Bupati Tersangka Korupsi Kerahkan 14 Ribu Pendemo

Kantor Bupati Subang

SUARAPUBLIC.COM - Dalam beberapa hari ke depan, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Subang diperkirakan lumpuh. Hal ini terjadi karena sekitar 14.000 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Subang akan menggelar aksi besar-besaran mendukung Bupati Subang Eep Hidayat di Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar,Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.

Untuk memuluskan langkah itu, Eep Hidayat beserta puluhan pendukungnya terdiri atas para camat, kepala SKPD, sekretaris daerah,wakil bupati hingga ketua DPRD menyambangi Polrestabes Bandung. Mereka meminta izin dari pihak kepolisian untuk menggelar aksi tersebut dalam beberapa hari ke depan. Eep sendiri rencananya kembali diperiksa jaksa penyidik Kejari Jabar pada Kamis (16/12/2010) mendatang sebagai tersangka.

Eep diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi dana upah pungut sebesar Rp3,2 miliar tahun 2003-2005. Kemarin,Eep beserta para pendukungnya mendatangi Satuan Intel Polrestabes Bandung sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan 1 bus, 6 Elf, dan lebih dari 10 mobil. Selama lebih kurang 15 menit, akhirnya Eep keluar.

Saat ditemui wartawan, Eep mengatakan telah meminta izin ke Polrestabes yang akan ditembuskannya ke Polda Jabar.”Minimal tiga orang,maksimal 14.000 orang,juga mengerahkan perkiraan 10.000-an kendaraan bermotor. Kita hanya memberitahukan. izin unjuk rasa, sekarang kita mau ke Polda Jabar,” kata Eep.

Dalam laporannya tersebut, Eep melayangkan izin melakukan demonstrasi terhitung sejak Selasa (14/12/2010) sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Eep yang masih menggunakansetelandinasplusikat kepala yang menjadi ciri khasnya itu mengaku hal yang dilakukannya itu tidak mengganggu masyarakat Kota Bandung. ”Tentu ini tidak akan mengganggu, kalaupun mengganggu salahkan saja Kejati Jabar yang memanggil saya,”katanya.

Eep pun akan menyalahkan Kejati Jabar, jika aksi nanti menimbulkan kelumpuhan terhadap pelayanan umum. Dia menuding kesalahan itu hendaknya ditujukan kepada Kejati Jabar. ”Tanyakan saja sama Kejati Jabar.Yang salah lakukan ini bentuk perjuangan politik.Biar mereka sadar kalau saya tidak salah.Selain itu,juga para camat dan lurah tidak akan tenang bekerja jika kepala daerahnya diperiksa,” ungkap Eep.

Pemprov Jabar sendiri menegaskan tidak akan mengizinkan aksi mogok kerja dan unjuk rasa sekitar 14.000 PNS di Kabupaten Subang, terkait dukungan moral yang akan dilakukan mereka kepada Bupati Eep.(*)