google.com, pub-5013500952012613, DIRECT, f08c47fec0942fa0
☆BreakingNews >
Home » , , , , , » Ical : Aparat penegak hukum harus memberikan sanksi

Ical : Aparat penegak hukum harus memberikan sanksi

| Diposting : Sabtu, 13 November 2010 | Pukul : 08.28.00 |

Gayus HP Tambunan benar-benar sudah menjadi buah bibir rakyar tanah air ini. Pasca beredar poto mirip dirinya sedang menonton turnamen Tenis di Nusa Dua Bali, cerita seputar kehidupan pelaku mafia pajak itu kembali ramai diperbincangkan masyarakat diderah.

Sama halnya dengan sejumlah kalangan di ibukota Jakarta, masyarakat didaerah, termasuk warga Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalteng, menjadikan cerita seputar kehidupan Gayus itu sebagai topik utama obrolan.

Inti pembicaraan, tak jauh berkisar antara kelihayan Gayus memperdaya orang sekelilingnya, termasuk aparat penegak hukum, hingga menurut dengan gaya hidupnya yang sudah terbiasa dengan yang serba manipulatif.

Memang sejauh ini, Gayus belum mengakui bila poto hasil bidikan seorang pewarta poto di Nusa Dua, Bali, adalah dirinya. Namun masyarakat sudah bisa menilai sendiri, apakah benar sosok Gayus sang pelaku mafia pajak itu yang terekam dalam poto tersebut.

"Hanya sepintas, dan hanya melalui media televisi, kita yakin orang yang dalam poto itu adalah Gayus," kata pengunjung warung kopi di pasar tradisional Pendopo, Muara Teweh, Sabtu (13/11/2010).

Bila aparat penegak hukum, terutama tim Satgas Mafia Hukum mampu membuktikan kebenaran orang dalam poto itu, masyarakat berharap pelaku mafia pajak itu diganjar hukuman berat.

Menurut masyarakat, Gayus sudah berani mempermainkan hukum di negeri ini. Selain itu, banyak yang jadi korban oleh perbuatannya. Hukuman berat wajib sebagai konsekwensi perbuatan melawan hukum seornag mantan pegawai kantor pajak itu.

"Rasa keadilan itu muncul tidak mudah. Mereka semua tahu bila Gayus, adalah seorang mafia pajak yang menyebabkan kerugian negara ratusan milyar. Rasa keadilan itu bisa terkoyak, bila seorang musuh negara dihukum lebih ringan dibanding pelaku maling ayam di kampung," kata seorang penarik becak asal Jawa Timur di Terminal Bongkar Muat, Pasar Gembira, Sabtu pagi.

Senada masyarakat, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga berharap aparat penegak hukum memberikan sanksi kepada Gayus. "Saya hanya berpendapat, kalau memang di dalam foto itu Gayus, berarti melanggar hukum. Aparat penegak hukum harus memberikan sanksi," tegas Ical.

Ical juga memberikan isyarat terhadap kontroversi sosok dalam poto yang disebut mirip Gayus yang diabadikan seorang potografer saat turnamen Tenis di Bali. Menurut Ical kalau hanya untuk bertemu pegawai Direktorat Pajak, Gayus HP Tambunan itu, tidak harus di Bali.

"Kalau hanya ingin bertemu Gayus, kenapa harus di Bali?" sebut Ical. Pernyataan itu disampaikan Ical disela membuka diskusi bertema "Partai Golkar Membangun Indonesia Dari Desa", di Surabaya, Jawa Timur, kemaren.

Memang untuk meneliti kebenaran informasi dalam poto itu adalah ranah aparat penegak hukum. Tapi masyarakat tiap hari selalu menunggu kabar sahih seputar pengusutan terkait bebeasnya Gayus berkeliaran diluar tahanan, hingga bisa pelisiran dan berwisata di Bali.

Diakui Ical, pada saat itu dirinya memang sedang berada di Bali juga untuk menonton turnamen tenis wanita memperebutkan piala Commonwealth Bank 2010. "Iya, pada waktu itu saya memang sedang berada disana. Akan tetapi bukan untuk menemui Gayus," kata mantan Menkokesra itu.

Namun Ical enggan mengomentari sosok yang ada dalam poto yang disebut mirip Gayus itu. Tanpa memberikan alasan, Ical pun mempersilakan wartawan menanyakan hal itu pada orang yang memiliki foto itu.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan, partainya tidak akan menanggapi rumor tersebut. Pihaknya menolak menanggapi dengan alasan informasi atau kasus itu dianggap tidak produktif.

"Semua itu masih berdasarkan `katanya`, bukan data dan fakta. Kalau negara ini dibangun berdasarkan rumor `katanya`, kapan Indonesia bisa maju?" sebutnya.

Ia mendorong Komisi III DPR turut meminta keterangan aparat penegak hukum terkait keluarnya Gayus dari sel tahanan.

"Komisi III bisa membentuk pansus, bukan saja terkait Gayus, melainkan juga rendahnya penjualan saham PT Krakatau Steel, kalau memang ditemukan ada indikasi pelanggaran hukum," timpalnya.

Dalam kasus penjualan sahan PT Krakatau Steel tersebut, Idrus, menuding ada indikasi pelanggaran hukum dengan skenario perampokan kekayaan negara. "Seperti diungkapkan pengamat ekonomi Drajad Wibowo, perlu diusut secara tuntas, kasus PT Krakatau Steel,' tegasnya.
Bagikan artikel ini :

Tidak ada komentar:

 
Hak Cipta© 2009-2016. Mardedi H Andalus | Semua hak dilindungi undang-undang.
Link: Facebook.com | Support: Creating Website | Blogger