Wah! 80 % Perusahaan di Sampit Gunakan BBM Bersubsidi

Sampit - Penggunaan BBM bersubsidi oleh perusahaan swasta di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) cukup tinggi. Anggota Komisi II DPRD Kotim menilai ada sekitar 80 persen angkutan perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan BBM bersubsidi.

"Angka itu kami temukan berdasarkan hasil survei lapangan ke sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroprasi di wilayah Kotawaringin Timur," beber Dadang H Syamsu, anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, di Sampit, Kamis (27/1).

Operasional kendaraan milik perusahaan memang menggunakan BBM industri, namun ketika perusahaan tersebut melakukan land clearing, mengangkut hasil kebun dan pengangkutan Curde Palm Oil (CPO) dari pabrik ke pelabuhan dilakukan oleh kontraktor.

Kontraktor itu sebagian besar adalah masyarakat dan dalam pengoperasian kendaraannya menggunakan BBM bersubsidi. Hal itulah yang membuat penggunaan BBM bersubsidi mengalami peningkatan.

Seharusnya kendaraan milik kontraktor yang operasionalnya di wilayah perkebunan kelapa sawit tidak dibenarkan menggunakan BBM bersubsidi dan wajib memakai BBM industri. "Pemerintah daerah dan instansi terkait seharusnya melakukan penertiban terhadap ratusan kendaraan milik kontraktor itu dan melarang menggunakan BBM bersubsidi," timpalnya.

Diakuinya pihaknya sangat mendukung tindakan yang diambil pihak Kepolisian Resor (Polres) Kotawaringin Timur dengan melakukan penertiban pelansir BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penetiban pelansir BBM yang dilakukan polisi berdampak positif dan pasca penertiban itu antrian kendaraan di SPBU sekarang mulai berkurang karena pelansir mulai ketakutan.

"Sekarang polisi sudah saatnya melakukan tindakan di lapangan dan jangan pernah ada kompromi lagi, sebab sebelum penanganan pelansir ini hanya sebatas rapat dan pembentukan tim saja," sebutnya.

Sementara koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kotawaringin Timur Audy Valend mengatakan, tim gabungan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi terdiri dari Depo Pertamina Cabang Sampit, TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Organda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub) dan LSM.

Dalam rapat tim, disepakti pelansir yang menggunakan mobil dan pendistribusi BBM yang menggunakan kendaraan roda dua tidak diperbolehkan membeli BBM di SPBU. "Khusus untuk pendistribusian BBM bersubsidi ke daerah pedalaman dengan menggunakan kendaraan roda dua diwajibkan membeli BBM di Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dengan ketentuan yang bersangkutan harus membawa surat dari Kepala Dusun, Kepala Desa, Lurah dan Camat," ucapnya.

Pendistribusian BBM bersudsidi ke daerah pedalaman itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak boleh lebih. Kesepakatan hasil rapat itu kelihatannya tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, bahkan BBM yang ada di APMS sendiri tidak jelas peruntukannya.

Padahal kalau rencana itu benar-benar dijalankan dipastikan tidak akan ada penlasir dan antrian di SPBU. "Kami harap pihak Depo Pertamina Cabang Sampit bersama dengan pemerintah daerah meninjau kembali pendistribusian BBM yang dilakukan pengelola APMS, sebab diduga telah terjadi penyelewengan dalam pendistribusiannya," ucapnya, seperti dilaporkan republika, kemaren.

Ahli Waris Blokade Landasan Pacu Bandara Sampit

SAMPIT - Puluhan warga ahli waris tanah yang dijadikan landasan pacu menutup Bandara Haji Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Selasa (4/1). Mereka bertekad tidak akan membongkar pagar pembatas sebelum ada kepastian pembayaran ganti rugi tanah mereka itu.

Sebelumnya pihak ahli waris telah mengajukan rincian ganti rugi atas lahan mereka yang digunakan untuk pembangunan bandara kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur. Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan.

"Untuk lahan seluas 800 meter persegi itu kami telah mengajukan ganti rugi sebesar Rp6 miliar," kata Rusdi, perwakilan ahli waris, lahan yang dijadikan landasan pacu Bandara Haji Asan Sampit, di Sampit.

Pengajuan ganti rugi itu belum dapat dipenuhi pihak terkait karena Pemkab Kotawaringin Timur masih menunggu putusan amar Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) yang diajukan pihak bersengketa, yakni RA Djalal.

"Kami tidak mau tahu karena pada 2007 lalu MA telah memutuskan Gusti Muhammad Saad pemilik tanah yang sah sebagai pemenang sengketa tersebut. Jadi wajar kalau kami sebagai ahli waris mengambil hak atas kepemilikan tanah itu," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Supriadi MT mendesak Pemkab Kotawaringin Timur untuk segera membayar ganti rugi yang diajukan ahli waris dan tidak ada alasan untuk menunda lagi.

"Pemerintah daerah harus mengambil kebijakan dan segera menyelesaikan permasalahan ini meski belum ada putusan amar PK dari MA, sebab secara hukum ahli waris Gusti Muhammad Saad adalah pemilik yang sah atas tanah itu," ucapnya.

Sementara itu, penutupan landasan pacu Bandara Sampit praktis menyebabkan penerbangan tujuan daerah setempat maupun ke daerah lain terganggu. Hal itu diakui Kepala Bandara Haji Asan Sampit Tugino.

"Pelayanan penerbangan terganggu oleh blokade ini. Penerbangan pesawat jenis Boeing berukuran besar ditunda, sedangkan untuk pesawat jenis ATR masih bisa mendarat," ungkapnya.

Luar Biasa, 9,5 Juta Hektare Hutan di Kalteng Rusak

SAMPIT - Sepanjang tahun 2009 kerusakan lahan dan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 9,5 juta hektare. Menurut para peneliti, kerusakan terparah berada di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur.

"Kerusakan hutan tertinggi di wilayah Kabupaten Seruyan dengan luasan mencapai 976,559 hektare dan kedua di Kotawaringin Timur seluas 976,555 hektare," kata peneliti lingkungan hidup Universitas Palangka Raya (Unpar), Sidik R Usop, di Sampit, Senin (27/12).

Kerusakan hutan dan lahan di Kalimantan Tengah sangat parah dan berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalteng tahun 2009, kerusakan hutan mencapai 9,5 juta hektare.

Menurut Sidik Usop, angka itu lebih tinggi dari data tahun 2006 dimana kerusakan hutan mencapai 7,27 hektare. Tingginya kerusakan itu tidak diimbangi dengan kemampuan merehabilitasi.

Dalam satu tahu, kemampuan merehabilitasi hutan hanya rata-rata 50 ribu hektare baik rehabilitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Reboisasi (DR) maupun melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN).

Dampak penurunan kualitas lingkungan seperti itu akibat tidak seimbangnya pengelolaan lingkungan yang mengabaikan model pembangunan berkelanjutan. Baik keberlanjutan secara ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Kerusakan hutan juga karena adanya konflik antara pengusaha atau investor dengan masyarakat selama dan hal itu disebabkan cara pandang yagn melihat investasi sebagai fungsi ekonomi untuk memperbesar pendapatan daerah dan belum secara serius untuk menyelaraskan dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat saat ini menjadi suatu pilihan yang paling rasional dalam pengelolaan hutan pada era desentraliasi dan otonomi daerah.

Pada masa yang akan datang, pengelolaan hutan tidak dapat lagi bersandar pada pengelolaan negara dan berbasis hanya pada modal besar. Hak-hak masyarakat lokal dan pengelolaan sumber daya alam sudah saatnya diakui, demikian pula pengetahuan tradisional masyarakat mestinya menjadi pilihan bagi pengelola hutan.

Kearifan tradisional masyarakat diberbagai tempat telah terbukti dapat melestarikan sumber daya hutan.

"Dari sisi beban pemerintah, pengelolaan hutan skala kecil dan partisipasi ini adalah pilihan yang paling rasional dalam melakukan rehabilitasi dan mencegah meluasnya kerusakan hutan," katanya. sumber: republika.co.id

Solar masih Sulit Didapat di Kalteng

SUARAPUBLIC.COM - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar terus terjadi di berbagai kota dan daerah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Akibatnya, di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar numum (SPBU) di Kota Sampit dan Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, tampak terjadi antrean kendaraan yang cukup panjang, Minggu (26/12).

Antrean kendaraan angkutan umum, barang dan kendaraan pribadi terus terjadi, dan ini merupakan pemandangan sehari-hari di sejumlah SPBU di Kota Sampit dan Palangka Raya. Kelangkaan solar di Kalimantan Tengah sesungguhnya telah dirasakan muncul sejak pertengan 2010.

"Kami tidak habis pikir, kenapa kondisi kesulitan masyarakat mendapatkan BBM terutama jenis solar tidak ada tanda-tanda akan berakhir, dan bahkan cenderung semakin parah," kata Zulkifli Nasution, ketua harian Organda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Kalangan pengusaha angkutan barang dan penumpang di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menggugat BPH Migas untuk segera mengakhiri kebijakan diskriminasi dalam penyaluran BBM solar bersubsidi yang telah berjalan tiga tahun terakhir, yang telah dan mengakibatkan satu persatu usaha angkutan gulung tikar.

"Kalau SPBU di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah lainnya di Indonesia buka 24 jam melayani penjualan solar. Sementara kondisi di Sampit dalam tiga tahun ini sangat ironis, karena SPBU hanya buka empat jam melayani pembelian solar," katanya.

Dikatakan, karena kesulitan memperoleh solar, banyak armada angkutan barang terpaksa menganggur dan waktu lebih banyak dihabiskan untuk antre di SPBU berhari-hari untuk mendapatkan solar.

Ketika kondisi SPBU di Sampit normal dalam melayani pembelian solar, armada angkutan barang bisa beroperasi penuh minimal 24 hari kerja dalam sebulan, tapi sejak tiga tahun terakhir keadaan terus memburuk karena awak armada angkutan hampir setiap hari harus antre memperoleh solar, dan akhirnya hanya bisa beroperasi maksimal 15 hari dalam sebulan.

"Sopir bersama armada angkutan barang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk antre mendapatkan solar di SPBU yang ada di Sampit. Antre dari kemarin untuk mendapatkan solar hari ini, dan antre hari ini baru besok bisa mendapatkan solar," ucap Zulkifli Nasution, yang juga ketua Persatuan Olah Raga Catur (Percasi) Kotim.

Akibat kondisi usaha angkutan barang di Kabupaten Kotim dalam tiga tahun belakangan cukup memprihatinkan, telah membuat sejumlah usaha angkutan barang tumbang satu persatu karena tidak lagi mampu membayar kredit akibat armada angkutan lebih banyak menganggur.

Terkait itu, Organda Kotim "menggugat" dan mendesak BPH Migas untuk segera turun tangan dan mengakhiri kebijakan diskriminatif dalam penyaluran solar bersubsidi di Sampit. sumber:mediaindonesia.com

Siswa SMA Tusuk Kawan Sendiri

SUARAPUBLIC.COM – Seorang pelajar kelas 1 sebuah SMA negeri di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ditahan Kepolisian Resor (Polres) Kotim karena menusuk seorang pelajar dari sekolah lain.

Pelaku penusukan adalah TN, 17, warga Jalan DI Pandjaitan, Gang Kelapa, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Sedangkan korban bernama Fathur, 18, yang bertempat tinggal di kecamatan yang sama. TN ditangkap saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelasnya pada Senin (20/12/2010).

Peristiwa penusukan itu terjadi di Jalan Ki Hajar Dewantara persis di depan SMKN 1 Sampit, Kecamatan Baamang pada Sabtu (18/12/2010) malam. Bermula saat korban mendatangi pelaku untuk meminta air minum namun tidak dihiraukan pelaku. Korban yang kesal kemudian berkata, "Baagak Ikam ne (sombong sekali kamu).”

Perkataan tersebut ternyata menyulut emsoi pelaku. Dia langsung mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya. Melihat pelaku mengeluarkan pisau, korban berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pelaku langsung melemparkan pisaunya. Pisau itu menancap di punggung korban.

Korban langsung bergerak ke RSUD dr Murjani. Setelah mendapatkan perawatan, korban dan keluarganya melapor ke Polres Kotim.

Kasatreskrim Polres Kotim Ajun Komisaris Wahyu Rohadi mengatakan pelaku akan dijerat menggunakan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara antara dua tahun hingga tujuh tahun.(*)

Karyawan PT Berkat Cahaya Timber Ditemukan Tewas

ilustrasi

SUARAPUBLIC.COM - Suasana di Kantor PT Berkat Cahaya Timber di Jalan MT Haryono no 83, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, mendadak geger.

Salah seorang karyawan yang diketahui bernama Saris P, 49, ditemukan tidak bernyawa di meja kerjanya, kemarin, sekitar pukul 12.00 WIB. Jenazah pun dilarikan ke kamar mayat RSUD dr Murjani Sampit oleh rekan kerjanya.

Awalnya karyawan kantor mengira dia tertidur di atas meja kerjanya. Namun, saat dibangunkan oleh pimpinan kantor ternyata badannya dingin. Itupun pimpinan menanyakan apa yang ingin dimakan Saris. Kebetulan saat itu jam makan siang.

"Setelah diteliti ternyata sudah meninggal. Beberapa karyawan akhirnya langsung membawanya ke rumah sakit,” ujar Iwan, rekan kerja Saris.

Iwan menambahkan, yang bersangkutan menderita penyakit di bagian ususnya. Sebelum meninggal, Saris dikatakan sempat mengkonsumsi obat-obatan untuk penyakitnya.(*)

Kotim Optimis Swasembada Beras 2013

SUARAPUBLIC.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menargetkan swasembada beras pada 2013. Bupati Kotim Supian Hadi mengatakan target swasembada beras tersebut tidak berlebihan.

Sebab, sejak dulu, Kabupaten Kotim dikenal memiliki kultur pertanian yang baik meski mayoritas petani masih bercocok tanam dengan cara tradisional. Pemkab Kotim melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) akan berupaya membantu mengembangkan usaha pertanian agar menjadi lebih modern.

“Pemkab akan selalu berupaya mendorong pengembangan usaha pertanian menjadi lebih modern. Sebab apabila (pertanian) masih dilaksanakan dengan cara tradisional maka hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Supian.

Hal tersebut berarti sektor pertanian harus menjadi sektor modern, efisien dan berdaya saing agar mampu berperan sebagai landasan perekonomian daerah.
Petani dan pelaku agribisnis harus diberdayakan untuk meningkatkan kapasitasnya baik dari segi teknologi, sosial, ekonomi dan manajemen, serta kelembagaan.

Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan lahan pertanian yang cukup luas. Pemkab Kotim mengupayakan menyediakan lahan pertanian seluas 4 ribu hektare. Rencana lahan tersebut telah diajukan ke pemerintah pusat agar bisa dilakukan pelepasan kawasan.(*)

Gedung Sarang Walet Rusak Lingkungan

SUARAPUBLIC.COM – Keberadaan gedung sarang burung walet di kawasan perdagangan Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai dikeluhkan warga sekitar. Terutama para pedagang yang beroperasi di daerah tersebut.

Sebabnya, bangunan sarang burung walet dianggap menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal itu diungkapkan Yanti, pedagang makanan di kawasan Pasar Sampit, kemarin. “Sejak ada gedung-gedung sarang burung walet, di sini jadi banyak nyamuk yang beterbangan. Terutama di pagi hari saat saya membuka warung. Padahal sebelum ada gedung-gedung tersebut, nyamuk tidak ada,” bebernya.

Yanti menyatakan, hal yang paling dikhawatirkan dari keberadaan nyamuk-nyamuk tersebut adalah meningkatnya penyakit demam berdarah.
“Jika seandainya itu nyamuk demam berdarah dan ada pedagang yang kena, apa pemilik gedung sarang burung walet mau bertanggung jawab?” katanya.

Selain itu, udara di sekitar gedung sarang burung walet juga dikhawatirkan tercemar. Banyak kotoran dan debu yang berterbangan dari gedung walet. Otomatis udara menjadi tercemar.(*)

Mantan penjual pisang itu, dilantik jadi bupati Kotim

SAMPIT - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, kemaren, atas nama Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), melantik Supian Hadi dan Muhammad Taufiq Mukri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), periode 2010-2015.

Pelantikan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotim, yang juga bertepatan dengan berakhirnya masa tugas Wahyudi Kaspul Anwar-Amrullah Hadi itu, karena sebelumnya keduanya berhasil memenangkan Pilkada langsung daerah setempat 5 Juni 2010 lalu.

Seusai pelantikan, Teras menegaskan bila pilihan rakyat melalui demokrasi itu harus didukung dalam melaksanakan program pembangunan daerah. "Sebagai pemimpin daerah, Bupati juga harus mampu mengayomi dan melindungi rakyat serta peka terhadap kepentingan masyarakat," tegas Teras.

"Saya yakin bupati dan wabup baru ini akan mampu melaksanakan program pembangunan dengan baik. Namun satu syarat dukungan dari DPRD, pimpinan, dan masyarakat harus ada,” timpal Teras.

Dalam kesempatan memberikan sambutan disela pelantikan itu, Teras juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kepada Bupati dan Wabup terdahulu (Wahyudi K Anwar) atas mengabdinya melaksanakan tugas dengan baik dikabupaten setempat.

Dikesemaptan itu juga, Wahyudi berharap bupati baru Kotim itu melanjutkan program pembangunan yang belum selesai pada masa pemerintahannya. Salah satunya penyelesaian pembangunan fasilitas umum. Di antaranya pengerjaan proyek pembangunan sport center, masjid raya islamic center, dan jembatan di Desa Cempaka Mulia, Kecamatan Cempaga.

Supian Hadi menegaskan, dirinya akan melanjutkan program pembangunan masa pemerintahan Bupati yang lama. Tapi, khusus program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Star dari pengabdiannya, Supian mengaku mereka akan melakukan kunjungan kerja ke kecamatan, desa, dan kelurahan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tujuannya agar pembangunan yang dilakukan nanti benar-benar menyentuh pada kepentingan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kelurahan.

Sekitar 2.000 undangan dinyatakan hadir dalam prosesi pelantikan itu. Bahkan semua bekas rival politiknya pada pilkada itu tampak hadir dan memberikan ucapan selamat kepada keduanya.

Hadir diantara undangan, Ketua DPD PDIP Kalteng R Atu Narang, Kapolda Kalteng Brigjend Pol Damianus Jackie, Kajati Kalteng M Yusuf, Bupati Kapuas Mawardi, Bupati Katingan Duwel Rawing, dan Bupati Seruyan Darwan Ali (mertua Supian Hadi).

Mantan Bupati Kotim Barkun Nurdin, serta dua mantan Wabup Kotim Andries P Nandjan dan HM Thamrin Noor juga turut hadir.

Sekadar diketahui, Supian Hadi sebelum terjut ke dunia politik adalah mantan penjual pisang goreng. Selain itu dia juga pernah menjadi penarik becak. Namun sejak terjun ke dunia politik, karirinya naik pesat.

Sebelum terpilih menjadi Bupati, pria kelahiran 21 Februari 1976 itu sempat menduduki jabatan Ketua DPRD Kotim. Namun dia mengundurkan diri untuk keperluan pencalonan dirinya menjadi bupati Kotim.