Uang Tak Menjamin Menang Pilkada

SUARAPUBLIC – Pribahasa uang adalah segala-galanya tak berlaku pada Pilkada Kalimantan Selatan tahun ini. Terbukti, pasangan Zairullah Azhar dan Habib Abu Bakar Alhabsy yang dilaporkan sebagai kandidat terkaya justru kalah perolehan suara dengan Dua Rudy, yang sedikit dana kampanyenya.

"Banyak uang, belum tentu bisa menang pemilihan. Banyak uang bukan berarti kandidat tersebut harus menang Pilkada," kata Direktur Lingkran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A usai melakukan perhitungan suara cepat, kemaren.

Denny mencontohkan pasangan ZA yang sejak awal masa sosialisasi gencar melakukan serangan udara lewat media nasional, pada faktanya terpuruk pada proses penghitungan suara.

“Ada dua hal pelajaran berharga sekaligus pesan moral Pemilukada. Pertama ilmu social saat ini sudah jauh lebih maju, dan kedua kandidat dengan banyak uang belum tentu menang,” katanya kepada wartawan.

Menurut Denny, dalam konteks kemajuan ilmu social, dua minggu sebelum pemungutan suara digelar, LSI telah mengeluarkan prediksi bahwa Dua Rudy akan menang satu putaran dengan perolehan suara diatas 40 persen.

“Dan sekarang terbukti, ini artinya ilmu sosial di Indonesia sudah maju sekali dan sudah bisa memprediksi apa yang belum terjadi,” sebutnya.

Lebih penting adalah pesan moral yang jauh lebih berharga pada Pemilukada Kalsel kali ini menunjukan bahwasanya kandidat yang memiliki modal besar atau memiliki uang banyak belum tentu memenangkan Pemilukada.

Pasangan Zairullah Azhar dan Habib Abu Bakar Alhabsy, kata Denny, merupakan kandidat terkaya dari kandidat lainnya. Kandidat yang dibakcup oleh Fox Indonesia ini juga telah mengeluarkan biaya yang tak sedikit hanya untuk sosialisasi lewat media elektronik skala nasional.

“Lihat saja Dua Rudy, dana kampanyenya sedikit bukan berarti kalah dalam Pemilukada. Uang banyak tak tentu menang,” ulangnya.

Menyinggung hasil perolehan suara Pemilukada Kalsel 2010 dengan perhitungan cepat dilakukan LSI, Denny menyebutkan bila Dua Rudy (H Rudy Ariffin-H Rudy Resnawan) berhasil memperoleh suara terbanyak dan mengungguli kandidat lainnya, termasuk rifal terberatnya pasangan Zairullah Azhar dan Habib Abu Bakar Alhabsy.

Sementara sejumlah lembaga yang mengadakan quick count atau penghitungan cepat terhadap Pemilukada Kalsel 2010, sementara ini juga menampilkan H Rudy Ariffin-H Rudy Resnawan (Dua Rudy), sebagai kandidat yang mengungguli perolehan suara empat pasangan lainnya.

Lembaga tersebut di antaranya Jaringan Isu Publik (JIP), Jaringan Suara Indonesia (JSI), Institute for Regional Development and Politic Studies (IRDePoS) Kalimantan Selatan atau Lembaga Kajian Publik dan Pembangunan Daerah (LKPPD) Kalimantan Selatan kerjasama Radar Banjarmasin dan Duta TV, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Selatan, terakhir Metro TV.


Berita lainya :
---------------










------------------------------------------------------------------------------------------------

KPU dan DPR Evaluasi Pilkada

(SUARAPUBLIC): Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera melakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang saat ini diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hafiz Anshari di Banjarmasin, Rabu. "Secara nasional pelaksanaan pilkada berjalan cukup baik kendati terdapat beberapa daerah terjadi kerusuhan dan perusakan fasilitas umum," kata Hafiz, dikutif Suara Karya, kemaren.

Kerusuhan, menurut Hafiz, di antaranya terjadi di Mojokerto, Sibolga dan Toli-Toli. Namun, sebutnya, kini pilkada di tiga daerah tersebut tetap berlanjut.

"Untuk mendapatkan bahan evaluasi beberapa anggota DPR dan KPU turun langsung ke lapangan untuk memantau dan meminta penjelasan terhadap apa yang terjadi," kata tokoh asli warga Kalsel itu.

Bila ternyata dari hasil evaluasi terdapat hal-hal yang menyimpang atau ada persoalan yang serius maka DPR akan memberikan rekomendasi apakah pilkada layak dilanjutkan atau dihentikan.

"Kalau sampai saat ini belum ada rekomendasi karena masih proses evaluasi," katanya.

Dijelaskannya, penyebab kerusuhan pilkada di Mojokerto akibat salah satu bakal calon tidak lolos karena faktor kesehatan. Karena calonnya tidak lulus verifikasi akhirnya massa pendukung calon tersebut melakukan aksi kerusuhan dengan menghancurkan beberapa fasilitas umum dan lainnya.

"Sebenarnya kalau persoalannya kesehatan bukan lagi urusan KPU, tetapi karena persoalan pelaksanaan pilkada maka akan tetap kita tangani," katanya.

Tentang penetapan Kalsel menjadi salah satu daerah percontohan untuk pelaksanaan pilkada, Hafiz menyebutkan akan ditunggu hingga proses pilkada berjalan dengan baik sampai penetapan para calon yang menang.

Menurut Hafiz, sampai saat ini pilkada Kalsel berjalan cukup baik dan lancar namun karena masih yang dalam proses, hal-hal yang tidak diinginkan masih bisa terjadi.
"Kita berharap sampai akhir kondisi Kalsel tetap aman dan kondusif tidak ada hal-hal yang bersifat anarki," tutur Hafiz.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih terdapat nuansa yang jauh dari semangat kebangsaan karena lebih mengedepankan identitas suku, agama, dan ikatan primordialisme lain.

Dalam sambutannya pada peringatan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa, Kepala Negara mengatakan kemunculan ikatan kedaerahan yang sempit sebagai pengaruh negatif dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu harus dicegah.


Berita lainnya:
----------------










------------------------------------------------------------------------------------------------

Pilkada Kaslel : Duo Rudy Bakal Berpesta

golkarkalsel.com

SUARAPUBLIC - Duo Rudy (Rudy Arifin dan Rudy Resnawan) bakal berpesta pada Pilkada Kalsel 2010 ini. Berdasarkan hasil penghitungan cepat (quick count), pasangan calon Gubernur Kalsel itu berhasil unggul perolehan suara sekitar 47 persen.

Panitia Pengawas Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan, mengatakan, materi suara terkumpul mencapai 90 persen. Hasilnya, sebutnya, pasangan calon nomor 3 meimpin perolehan suara. "Dilihat hasil quick count yang unggul pasangan nomor 3," katanya, dikutif Republika, Rabu (02/06).

Di urutan kedua ada pasangan Zairullah Azhar dan Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Lalu menyusul dibelakang mereka pasangan Rosehan dan Saiful Rasyid serta pasangan Sjachrani Mataja dan Gusti Farid Hasan Aman. Pada posisi paling terakhir adalah pasangan Khairil Wahyuni dan Alwi Sahlan.

Sebagaimana diketahui, kemarin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksankan pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Sebanyak 13 kabupaten dan kota melakukan pemungutan suara serentak. Sedangkan pemilih berjumlah sekitar 2,6 juta orang.

Pada pemilukada Kalsel 2010 ini, ada lima pasang calon bersaing. Di antaranya Khairil Wahyuni dan Alwi Sahlan (perseorangan), Sjachrani Mataja dan Gusti Farid Hasan Aman (Partai Amanat Nasional dan Partai Bintang Reformasi), Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan (Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Gerakan Indonesia Raya).

Kemudian M Rosehan dan Saiful Rasyid (PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang, Partai Matahari Bangsa, Partai Republik Nusantara, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Persatuan Daerah), M Zairullah Azhar dan Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, dan Partai Barisan Nasional)



Berita lainya:
--------------











------------------------------------------------------------------------------------------------

Gubernur Akui Perambahan Hutan Marak

(Banjarmasin): Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin, mengakui aksi perambahan hutan oleh berbagai aktivitas seperti pertambangan dan perkebunan tanpa izin di wilayahnya masih marak.

"Kasus perambahan hutan di Kalsel juga terjadi, karenanya kita mendukung upaya pemerintah untuk memberantasnya," kata Rudy seusai menghadiri sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, kemarin.

Menurut Rudi, saat ini sebagian besar aktivitas perkebunan dan pertambangan di Kalsel berada dalam kawasan hutan dan belum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian kehutanan. Kawasan hutan di Kalsel terus tergerus dan diperkirakan hanya menyisakan tidak lebih dari 400.000 hektare hutan perawan dari 1,8 juta hektare kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah.

Rudi menambahkan, tercatat ada 95 perusahaan pertambangan tengah mengurus proses izin pinjam pakai kawasan hutan dengan rekomendasi gubernur. Lebih dari 100 perusahaan tambang, mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan langsung melalui kabupaten.

Sedangkan Kepala Dinas Perkebunan Kalsel Haryono, mengatakan sebanyak 28 perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha (HGU) di Kalsel kini terganjal masalah tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), diperkirakan luas lahan kawasan hutan yang mengalami tumpang tindih dengan perkebunan dan pertambangan ini, mencapai lebih dari 100.000 hektare.(*)


Berita lainnya....
------------------------------------------------------------------------------------



























------------------------------------------------------------------------------------

Kalteng Masuk Kodam Tanjungpura

(BALIKPAPAN): Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bakal masuk wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura bersama Kalimantan Barat yang bemarkas di Pontianak, setelah Juni nanti ada pemekaran kodam di Kalimantan.

Sedangkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masuk wilayah Kodam VI/Mulawarman yang bemarkas di Balikpapan. "Juni 2010 ada dua kodam di Kalimantan yakni Kodam VI/Mulawarman dan Kodam XII/Tanjungpura," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI George Toisutta di Balikpapan, kemarin.

KSAD mengatakan, proses pembentukan dua Kodam baru tidak ada penambahan personel, selain itu juga menggunakan fasilitas yang ada. Pembentukan dua kodam dilakukan karena wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan dan wilayah daratannya langsung dengan negara Malaysia yang memiliki panjang perbatasan sekitar 966 kilometer.

"Hal tersebut sangat rawan memunculkan masalah-masalah seperti pelintas batas, tapal batas, kejahatan transnasional, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perambahan dan perusakan hutan serta gangguan terhadap kedaulatan negara. Sehubungan dengan reorganisasi, maka Kodam XII/Tanjungpura pada April 2010 sudah dioperasionalkan. Saya instruksikan agar tahap demi tahap pelaksanaannya dikendalikan dan diawasi dengan benar dan ketat," jabar George.

Selama tahap pemekaran Kodam diharapkan agar sasaran yang ditetapkan pada program pembangunan kekuatan itu dapat tercapai sesuai rencana. Program pembangunan kekuatan itu, telah sesuai dengan Rancangan Strategis (Renstra) TNI Angkatan Darat Tahun 2010-2014. Bertujuan mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Darat yang tangguh dan handal, serta mampu menangkal setiap bentuk ancaman yang diprediksi timbul. Baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

"Dalam menghadapi prediksi ancaman tersebut, saya perintahkan kepada para prajurit untuk terus membangun profesionalisme keprajuritan dengan meningkatkan kemampuan penalaran yang logis dan sistematis sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi," tandas KSAD.(*)

Provinsi Kaltra Terbentuk Akhir 2010

(SAMARINDA): Provinsi di pulau Kalimantan kemungkinan bertambah ditahun mendatang. Setidaknya akhir 2010 rencana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah dapat diwujudkan. Proses terbentuknya Provinsi Kaltara saat ini sudah mencapai 98 persen.

Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) HM Mukmin Faisyal mengatakan, proses pembentukan Kaltara dimaksudkan agar fasilitas untuk masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) wilayah Utara dapat terpenuhi, karena daerahnya jauh dari jangkauan dan kurang fasilitas.

Mukmin mengharapkan, melalui pembentukan Provinsi Kaltara, proses pelayanan dan dibangunannya fasilitas infrastruktur untuk masyarakat di perbatasan. "Rakyat kita di perbatasan mengalami masalah untuk memperoleh kebutuhan sembako untuk sehari-hari. Akses terdekat ke Malaysia,. Biayanya juga lebih murah," jabar Mukmin.

Mukmin menambahkan, pemerintah dalam hal ini DPRD harus adil dalam melihat bahwa masyarakat di perbatasan juga harus disejahterahkan. Selama ini, sarana infrastruktur terutama jalan antarkota dan kabupaten masih banyak yang belum bagus kondisinya dan lebih banyak masyarakat menempuhnya melalui dengan menggunakan transportasi laut.

Sementara transportasi udara juga jarang adanya penerbangan ke daerah Kaltim wilayah utara, meskipun ada biayanya mahal, maka bila infrastruktur terutama adanya jalan darat maka akan memudahkan melakukan pembangunan.

"Selama ini pembangunan di perbatasan hanya wacana saja, bahkan ada daerah di Kaltim wilayah Utara itu tidak pernah tersentuh dan tidak mengetahui gubernurnya," ujarnya.

Saat ini mulai merencanakan penyerahan data mengenai aset-aset potensi dari daerah kabupaten dan kota yang akan bergabung ada enam kabupaten dan kota itu, yakni Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Tanah Tidung (KTT).

Berdasarkan sisi persyaratan administratif formal sesuai UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membentuk Kaltara tidak masalah karena sudah ada enam kabupaten dan kota. Mengenai letak ibukota Provinsi Kaltara tak perlu jangan dipermasalahkan dulu. Sebab, pembentukan Kaltara akan membantu akses dengan negara tetangga Malaysia dan hubungan antarnegara.(*)

Perahu Motor Ditabrak Kapal

SUARAPUBLIC - Seorang penumpang hilang setelah perahu motor yang ditumpanginya hancur berkeping-keping akibat ditabrak kapal motor (KM) Marina Nusantara di Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Korban hilang dalam peristiwa yang terjadi sekitar satu kilometer dari Pelabuhan Trisakti pada Kamis (25/3) petang itu bernama Sugianto, 32. Dua penumpang perahu motor lainnya selamat, yaitu Masri dan Subroto.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Direkrorat Polisi Air dan Udara Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) Ajun Komisaris Yadi Ridarto, Jumat (26/3), mengatakan hingga kini Tim Search and Rescue (SAR) masih berupaya mencari korban hilang.

"Pencarian korban masih terus dilakukan, namun tingginya gelombang di sungai menyulitkan upaya pencarian ," katanya.

Saat peristiwa, KM Marina Nusantara akan memasuki Pelabuhan Trisaksti, Banjarmasin, setelah berlayar dari Surabaya, Jawa Timur. Kapal yang mengangkut 391 penumpang tersebut bergerak perlahan menyusuri Sungai Barito.

Dari samping kapal tersebut, sebuah perahu motor yang ditumpangi Sugianto, Masri, dan Subroto, melaju dengan maksud mendahului KM Marina untuk menyeberangi sungai. Namun, karena tingginya gelombang di perairan itu, perahu motor tersebut tertarik dan
menghantam lambung kapal.

Seketika perahu motor yang ditumpangi para nelayan tersebut hancur berkeping-keping. Sementara itu, penumpangnya tercebur ke sungai. Namun Masri dan Subroto berhasil diselamatkan, sedangkan Sugianto hilang terseret arus dan hingga kini belum ditemukan.

Polairud Kalsel telah memeriksa sejumlah awak kapal KM Marina Nusantara dan dua penumpang perahu motor nahas. "Hasil pemeriksaan sementara, peristiwa tabrakan kapal itu murni kecelakaan biasa," kata Yadi.

Pada bagian lain, Kepala Administrator Pelabuhan Banjarmasin Kapten Sufrisman Djaffar mengatakan peristiwa tabrakan kapal itu lebih banyak disebabkan tidak patuh atau mengertinya warga pengguna perahu motor terhadap Peraturan Pelanggaran Tentang Laut (P2TL).

"Sebenarnya ada kebijakan yang mengatur pelayaran di sungai. Namun, kebanyakan warga mengabaikannya," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, peristiwa tabrakan kapal di Sungai Barito sudah sering terjadi. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat pengguna kendaraan air berhati-hati saat
melintasi Sungai Barito, karena sungai tersebut merupakan jalur padat lalu lintas kapal.

Rawan Pangan Ancam Kalsel akibat Banjir

SUARAPUBLIC - Meski provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan daerah kaya sumber daya alam, ratusan desa di wilayah tersebut tergolong rawan pangan. Ini dikemukakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kalsel Hardi L Mantir di Banjarmasin, kemaren.

"Setidaknya ada 10 persen desa di Kalsel tergolong daerah miskin dan menghadapi masalah rawan pangan," ungkapnya.



Faktor penyebab banyaknya desa di provinsi itu yang berpotensi rawan pangan antara lain disebabkan tingginya intensitas bencana, sehingga menyebabkan ketersediaan pangan warga desa berkurang. Desa-desa itu sebagian besar berada di daerah terpencil dan tidak memiliki potensi sumber daya pertanian untuk dikembangkan.

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kalsel, ujarnya, diperkirakan ada sekitar 200 dari 1.958 desa yang berada di 13 kabupaten/kota Kalsel tergolong desa rawan pangan.

Untuk mengatasi masalah itu,Badan Ketahanan Pangan Kalsel mendirikan lumbung-lumbung pangan dan bantuan desa pada desa rawan pangan. Sejauh ini baru terbentuk lumbung pangan di 15 desa di berbagai kabupaten.

"Disamping itu kita juga terus menyosialisasikan kepada warga untuk tidak mengandalkan beras (sebagai bahan pangan utama), tetapi dapat beralih ke makanan umbi-umbian dan sagu," tambahnya.

Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Pertanian Kalsel Sriyono yang mengatakan tingginya intensitas bencana seperti banjir telah membuat kehidupan sebagian petani di Kalsel merosot. Setiap tahun puluhan ribu hektare areal persawahan rusak akibat banjir.

Sepanjang 2009, banjir menyebabkan 41.575 hektare dari 500.000 hektare lahan sawah di Kalsel rusak dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tanam. Sedangkan tahun ini, hingga Maret sedikitnya 1.500 hektare areal sawah yang rusak akibat bencana itu.

Walikota Terlibat Korupsi Rp52 Miliar

(SUARAPUBLIC) - Wali Kota Banjarmasin Yudi Wahyuni terlibat kasus dugaan korupsi sebesar Rp52 miliar sepanjang 2005 hingga 2009.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Selatan (Kalsel) Adhariani, Jumat (26/3), mengatakan informasi mengenai kasus dugaan korupsi yang dilakukan Wali KotaBanjarmasin dia peroleh dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


"Kasus korupsi yang melibatkan wali kota itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan
dan telah diekspose di tingkat pusat," katanya.

Karenanya dia mendesak aparat penegak hukum di Kalsel segera menindaklanjuti temuan kasus dugaan korupsi berskala besar tersebut. "Dana yang dikorupsi itu berasal dari dana APBD dan APBN termasuk DAU serta DAK," ujarnya.

Rincian angka korupsi yang dilakukan wali kota Banjarmasin tercatat pada 2005 sebesar Rp22 miliar, 2006 Rp18 miliar, 2007 Rp5 miliar, 2008 Rp6 miliar, dan pada 2009 angka korupsinya mencapai Rp11 miliar. dengan demikian, total penyimpangan uang rakyat sepanjang empat tahun terakhir di Kota Banjarmasing sebesar Rp52 miliar.

Adhariani juga berharap aparat penegak hukum dapat membongkar tindak pidana korupsi yang terjadi sejumlah daerah lainnya di Kalsel. "Yang terjadi selama ini adalah penanganan kasus korupsi di daerah lamban dan terkesan tebang pilih," ucapnya.

Ribu Hektare Lahan Ditelantarkan

SUARAPUBLIC - Lebih dari 50.000 hektare (ha) lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel) ditelantarkan oleh perusahaan perkebunan. Pemerintah Provinsi Kalsel segera mengambil alih lahan tersebut.

Sekretaris Daerah Kalsel Muchlis Gapuri, Jumat (26/3), mengatakan lahan telantar seluas itu merupakan hasil iventarisasi beberapa tahun terakhir bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan hak guna usaha (HGU) atau tidak produktif tersebut diusulkan kepada pemerintah untuk diambil alih.


Menurutnya, banyaknya lahan telantar menjadi kendala masuknya investasi akibat keterbatasan lahan. Dengan pengambilalihan lahan tidak produktif, diharapkan dapat membangkitkan iklim investasi di daerah, terutama untuk sektor perkebunan dan kehutanan.

Ia memperkirakan 50.000 ha lebih lahan telantar itu berada pada lahan kritis yang mencapai 700 ribu ha. Lahan tidak produktif itu, belum termasuk areal lahan konsesi pertambangan milik perusahaan skala kecil dan besar yang selama ini juga ditelantarkan dan tidak termanfaatkan karena pertimbangan minimnya cadangan bahan galian tambang.

Sementara itu, Kepala Bidang pengendalian tanah dan pemberdayaan masyarakat kantor BPN Kalsel Andi Hamzah juga mengakui banyaknya lahan yang ditelantarkan sejumlah perusahaan pemegang HGU, terutama perusahaan perkebunan.

Kepala Dinas Perkebunan Kalsel Haryono mengatakan luas areal perkebunan yang meliputi perkebunan sawit, karet, kelapa, dalam dan lainnya mencapai 443 ribu ha. "Sebagian lahan perkebunan itu belum dimanfaatkan, terutama oleh perusahaan yang baru memegang izin lokasi," terangnya.

Pupuk Bersubsidi Tenggelam Dilaut

SAMARINDA - Terkait tenggelamnya tongkang bermuatan pupuk 1.550 ton, Kantor Pelabuhan Lok Tuan, Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) masih memeriksa juru mudi dan anak buah kapal tug boat (kapal penarik) Katan IV . Bangkai tongkang itu hingga, Sabtu (6/3-2010) belum dievakuasi dari pelabuhan Lok Tuan.

Kepala Kantor Pelabuhan Lok Tuan Bontang, Indra Khalik, mengatakan, bangkai tongkang belum dievakuasi karena pihaknya masih memeriksa Yamani, juru mudi tug boat Katan IV tersebut.

Kapal tongkang Extrail mengangkut 1.550 ton pupuk non subsidi dari PT Pupuk Kaltim (PKT) tenggelam di Pelabuhan Lok Tuan, Selasa (2/3) dini hari. Kapal yang tengah berlabuh sekitar 1 mil dari dermaga pelabuhan itu sedang mengurus administrasi pelayaran menuju Ketapang, Kalimantan Barat.


Tug boat dikemudikan Yamani ternyata tak mengetahui jika tempat berlabuhnya tongkang dangkal, jika air laut surut. "Saat berlabuh air sedang pasang, saat surut kapal kandas dan miring ke kanan dan kemasukan air," kata Indra. Kondisi bertambah parah saat air laut kembali naik, pupuk yang ada diatas tongkang nyaris seluruhnya terendam.

Tedy Nawardin, juru bicara pihak PT PKT, tak menampik bila tongkang Exrail bermuatan pupuk itu berasal dari PKT. Namun menurut Tedy, tenggelamnya tongkang bermuatan pupuk non subsidi itu diluar tanggung jawab PKT. "Kami menjual ke PT Indevco Internusa dan agen PT Duamitra Oil. Jadi pupuk yang telah terangkut diluar tanggungjawab PKT," ucapnya.

Anggaran Pilkada Balikpapan Rp 38 miliar

SUARAPUBLIC - Anggaran pemilihan kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang sedang dibahas terus merangkak naik. Sebelumnya dipagukan hanya Rp 18 miliar kemudian minta dinaikan menjadi Rp 38 miliar.

Anggaran meroket dengan alasan adanya pemekaran wilayah Kecamatan serta penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pemilihan umum kepala daerah. "Anggaran yang kami ajukan Rp 38 miliar," kata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Balikpapan, Robi Ruswanto, Selasa (2/3).

Robi mengatakan, anggaran tersebut terbagi dalam dua tahapan tahun anggaran 2010 dan 2011. Dalam tahap pertama, katanya KPU Balikpapan menganggarkan Rp 8 miliar untuk sosialisasi serta pembentukan panitia lapangan.


"Sisanya teralokasi pada 2011, karena saat itu adalah pelaksanaan pemungutan suara," ungkapnya.

Namun tentang anggaran ini, kata Robi, masih dibahas kelompok kerja Pemerintah Kota Balikpapan. Angka-angka yang berasal dari masukan KPU Balikpapan masih menanti disahkan oleh DPRD setempat.

Tambang Ancam Kelestarian Hutan

SUARAPUBLIC – Lebih dari seratus perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kalimantan dinilai berpotensi besar mengacam kelestarian hutan lindung setempat. Kerusakan parah diyakini benar-benar terjadi bila izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang diajukan perusahaan tambang itu disetujui Menhut.

Walhi Kaltim mengungkapkan, ada 166 perusahaan tambang beroperasi di Kalimantan telah mengajukan IPPKH ke Menhut. Sebagian lahan yang menjadi kawasan pinjam pakai oleh perusahaan pertambangan batu bara itu justru masuk dalam kategori hutan lindung.

“Persoalan deforestrasi kian parah justru bukan dari sektor kehutanan namun sector pertambangan batu bara yang kini telah mengajukan IPPKH. Dapat dipastikan bila pengajuan IPPKH disetujui Menhut, kelestarian akan terganggu,” kata Direktur Walhi Kaltim, Isal Wardhana di Samarinda, Senin (1/3-2010).


Walhi Kaltim mencatat, dari empat provinsi Kalimantan, daerah terbanyak mengajukan IPPKH adalah Kalsel disusul Kaltim, kemudian Kalteng dan terakhir Kalbar. Kasel ada 72 perusahaan batu bara, Kaltim 65 perusahaan, Kalteng 20 perusahaan dan Kalbar delapan perusahaan.

Diakui Isal, sejak tahun 2001, tingkat deforestrasi (pengurangan luas hutan) Kaltim mencapai 350 ribu hektare setiap tahunnya. Akibatnya jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kaltim yang masih menggantungkan hidupnya dari hasil bumi di hutan setempat.

“Secara moral dan demi penyelamatan hutan alam kaltim yang tersisa, maka tidak ada argumentasi yang membenarkan ketika Menhut yang baru ini mengamini kawasan hutan untuk aktivitas di luar sektor kehutanan sebagaimana telah diajukan Pemkab/Pemkot dan lebih dari 60 perusahaan pertambangan di Kaltim,” ucap Isal.

Diharapkan pihak Walhi, sementara dalam prosesnya, pemerintah pusat melalui Dephut harus tidak memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutatan walaupun dalam aturan/regulasinya dibenarkan bila sudah ada SK Menhut mengenai IPPKH.

"Permohonan ini harus ditelaah secara mendalam mengingat semakin tingginya tingkat deforestrasi di Kalimantan Timur, bahkan hingga merambah ke kawasan Hutan Lindung Kaltim,” tegas Isal.

Menurutnya, eksploitasi kawasan hutan di Kaltim akan berdampak sangat signifikan terhadap keberlanjutan dan kelestarian hutan didaerah setempat. Secara langsung itu akan berpengaruh terhadap bencana ekologis yang terjadi di Kaltim.

"Sudah jelas aktivitas pertambangan batu bara secara tidak langsung akan mengurangi kawasan hutan di Kaltim yang sampai saat ini reklamasi dilakukan beberapa perusahaan besar batu bara di Kaltim belum berjalan secara maksimal," katanya.

Lemahnya realisasi program reklamasi itu terbukti dengan ditemukannya beberapa lahan yang belum direklamasi secara maksimal oleh tim dari DPRD Provinsi beberapa waktu yang lewat.

Proyek Jalan Nunukan Diduga Liar

SUARAPUBLIC – Walhi Kalimantan Timur menduga ada pelanggaran dalam proyek pembangunan jalan melintas kawasan hutan lindung di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Proyek diduga berjalan tanpa mengantongi izin dari Menteri Kehutanan.

“Pelaksanaannya tanpa Surat Keputusan Menteri Kehutanan,” kata Direktur Walhi Kalimantan Timur, Isal Wardana, kemaren.

Dalam pemanfaatan kawasa hutan, Isal mengatakan pemerintah daerah mestinya harus terlebih dulu mengantongi izin pinjam pakai yang dikeluarkan Menteri Kehutanan. Ketentuan ini, katanya, sudah diatur dalam Undang Undang Kehutanan.


“Proyek berarti melanggar fungsi kawasan kehutanan serta Undang Undang Kehutanan,” kata Isal.

Isal meminta aparat penegak hukum untuk menghentikan pembukaan kawasan hutan lindung serta proyek pembangunan jalan itu sebelum Pemerintah Kabupaten Nunukan mampu menunjukkan SK tersebut.

Calon Independen Ramaikan Pilkada Kalsel

(SUARAPUBLIC.CO.CC) - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang diselengarakan pada tanggal 2 Juni 2010 akan semakin ramai. Pasalnya calon independen sudah mendaftarakan diri ke KPUD Peovinsi Kalsel.

Dua pasangan calon independent ini masing-masing pasangan Khairil Wahyuni-Alwi Sahlan dan Abdul Muin-Andin Asrudin Noor. "Dua pasangan calon independen ini telah mendaftar pada Minggu (7/2) sore dan malam harinya," kata Sekretaris KPUD Kalsel Bambang Setyawan, kepada Pers.

Calon independent Khairil Wahyuni merupakan pejabat PLN pusat dan Alwi Sahlan Wakil Wali Kota Banjarmasin mendaftar ke KPUD dengan dilengkapi 193.702 bukti KTP pendukung. Sementara pasangan Abdul Muin-Andin Asrudin Noor pengusaha Kalsel menyampaikan bukti dukungan KTP sebanyak 195.000 KTP.

Mesum di Kelas, Pelajar Dipecat

SUARAPUBLIC - Sebanyak 14 pelajar Madrasah Tsanawiah Model Samarinda, Kalimantan Timur, dipecat akibat berbuat mesum di dalam kelas.

Informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa terbongkarnya kasus itu bermula dari laporan kepada seorang guru yang menyebut, adanya perbuatan mesum sejumlah pelajar MTsN Model di Samarinda itu.

Pada minggu pertama dan kedua Februari 2010, MTsN Samarinda membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

Pengelola Tambang Kalsel Rusak Lingkungan

SUARAPUBLIC - Pengelola pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan (Kalsel) telah merusak lingkungan. Mereka lepas tanggung jawab dengan tidak melakukan komitmennya dalam dokumen kajian Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengungkapkan hal ini, seusai melakukan inspeksi mendadak di beberapa lokasi penambangan batu baru di Kalsel, Sabtu (6/2).

Dalam sidaknya, Gusti menemui perusahaan pengelola tambang yang tengah melaksanakan aktivitas penambangannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak melakukan pengelolaan air limbah tambang sesuai aturan. Mereka tidak melakukan pengelolaan air asam tambang dan air larian (run off) dari kegiatan tambang.

Pemunculan Naga Gemparkan Kutai Barat

SUARAPUBLIC - Masyarakat Kutai Barat (Kubar), khususnya warga Mahakam Ulu gempar, karena kemunculan sepasang ular raksasa sebesar drum atau berdiameter sekitar 60 sentimeter dengan panjang sekitar 40 meter. Ular raksasa itu terlihat meliuk di permukaan air di Riam Haloq, Kampung Long Tuyoq, Kecamatan Long Pahangai.

Ular raksasa yang melintas di sungai itu diyakini masyarakat Suku Dayak sebagai naga. Berdasarkan informasi sebenarnya peristiwa kemunculan naga terjadi Jumat (29/1/2010).

Saat itu sebuah longboat berangkat dari Long Bagun menuju Long Pahangai. Longboat tiba siang hari di Kampung Long Tuyuq, hulunya Riam Haloq. Saat itulah motoris dan penumpang longboat melihat sepasang ular raksasa melintas di permukaan Sungai Mahakam dari arah berlawanan.

Parpol Peraih Kursi DPRD Belum Serahkan LPJ

SUARAPUBLIC - Kepala Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Fakhruddin, mengatakan, hingga kini belum satupun Partai Politik di Kalsel menyerahkan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan, padahal bantuan untuk parpol pemenang Pemilu atau peraih kursi di DPRD pada tahun anggaran 2009, semuanya sudah selesai dan siap dicairkan.

Akibat belum adanya penyerahan laporan penggunaan atau pertanggungjawaban bantuan keunagan tersebut, Parpol-Parpol Pemengan Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi terancam tidak mendapat bantuan lagi dari APBD pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.

Fakhruddin mengatakan bila Parpol-Parpol ini tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut, maka pada tahun anggaran 2010 parpol itu tak akan mendapatkan bantuan lagi dari Pemprov

Kunjungan Wisata Kaltim Meningkat

SUARAPUBLIC – Pada tahun 2010 kunjungan Wisata asing di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi meningkat diatas lima persen. Hal ini karena trand kunjungan wisatawan wisata alam Kaltim meliputi petualangan (adventure) dan wisata budaya masih menjadi favorit bagi turis asing asal Eropa dan Amerika.

Ketua Asosiasi Biro perjalan Wisata (ASITA) Kaltim Joko Purwanto, dalam keterangan tertulisnya yang dilansir okezone, di Jakarta, Minggu (31/1) menyebutkan unggulan wisata di Kaltim meliputi wisata petualangan dan ekotoruism seperti di Kutai Barat dan Derawan, Berau.

Pada 2009 lalu menurut Joko pihaknya telah membentuk travel Vaten sebagai upaya terus mempublikasikan unggulan wisata di Kaltim baik dalam dan luar negeri terutama eropa.