Terampil, memperbanyak Mobil Terampil ke pelosok, dan memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) yang berbasis kekuatan lokal. "BLK ini sifatnya gratis, baik yang ditangani pemda maupun kerja sama dengan masyarakat," ujarnya, Senin (20/12/2010).

Muhaimin berharap, pelatihan ini bisa turut meningkatkan kualitas dari tenaga kerja tersebut. Tahun depan, dia menargetkan angkanya turun menjadi 35 persen.(*)

Telkom harus Tegaskan Kepastian Merger TelkomFlexi-Esia

SUARAPUBLIC.COM - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) harus segera menegaskan, kepastian jadi atau tidaknya rencana merger TelkomFlexi dengan Esia.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menilai, ketidakpastian rencana konsolidasi tersebut telah memicu munculnya berbagai spekulasi yang meresahkan internal perusahaan Telkom. Hal itu terlihat dari ancaman mogok kerja serikat karyawan (sekar) perusahaan pelat merah tersebut jika konsolidasi tetap dilakukan.

"Masalah ini sudah cukup berlarut-larut, sampai akibatnya sekarang Sekar menolak. Telkom harus segera menegaskan, jadi merger atau tidak. Sehingga tidak membuat kegelisahan di dalam perusahaan. Kalau tidak tegas, dampaknya tidak baik bagi kondisi perusahaan," katanya, kemarin.

Heru berpendapat, kegelisahan yang dialami internal Telkom wajar. Pasalnya, rencana konsolidasi antara kedua operator itu akan berdampak pada kelangsungan pekerjaan mereka di kemudian hari. Terlebih, hingga saat ini mereka tidak memeroleh kejelasan bagaimana pola konsolidasi akan dilakukan jika rencana itu diwujudkan.

"Ketidaktenangan dalam Telkom pasti ada. Terlebih buat orang-orang yang merasa sudah membangun dan membesarkan Flexi selama ini. Mereka terancam posisinya. Karena rencana yang tidak jelas, juga polanya tidak diketahui, mereka tidak tenang menerka-nerka apakah nanti akan bekerja di Esia atau kehilangan pekerjaannya," pungkasnya.(*)

SPBU Asing Bakal Kebanjiran Pelanggan

SUARAPUBLIC.COM - Pengamat perminyakan, Kurtubi, menegaskan bahwa salah satu dampak pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing akan kebanjiran pelanggan.

"Ini otomatis, karena konsumen tidak boleh beli premium, SPBU asing akan kebanjiran pelanggan yang luar biasa," kata Kurtubi Rabu (15/12/2010).

Kurtubi memaparkan, dengan pembatasan BBM yang dirancang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, SPBU asing juga memiliki peluang yang cukup besar dan merata. Bahkan di kota-kota kecil sekalipun, bisnis BBM ini sangat menguntungkan.

Penjualan BBM non subsidi, diperkirakan Kurtubi, akan memberikan keuntungan sekitar Rp 500 per liter. Apabila penghematan yang ditargetkan pemerintah untuk wilayah Jabodetabek sebanyak 500.000 kiloliter untuk permulaan, dengan harga jual di kisaran Rp 6.900 per liter, maka akan tercapai omset sekitar Rp 35 miliar yang diperebutkan oleh SPBU penyedia BBM non subsidi.

Namun, persaingan antar SPBU tersebut diperkirakan akan lebih ditekankan dengan persaingan di mutu layanan. Hal ini karena harga jual BBM non subsidi yang relatif sama dimanapun. "Paling selisih cuma sekitar Rp 50 rupiah, tidak signifikan," katanya.

Pernyataan serupa dilontarkan oleh pengamat perminyakan dari Reforminer Institute, Pri Agung. Menurut Pri, potensi perebutan pasar akan sebanding dengan jumlah premium yang ditargetkan untuk penghematan "Kalau untuk Jabodetabek awal 500.000 kiloliter, lantas Jawa-Bali empat juta kiloliter, maka itulah potensi yang diperebutkan," katanya.

Tetapi, kemungkinan pemilik SPBU asing melakukan ekspansi usaha ke luar Jawa maupun Bali diperkirakan tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. Soalnya, para pengusaha akan melihat dulu perkembangan dan keberhasilan program pembatasan BBM tahap awal.(*)