Pemerintah Diminta Fokus Ungkap Korupsi di Ditjen Pajak

SUARAPUBLIC.COM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak pemerintah fokus untuk membongkar borok korupsi Ditjen Pajak yang masih terus terjadi. Ini mengacu pada kasus yang melibatkan karyawan pajak Gayus Tambunan dan mantan pejabat pajak Bahasim Assafie.

"Bongkar semua boroknya Ditjen Pajak. Kalau itu dibongkar, tidak hanya Rp932 miliar kasus Bahashim saja yang ketahuan korupsi. Kalau bisa bongkar, maka 90 persen orang pajak dari level bawah hingga tertinggi, hingga Dirjen, masuk penjara," tegas Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi wartawan, Selasa (14/12/2010).

Boyamin mengklaim memiliki data orang-orang pajak yang diduga terlibat korupsi. "Saya punya datanya itu, dan masih bertambah. Nantilah dirilis," katanya.

Hari ini, kembali akan digelar sidang kasus dugaan korupsi dan pencucian uang (money laundring) yang melibatkan orang pajak, yaitu Bahasim Assafie, mantan Kepala Kantor Pajak Jakarta VII. Ia didakwa empat hal, yaitu, pertama, pemerasan satu Miliar rupiah terhadap wajib pajak yang bernama Kartini Mulyadi, seorang Komisaris PT. Tempo Scan.

Kedua, Bahasyim diduga menerima gratifikasi rumah di menteng senilai Rp8,5 miliar. Ketiga, diduga terlibat korupsi senilai Rp64 miliar yang disimpan di rekening istri dan anak. Terakhir, diduga melakukan money laundring senilai Rp932 miliar yang diperoleh sejak 2004-2010.

Boyamin juga heran, mengapa kasus Bahasyim cenderung adem ayem ketimbang kasus Gayus yang lebih ramai. "Karena pada prosesnya Gayus neko-neko. Kalau Bahasyim adem-adem saja, sudah tua dan kalau ke wartawan mesem-mesem saja," tandas Boyamin.(*)